Serba Tandingan

BAYANGKAN Anda sedang lapar. Anda berteriak minta nasi. Tapi bukan piring nasi yang datang. Melainkan orang lain yang disewa untuk berteriak: "Kami sudah kenyang!"

Itulah wajah ruang publik kita hari ini. Aneh. Nyeleneh. Tapi nyata.

Selamat datang di era "Serba Tandingan".

Lihat saja yang baru terjadi. Riuh rendah demo menolak program Makan Bergizi Gratis (MBG). Mahasiswa turun ke jalan. Mengkritik pemborosan anggaran negara. Kritiknya tajam. Masuk akal.

Tapi tak butuh waktu lama. Di sudut lain, spanduk tandingan muncul. Massa tandingan dikerahkan di lapangan. Isinya seragam: demo mendukung MBG.

Ini bukan gerakan organik. Baunya menyengat sampai ke ruang-ruang redaksi. Muncul investigasi mengejutkan. Ada dugaan aliran dana Rp20 juta kepada oknum pengurus BEM sebuah universitas swasta Jakarta yang sempat ramai di media sosial. Tujuannya? Hanya untuk menggeser jalur aksi dari Istana ke Gedung DPR. Fokusnya dikaburkan. Suaranya digembosi.

Perang tandingan ini tidak hanya terjadi di aspal jalanan. Di dunia maya, polanya jauh lebih canggih. Melibatkan industri pemengaruh (influencer).

Metodenya instan. Ketika ada influencer kritis yang membedah kejanggalan sebuah kebijakan dengan analisis tajam—seperti kritik masif komika dan kreator konten terhadap revisi UU Pilkada atau skema Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) beberapa waktu lalu—mesin tandingan langsung menyala.

Besoknya, muncul serbuan konten dari klaster influencer lain. Isinya seragam. Memuji kebijakan yang sama setinggi langit. Skripnya rapi. Kemasannya estetik.

Ingat juga Agustus 2024? Saat publik dan aktivis lingkungan mengkritik keras pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) soal amdal dan anggaran. Apa jawaban tandingannya? Pemerintah memboyong rombongan artis papan atas ke lokasi. Ada Raffi Ahmad, Atta Halilintar, hingga para pemengaruh top lainnya.

Mereka membuat video riang gembira. IKN terlihat sangat sempurna di layar ponsel Anda. Kritik substantif langsung ditenggelamkan oleh algoritma kebisingan visual digital. Ada aksi kritik, ada reaksi konten tandingan.

Ini bukan barang baru. Polanya sudah menjadi prosedur standar operasi.

Ingat kasus revisi UU KPK tahun 2019? Atau Omnibus Law UU Cipta Kerja tahun 2020? Polanya persis. Saat mahasiswa dan buruh menjerit di jalanan, esoknya muncul massa tandingan tak dikenal mendesak UU segera disahkan. Di media sosial, tagar pesanan seperti #IndonesiaButuhKerja langsung merajai trending topic. Beradu mekanik dengan suara penolak undang-undang.

Dulu, perbedaan pendapat itu alami. Ada kritik, ada evaluasi. Ada aksi, ada perubahan kebijakan. Itulah esensi demokrasi yang sehat. Ada kontrol dan keseimbangan.

Hari ini, polanya bergeser. Setiap suara kritis tidak lagi dijawab dengan argumen—apalagi perbaikan kinerja. Suara kritis langsung diredam. Caranya: menciptakan massa tandingan di jalan, dan memobilisasi influencer tandingan di layar kaca.

Ini bukan dialektika berpikir yang sehat. Ini adalah upaya pengaburan fokus.

Ketika substansi kritik tenggelam oleh kebisingan benturan dua kelompok sipil, siapa yang diuntungkan? Jelas. Mereka yang sedang dikritik. Perhatian publik pecah. Isu utamanya menguap. Yang tersisa hanya tontonan debat kusir antarsaudara sebangsa.

Fenomena ini mengonfirmasi satu hal. Opini publik telah menjelma menjadi komoditas industri. Ada pasarnya. Ada penyedianya. Ada harganya. Berbagai riset, termasuk studi dari Oxford Internet Institute, sudah lama mengonfirmasi keberadaan cyber troops (pasukan siber) ini di Indonesia. Akun robot dan pemengaruh bayaran bekerja dalam satu orkestrasi.

Kita tentu harus adil sejak dalam pikiran. Tidak semua dukungan itu bayaran. Ada kelompok masyarakat yang tulus. Mereka benar-benar merasakan manfaat program pemerintah. Mereka bergerak karena keyakinan. Itu sah. Itu hak warga negara.

Namun, yang menjadi persoalan adalah kegandrungan penguasa pada operasi tandingan yang masif dan instan. Mengapa ruang dialog diganti dengan pamer kekuatan corong suara?

Jika semua hal harus ada tandingannya, maka kebenaran objektif akan kehilangan tempat. Kebijakan publik tidak lagi diukur dari efektivitasnya bagi rakyat—melainkan dari siapa yang modalnya lebih besar untuk menyewa corong suara di ruang publik.

Demokrasi membutuhkan oposisi yang cerdas. Membutuhkan kontrol sosial yang kuat. Jika setiap kritik langsung dihadapi dengan operasi tandingan, kita sedang berjalan mundur. Menuju pembungkaman gaya baru. Pembungkaman yang tidak lagi menggunakan senjata. Melainkan menggunakan kebisingan.

Menghadapi situasi ini, senjata terbaik kita adalah jeda. Kita butuh akal sehat.

Masyarakat butuh literasi, bukan provokasi. Jangan mudah tersulut video potongan. Media massa independen juga punya beban sejarah. Jangan ikut jadi corong polarisasi. Kembalilah ke khitah: menjernihkan air keruh. Memilah mana fakta murni, mana barang pesanan.

Pemerintah pun harus dewasa. Kedewasaan politik sebuah bangsa diuji dari caranya menerima kritik, bukan dari caranya memelihara para pendengung (buzzer).

Sebab, di atas semua panggung tandingan itu, ada satu hal yang tidak bisa didebat. Perut yang lapar tidak bisa dikenyangkan oleh tagar yang trending. Anak yang kurang gizi tidak bisa mendadak sehat karena pujian para influencer.

Jadi, mari kita tunggu saja kelanjutan sirkus ini.

Besok-besok, kalau Anda mengeluh jalanan di depan rumah Anda rusak dan berlubang, jangan kaget jika lusa akan muncul demo dan konten tandingan dari tetangga sebelah. Sambil membawa spanduk besar dan bikin video TikTok:

"Kami cinta jalan berlubang, ini adalah refleksi estetika bumi yang eksotis!"

Mari merawat akal sehat. Sebelum semuanya ada tandingannya. (*)

Menot Sukadana