Putus Rejeki

PHK. Tiga huruf. Menakutkan.

Belakangan ini, berita itu berhamburan. Di televisi. Di portal berita. Di lini masa Facebook dan TikTok. Angkanya ngeri. Puluhan ribu buruh kehilangan pekerjaan. Januari sampai Mei saja sudah tembus 23 ribu lebih. Konon, 55 ribu lagi antre di ujung tanduk.

Pabrik keramik kolaps. Industri tekstil megap-megap. Gas mahal jadi biang kerok. Rupiah melemah memperparah. Dua pabrik komponen otomotif Jepang di Jawa Timur bahkan bersiap angkat kaki. Pindah ke Vietnam.

Ngeri? Bagi buruh di Jawa Barat, ya. Bagi buruh di Banten, ya. Bagi buruh di Surabaya, sangat ya.

Tapi bagaimana dengan Bali?

Di Bali, suasananya beda. Sangat beda.

Jalanan Canggu masih macet. Beach club di Seminyak masih gemerlap. Turis Australia masih asyik berselancar di Kuta. Bule Rusia dan Eropa masih lalu-lalang di Ubud. Aroma dupa masih wangi. Musik bar masih berdentum.

Seolah, badai PHK di Jawa itu terjadi di planet lain. Jauh. Tidak ada hubungannya dengan Pulau Dewata.

Bali memang unik. Sejak dulu begitu. Bali tidak hidup dari asap pabrik. Bali tidak hidup dari cerobong industri manufaktur. Bali hidup dari senyuman. Dari budaya. Dari keindahan alam. Bali hidup dari satu napas: pariwisata.

Selama penerbangan internasional dari Sydney, Melbourne, atau New Delhi tetap mendarat mulus di Ngurah Rai, Bali merasa aman. Ekonomi berputar. Kamar hotel terisi. Dolar dan dolar Australia mengalir.

Maka, orang Bali santai saja membaca berita PHK. "Ah, itu urusan orang pabrik di Jawa," begitu kira-kira gumam dalam hati.

Tapi, tunggu dulu. Jangan salah. Ekonomi itu satu tubuh. Saling kait-mengait.

Ingat teori sains yang terkenal itu? Butterfly Effect. Efek Kupu-Kupu. Istilah ini dipopulerkan oleh seorang meteorolog dan matematikawan dunia bernama Edward Norton Lorenz pada tahun 1960-an.

Teorinya puitis tapi ilmiah: Kepakan sayap kupu-kupu di hutan belantara Brazil—atau dalam versi populer sering disebut di New York—bisa memicu perubahan atmosfer yang pelan-pelan bergulir, membesar, dan akhirnya menimbulkan badai tornado di Texas atau belahan bumi lainnya.

Skala kecil di satu tempat, bisa jadi bencana besar di tempat lain yang jauh. Lewat proses berantai. Pelan. Tapi pasti.

Itulah yang sedang mengintai Bali hari ini.

Mari kita urut kepakan sayap kupu-kupu itu.

Pabrik di Jawa tutup. Buruh di-PHK. Kelas menengah goyah. Mereka yang tadinya punya gaji bulanan tetap, kini harus menganggur. Atau beralih ke sektor informal. Yang masih bekerja pun mulai cemas. Mereka mulai menahan uang. Hemat ekstrem. Muncul fenomena "Mantab"—Makan Tabungan.

Apa hal pertama yang dicoret oleh kelas menengah Jawa ketika keuangan mereka sekarat?

Liburan.

Ya, liburan ke Bali.

Wisatawan domestik—wisnus—adalah bantalan utama Bali. Terutama saat low season. Saat turis asing sepi, turis dari Jakarta, Bandung, dan Surabaya yang memenuhi hotel-hotel di Kuta. Mereka yang menyewa mobil. Mereka yang makan di warung-warung lokal. Mereka yang memborong suvenir di Sukawati atau Krisna.

Kalau kelas menengah Jawa putus rezeki akibat PHK massal, maka aliran wisatawan domestik ke Bali akan mampet. Kamar hotel melati akan kosong. Sopir travel akan gigit jari. Pedagang acung di Pantai Pandawa akan melamun seharian.

Ini efek domino tahap pertama.

Efek domino tahap kedua masuk ke ranah yang lebih sunyi: Pendapatan Daerah.

Hotel yang sepi domestik berarti Pajak Hotel dan Restoran (PHR) menurun. Jika PHR menurun, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Badung, Gianyar, dan Kota Denpasar pasti terkoreksi. APBD menyusut. Pemda mulai panik. Mereka harus melakukan efisiensi anggaran. Ikat pinggang dikencangkan sekencang-kencangnya.

Lalu, pos anggaran apa yang pertama kali dipotong oleh Pemda saat krisis?

Bukan gaji pegawai. Bukan anggaran kesehatan. Tapi belanja non-prioritas. Salah satunya: Anggaran publikasi, pariwara, dan kemitraan media.

Di sinilah badai itu sampai ke hilir. Menghantam industri media online lokal di Bali.

Bukan rahasia lagi. Banyak media online lokal di Bali—yang jumlahnya ratusan itu—hidup dari "napas" APBD. Lewat kerja sama dengan Diskominfo, Dinas Pariwisata, atau humas Pemda. Istilahnya media placement. Untuk menyosialisasikan program pemerintah atau pariwara daerah.

Mari kita lihat potret di atas meja redaksi sebuah media online lokal di Denpasar. Sebut saja namanya Wayan. Dia jurnalis, sekaligus pemilik media kecil-kecilan.

Sore itu Wayan menatap layar laptopnya. Kepalanya pening. Ada pesan masuk di WhatsApp-nya. Dari salah satu staf Humas Pemda. Isinya pendek tapi menohok: "Pak Wayan, mohon maaf, kerja sama publikasi bulan depan ditunda dulu. Anggaran dari pusat dikoreksi, PAD kita lagi drop."

Deg. Jantung Wayan rasanya berhenti berdetak.

Penundaan itu bukan sekadar urusan administrasi bagi Wayan. Itu urusan dapur. Itu urusan kelangsungan hidup. Selama ini, uang dari kerja sama Pemda itulah yang menggerakkan napas medianya. Anggaran itu yang dipakai untuk membayar honor dua orang kontributornya di lapangan.

Kini, ketika pendapatan kerja sama itu mendadak turun, isi kantong Wayan langsung berteriak. Nyaring sekali.

Wayan termenung. Di atas mejanya ada tiga lembar kertas tagihan. Tagihan pertama: Cicilan motor matik yang digunakannya untuk operasional liputan. Tagihan kedua: Cicilan laptop yang baru dibelinya setahun lalu demi mengejar kecepatan berita. Tagihan ketiga: Biaya sekolah anaknya.

Semua cicilan itu tidak mau tahu apakah wisatawan domestik di Kuta sepi atau ramai. Cicilan itu tidak peduli apakah pabrik tekstil di Majalaya tutup atau buka. Tanggal jatuh tempo tetap tanggal jatuh tempo. Debt collector tidak butuh alasan Butterfly Effect. Mereka hanya butuh uang pas.

Wayan mulai pusing tujuh keliling. Otaknya berputar cepat. Bagaimana cara menutupi lubang itu? Mau mengandalkan iklan komersial dari sektor swasta?

Sama saja. Hotel dan restoran swasta di Bali juga sedang melakukan efisiensi karena turis domestik berkurang. Anggaran pemasaran mereka pasti dipotong duluan. Jangankan memasang iklan baru, iklan yang lama saja banyak yang minta diskon atau pembayarannya diundur.

Akhirnya, media lokal seperti milik Wayan dipaksa masuk ke arena laga yang kejam. Mereka harus berebut sisa kue anggaran Pemda yang tinggal remah-remah. Bersama ratusan media online lainnya di Bali.

Terjadilah perang tarif. Banting-banting harga iklan. Yang penting ada uang masuk, meski recehan. Omset merosot tajam. Kualitas berita tak lagi jadi utama. Yang penting banyak klik, banyak sensasi, demi mengejar rupiah dari iklan digital global yang nilainya tak seberapa.

Jika tidak kuat? Pilihannya pahit. Potong gaji karyawan, rumahkan kontributor, atau gulung tikar.

Maka, berakhirlah lingkaran efek domino itu.

Buruh pabrik di Jawa Barat yang kena PHK, tapi isi kantong jurnalis di Denpasar yang langsung berteriak. Putus rejek di hulu, pusing cicilan di hilir.

Itulah Butterfly Effect versi nyata ekonomi Indonesia hari ini.

Bali memang tidak punya pabrik dengan cerobong asap raksasa. Tapi Bali punya keterikatan nadi dengan ekonomi nasional. Jangan pernah merasa aman hanya karena bule masih ramai berdansa di Canggu. Sektor domestik adalah fondasi. Ketika fondasi itu retak karena badai PHK di Jawa, getarannya akan meruntuhkan atap-atap media lokal di Bali.

Pelan, tapi pasti.

Kita tidak boleh menutup mata. Badai itu sedang bergerak menyeberangi Selat Bali. Bersiaplah, sebelum cicilan Anda ikut macet. (*)

Menot Sukadana