Logika Keliru

LOGIKA pariwisata kita sudah lama sakit.

Selama bertahun-tahun, indikator keberhasilan sektor andalan ini selalu diukur dari angka-angka kuantitatif yang membual.

Indikatornya melulu soal berapa juta pelancong yang datang, seberapa padat keterisian kamar hotel, dan seberapa penuh antrean di bandara.

Celakanya, logika usang ini diamini lewat kebijakan karpet merah bernama bebas visa kunjungan.

Kebijakan ini diterapkan secara serampangan tanpa saringan yang ketat demi mengejar target statistik semata.

Pemerintah seolah menutup mata bahwa kuantitas yang melimpah tanpa kendali mutu justru menjadi bom waktu yang siap meledak kapan saja.

Akibatnya, pariwisata kita kehilangan arah dan jati diri demi mengejar tepuk tangan semu di atas kertas.

Pernyataan Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI, Andreas Hugo Pareira, dalam Rapat Dengar Pendapat baru-baru ini menjadi tamparan keras bagi pembuat kebijakan.

Asumsi bahwa pembebasan visa otomatis mendongkrak pariwisata yang sehat ternyata meleset jauh dari realitas lapangan.

Di Bali, pelonggaran pintu masuk ini justru memanen badai masalah baru yang mencoreng wajah pulau dewata.

Rentetan kasus pelanggaran hukum, konflik sosial, perebutan lahan ekonomi lokal, hingga tindakan tidak terpuji oleh warga negara asing menjadi bukti yang tidak terbantahkan.

Kita tidak sedang memanen devisa yang melimpah, melainkan sedang menampung beban sosial dari pelancong berkualitas rendah yang tidak menghormati adat istiadat setempat.

Jika kondisi ini terus dibiarkan tanpa tindakan nyata, maka daya tarik asli daerah wisata kita akan rusak secara permanen.

Kebijakan pariwisata nasional tidak boleh lagi menutup mata dari dampak negatif yang nyata ini.

Ketika kemudahan aturan yang diberikan negara tidak sebanding dengan nilai tambah ekonomi yang dibawa wisatawan, maka kebijakan tersebut telah gagal total.

Menjual pariwisata dengan cara obral murah, tanpa biaya administrasi dan tanpa seleksi ketat, hanya merendahkan martabat kedaulatan bangsa di mata dunia.

Kondisi ini sangat ironis jika kita melihat kenyataan bahwa warga negara kita sendiri harus melewati berlapis-lapis birokrasi dan membayar biaya mahal saat ingin berkunjung ke luar negeri.

Hubungan internasional yang setara seharusnya menganut asas timbal balik yang adil, bukan ketundukan sepihak atas nama devisa semu yang tidak seberapa.

Oleh karena itu, dukungan parlemen terhadap penerapan kebijakan bebas visa kunjungan yang jauh lebih selektif harus segera dieksekusi secara nyata oleh pemerintah.

Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan yang baru saja mendapatkan restu pagu anggaran sebesar Rp20,12 triliun untuk tahun anggaran 2027 tidak punya alasan lagi untuk menunda-nunda langkah taktis.

Alokasi dana yang sangat besar tersebut harus dibayar tuntas dengan menyusun kajian komprehensif serta memperketat pengawasan di setiap pintu masuk negara.

Anggaran negara harus benar-benar digunakan untuk melindungi kepentingan domestik, bukan sekadar membiayai pengawasan administrasi yang longgar di lapangan.

Petugas di lapangan harus diberikan wewenang penuh untuk menolak orang-orang yang berpotensi menjadi beban bagi daerah.

Kita mendukung penuh langkah evaluasi total terhadap karpet merah pariwisata ini.

Sudah saatnya pemerintah beralih dari ego sektoral yang hanya berorientasi pada target kunjungan di atas kertas menuju perlindungan kepentingan nasional secara nyata di lapangan.

Pariwisata Bali dan Indonesia secara umum tidak boleh terus-menerus dikorbankan atas nama angka-angka capaian yang semu.

Saring, batasi, dan tertibkan setiap warga asing yang masuk.

Kedaulatan hukum negara serta kenyamanan hidup warga lokal jauh lebih berharga ketimbang statistik kunjungan dari pelancong yang gemar membuat masalah.

Pembenahan harus dimulai sekarang juga sebelum semua terlambat dan penyesalan tidak lagi berguna bagi generasi mendatang. (*)