Urusan Perut
SEMUA orang punya perut.
Wartawan juga.
Anak istrinya? Apalagi.
Perut itu butuh diisi. Setiap hari. Tidak bisa ditunda.
Tapi di negeri ini ada keanehan. Aneh sekali. Urusan perut jurnalis dianggap tabu. Tabu untuk dibahas. Seperti membicarakan dosa.
Seolah-olah begitu pegang kartu pers, wartawan langsung berubah. Menjadi malaikat. Tidak butuh makan. Cukup kenyang dengan idealisme.
Mari kita tertawa. Tapi tertawa yang getir.
Sebab, realitas di lapangan tidak lucu. Kejam. Sangat kejam.
Banyak orang suka mengutip nama besar. Mochtar Lubis, misalnya. Tokoh pers legendaris itu memang hebat. Khotbahnya berwibawa: Jadi wartawan itu pengabdian. Kalau mau kaya, jangan jadi wartawan.
Betul. Seratus persen betul.
Tapi ingat. Mochtar Lubis tidak pernah menyuruh wartawan kelaparan. Ia hanya melarang serakah. Melarang kaya lewat cara kotor. Itu namanya kezuhudan. Menahan diri demi kemerdekaan berpikir.
Ingat ini: Menahan diri dari kemewahan itu pilihan ideologis. Sedangkan tidak bisa membeli beras itu penderitaan biologis.
Bedanya jauh sekali. Setinggi langit dan sedalam sumur.
Di sinilah letak kemunafikannya. Kemunafikan industri media kita sekarang. Mari kita buka boroknya. Blak-blakan saja.
Lanskap media digital kita sudah rusak. Rusak parah. Penyebabnya? Terjadi kiamat kecil industri media.
Banyak orang mendirikan portal berita hanya modal nekat. Plus syahwat politik. Bikin situs web murah. Pasang logo mentereng. Lalu rekrut anak-anak muda.
Mereka direkrut bukan untuk dididik. Bukan untuk jadi jurnalis tangguh. Mereka hanya dijadikan buruh ketik. Pemburu umpan klik. Budak algoritma.
Lebih gila lagi: mereka tidak diberi gaji pokok. Jaminan kesehatan? Nol. Uang transportasi? Muskil.
Manajemen melepas mereka begitu saja. Modalnya cuma dua: selembar kartu pers dan baju seragam.
Perintah terselubungnya jelas: Silakan cari uang sendiri di lapangan.
Lalu dibuatlah sistem bagi hasil iklan. Atau yang lebih ekstrem: wartawan diberi target setoran. Harus menyetor uang ke kantor redaksi. Hasil dari "kerja sama" dengan humas daerah.
Ini sinting. Ini bukan jurnalisme. Ini perbudakan modern. Berkedok industri pers. Padahal, Pasal 10 UU Pers sudah tegas mengatur hak kesejahteraan mereka.
Dampaknya ngeri.
Anak muda yang awalnya masuk dunia pers dengan dada membusung, perlahan layu. Dihantam kenyataan hidup. Tagihan kos menumpuk. Susu anak habis. Kantong kering kerontang.
Perut pun berteriak. Menggedor kesadaran.
Pada titik itulah urat moral putus. Ketika jurnalis kelaparan, otak kritisnya lumpuh. Yang bekerja hanya insting bertahan hidup.
Maka lahirlah dwi-tunggal yang memuakkan: wartawan amplop dan wartawan bodrek.
Jangan buru-buru menghujat moral mereka. Secara sosiologi media, ini bukan sekadar masalah akhlak individu. Ini kemiskinan struktural. Diciptakan oleh sistem industri yang eksploitatif.
Moralitas itu ada harganya. Harganya adalah dapur yang ngebul.
Ketika pena jurnalis sudah disuapi anggaran humas, selesai. Fungsi kontrol sosialnya menguap. Habis. Mati pucuk.
Pers tidak lagi menjadi anjing penjaga (watchdog). Pers berubah menjadi sindikat. Menjadi tameng propaganda pejabat korup. Atau alat pemeras kepala desa yang ketakutan.
Simbiosis mutualisme gelap terjadi. Rapi sekali. Pejabat butuh ketenangan, wartawan butuh uang. Klop. Berita manis diproduksi demi menutupi kebusukan.
Semua karena apa? Karena urusan perut di rumah belum selesai.
Lingkaran setan ini harus disetop. Harus ada pertobatan massal.
Pertama, perusahaan pers harus tahu diri. Kesejahteraan jurnalis itu kewajiban. Hak konstitusional. Kalau tidak mampu menggaji layak, jangan bikin media. Tutup saja usahanya. Jangan menumbalkan masa depan anak orang demi ambisi modal receh.
Kedua, ruang redaksi harus berani keluar dari jebakan trafik. Berhenti bertarung di "laut kosong" digital yang gratisan. Sehari dipaksa bikin sepuluh berita mentah, kapan sempat verifikasi? Kapan sempat melakukan investigasi mendalam?
Mari pulang ke khitah. Gunakan strategi "kolam kecil".
Rawat basis pembaca yang spesifik. Yang kritis. Yang punya literasi tinggi. Yang bersedia membayar untuk kedalaman informasi. Lewat model bisnis langganan (subscription-based).
Kemandirian ekonomi dari kantong pembaca adalah kunci. Bukan dari ketiak kekuasaan atau pengiklan besar. Hanya dengan finansial yang sehat, independensi bisa tegak. Media punya kemerdekaan penuh membiayai investigasi berminggu-minggu. Pena tidak akan bisa disandera lagi.
Sejarah pers kita diukir oleh orang-orang yang sudah selesai dengan dirinya sendiri. Tirto Adhi Soerjo. Jakob Oetama. PK Ojong. Mereka sanggup meredam ego materiil demi menerangi publik.
Tapi ingat, kezuhudan modern tidak berarti harus miskin. Kesejahteraan adalah fondasi harga diri wartawan di depan narasumber.
Wartawan harus kenyang secara normatif. Agar berani menolak suap. Wartawan harus sejahtera secara layak. Agar berani bersuara di garis depan.
Sekarang, lautan informasi digital kian bising. Manipulatif. Dangkal. Publik lambat laun akan jenuh dengan informasi sampah.
Pada titik balik itulah, jurnalisme bermutu akan dicari lagi. Menjadi oase peradaban.
Mari bereskan urusan perut ini dulu. Bukan dengan keserakahan. Tapi dengan keadilan tata kelola industri media yang sehat.
Sebab, jika pena wartawan sudah bisa dibeli seharga sebungkus nasi, runtuhlah martabat kita. Dan hancurlah nalar sehat bangsa ini.
Apalagi yang mau ditunggu? (*)
Menot Sukadana
