Dilema Air
PELANTIKAN I Made Putra Wijaya sebagai Direktur Umum Perumda Air Minum Tirta Mangutama masa bakti 2026–2031 oleh Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa bukan sekadar ritual birokrasi lima tahunan.
Di balik jabat tangan dan sumpah jabatan yang khidmat di ruang seremonial, ada beban kalkulasi yang sangat rumit yang langsung berpindah ke pundak nakhoda baru.
Arahan Bupati sangat jelas sekaligus kontradiktif: manajemen baru harus mampu memuaskan kebutuhan domestik masyarakat umum, memenuhi dahaga industri pariwisata, sekaligus mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Badung.
Di titik inilah, Perumda Tirta Mangutama resmi memasuki pusaran dilema yang akut.
Air bukan sekadar komoditas dagang yang bisa dijual kepada penawar tertinggi. Air adalah hak asasi, hajat hidup orang banyak yang diamanatkan oleh konstitusi untuk dikuasai negara demi kemakmuran rakyat.
Namun sebagai sebuah perusahaan umum daerah, Perumda Tirta Mangutama juga dituntut berfikir layaknya entitas bisnis murni yang wajib memburu laba demi menyetor dividen ke kas daerah.
Ketika dua kepentingan ini bertubrukan dalam satu wadah, manajemen sering kali terjebak pada persimpangan jalan yang egois.
Mari kita lihat realitas geografis dan ekonomi Badung secara jujur. Sektor industri pariwisata seperti hotel berbintang, resor, dan restoran mewah di kawasan Badung Selatan adalah konsumen raksasa yang siap membayar mahal demi pasokan air yang stabil.
Dari sudut pandang bisnis dan pencapaian target PAD, melayani sektor ini tentu jauh lebih menggiurkan dan menghasilkan angka-angka laporan keuangan yang hijau merona.
Namun di sisi lain, kita tidak boleh amnesia bahwa warga lokal di beberapa titik penunjang pariwisata tersebut masih sering mengeluhkan aliran air yang byar-pet, mengecil, atau bahkan mampet pada jam-jam sibuk.
Jika manajemen baru hanya fokus mengejar kontribusi PAD seperti yang ditekankan dalam arahan bupati, maka insentif untuk memprioritaskan industri pariwisata akan jauh lebih besar daripada memperbaiki jaringan pipa ke perumahan warga.
Ini adalah jebakan kapitalisasi sumber daya publik yang sangat berbahaya. Jangan sampai terjadi ironi yang menyakitkan: wisatawan asing bisa berenang dan berendam dengan melimpah di kolam-kolam hotel mewah, sementara krama Badung di luar pagar hotel harus terjaga tengah malam hanya untuk menampung tetesan air yang keluar dari keran mereka sendiri.
Dilema ini semakin nyata ketika kita berbicara tentang keterbatasan sumber air baku di Bali. Mengandalkan sumber air permukaan yang ada saat ini sudah berada pada titik jenuh, sementara ide penerapan teknologi pengolahan air laut membutuhkan investasi logistik dan biaya energi yang sangat mahal.
Jika biaya operasional membengkak, siapakah yang akan menanggung bebannya? Apakah tarif air untuk rakyat kecil akan ikut dinaikkan demi mensubsidi operasional BUMD yang ingin terlihat pahlawan dalam menyumbang PAD?
Direktur Umum yang baru harus memiliki keberanian komparatif untuk mendefinisikan ulang skala prioritas perusahaan. Fungsi sosial BUMD sebagai pelayan publik tidak boleh dikorbankan demi syahwat komersial berkedok PAD.
Target pendapatan daerah adalah dampak logis dari manajemen yang sehat dan distribusi yang merata, bukan tujuan utama yang diraih dengan cara meminggirkan hak domestik masyarakat lokal.
Kita mendukung penuh transformasi Perumda Tirta Mangutama menjadi perusahaan daerah yang profesional, inovatif, dan tangguh. Namun, ketangguhan itu pertama-tama harus dibuktikan dengan hilangnya keluhan krisis air di rumah-rumah penduduk Badung.
Manajemen baru harus mampu menavigasi dilema ini dengan menaruh keadilan distribusi pada baris pertama rencana kerja mereka.
Tanpa keberpihakan yang jelas pada masyarakat lokal, segala narasi tentang kontribusi PAD dan pelayanan prima pariwisata hanya akan menjadi angka-angka statistik yang mati, sementara rakyat tetap kehausan di atas tanahnya yang kaya. (*)
