Ketagihan Turis

SAYA membuka ponsel. Linimasa media sosial penuh gerutuan.

Isinya itu-itu lagi. Macet parah dari Denpasar menuju Canggu. Sunset Road juga begitu. Sampah plastik menumpuk di pantai. Ulah sejumlah warga asing terus menjadi berita. Sawah pelan-pelan digerus beton.

Bali terasa sesak. Tetapi sulit melepaskan diri dari tumpukan dolar.

Saya sempat berpikir agak lama. Bagaimana kalau Bali tidak pernah menjadi destinasi pariwisata dunia? Bagaimana kalau sejak awal kita tidak pernah ketagihan turis?

Tanpa jutaan wisatawan yang datang setiap tahun, apakah Bali otomatis menjadi surga yang hijau, tenang, sakral, dan bebas masalah?

Jawabannya: belum tentu.

Tanpa industri pariwisata sekalipun, alih fungsi lahan tetap bisa terjadi. Pertumbuhan penduduk membutuhkan ruang. Rumah dibangun, jalan diperlebar, toko bermunculan, fasilitas umum bertambah. Sawah tetap terdesak.

Petani juga belum tentu hidup lebih sejahtera. Kepemilikan tanah makin sempit akibat pembagian warisan. Biaya produksi naik. Air menjadi persoalan di sejumlah wilayah. Harga hasil pertanian naik-turun. Menjadi petani bukan jaminan hidup berkecukupan.

Pantai pun bisa bernasib sama. Tanpa vila, hotel, restoran, atau kelab malam, kawasan pesisir tetap bisa berubah menjadi permukiman, pelabuhan, pusat perdagangan, atau kawasan industri perikanan.

Tanpa pariwisata, Bali tidak otomatis selamat. Pulau ini hanya akan bergulat dengan jenis masalah yang berbeda.

Di situlah paradoksnya.

Bali terus menggerutu, tetapi juga sulit hidup tanpa pariwisata.

Sektor ini sudah menghidupi Bali selama puluhan tahun. Hotel, restoran, transportasi, perdagangan, UMKM, hingga industri kreatif tumbuh karena jutaan wisatawan datang membawa uang dan membelanjakannya di sini.

Lihat Kabupaten Badung. Besarnya penerimaan dari sektor pariwisata membuat daerah ini memiliki kemampuan fiskal jauh lebih kuat dibandingkan banyak daerah lain di Bali. Dari kekuatan anggaran itu, sekolah, rumah sakit, jalan, fasilitas desa, hingga berbagai program sosial bisa dibiayai dalam skala besar.

Pariwisata juga menghidupi banyak pekerja. Bukan hanya mereka yang bekerja di hotel atau restoran. Sopir, pemandu wisata, pekerja spa, pedagang, perajin, fotografer, pekerja event, hingga pelaku usaha kecil ikut kebagian rezeki dari perputaran uang wisatawan.

Petani, peternak, dan nelayan pun kebagian pasar. Jutaan wisatawan tetap harus makan. Hotel dan restoran membutuhkan sayur, buah, telur, daging, ikan, dan berbagai bahan pangan setiap hari.

Tanpa turis, ke mana semua pasar itu pergi?

Dan ke mana anak-anak muda Bali yang selama ini menggantungkan periuk nasi pada sektor pariwisata harus mencari pekerjaan?

Seni dan budaya menghadapi paradoks yang sama.

Pariwisata memang menyeret sebagian kebudayaan Bali masuk ke pasar. Tari dipentaskan untuk wisatawan. Gamelan dimainkan di hotel. Kerajinan diproduksi mengikuti selera pembeli. Upacara dan tradisi kadang ikut berubah menjadi tontonan.

Tetapi pasar yang sama juga memberi panggung dan penghasilan kepada para seniman.

Banyak keluarga di Bali mampu membiayai upacara adat, merawat pura, membeli perangkat gamelan, dan menjalankan berbagai kewajiban sosial justru dari penghasilan yang mereka peroleh melalui sektor pariwisata.

Pariwisata memang mengubah Bali. Tetapi pariwisata pula yang ikut membiayai Bali modern.

Karena itu, mempertentangkan pariwisata dengan kemurnian Bali terlalu gampang.

Persoalannya bukan apakah Bali harus menerima atau menolak turis. Bukan pula soal membenci orang asing atau menutup pintu bagi dunia luar.

Persoalannya adalah bagaimana Bali mengelola keberhasilannya sendiri.

Ketika jumlah wisatawan melonjak, kendaraan ikut bertambah. Hotel, vila, restoran, dan tempat hiburan terus dibangun. Tanah makin mahal. Sawah terdesak. Kebutuhan air meningkat. Sampah bertambah. Jalan yang dulu cukup melayani warga lokal kini harus menanggung arus kendaraan yang jauh lebih besar.

Pariwisata mendatangkan uang. Tetapi uang itu juga menarik pembangunan baru, bisnis baru, kendaraan baru, dan pendatang baru.

Semakin sukses pariwisata, semakin berat pula beban yang harus ditanggung Bali.

Di sinilah gerutuan kita bermula.

Kita marah ketika Canggu macet total. Kita jengkel ketika vila menelan sawah. Kita gusar melihat pantai dipenuhi sampah. Kita naik darah ketika ada warga asing melanggar aturan.

Tetapi ketika wisatawan sepi, kita ikut gelisah.

Pandemi Covid-19 pernah menunjukkan betapa rapuhnya ketergantungan itu. Ketika pesawat berhenti membawa wisatawan, hotel kosong, restoran tutup, pekerja dirumahkan, dan banyak usaha kehilangan pelanggan.

Bali mendadak sepi.

Kesunyian yang selama ini sering kita rindukan ternyata juga menakutkan ketika datang bersama hilangnya penghasilan.

Kita ini mirip orang kasmaran. Bucin setengah mati pada pariwisata. Sudah tahu hubungan ini bikin pusing, tetapi tak juga sanggup berpisah.

Turis membludak, kita menggerutu. Turis sepi, kita panik. Dolar masuk bikin senang, macet dan sampah datang bikin naik darah. Mau putus tak sanggup, mau lanjut begini terus juga bikin capek.

Itulah ketagihan turis.

Memutus hubungan Bali dengan pariwisata tentu bukan jawaban. Sejarah sudah berjalan terlalu jauh. Terlalu banyak pekerjaan, usaha, pendapatan daerah, dan kehidupan keluarga bergantung pada sektor ini.

Mengembalikan Bali ke masa sebelum jutaan wisatawan datang hanya menjadi romantisme.

Yang jauh lebih penting adalah menentukan batas.

Berapa banyak hotel dan vila yang masih sanggup ditampung sebuah kawasan? Berapa banyak kendaraan yang bisa ditanggung jalan-jalan di Bali? Berapa luas sawah yang masih boleh hilang? Berapa besar kebutuhan air yang mampu dipenuhi? Seberapa jauh pembangunan boleh masuk sebelum ruang hidup warga semakin terdesak?

Pertanyaan itu jauh lebih penting daripada terus berdebat apakah turis membawa berkah atau masalah.

Sebab keduanya benar.

Turis membawa uang sekaligus beban. Pariwisata menciptakan pekerjaan sekaligus tekanan. Ia membantu membiayai Bali, sekaligus ikut mengubahnya.

Bali mungkin memang sudah ketagihan turis.

Persoalannya sekarang bukan bagaimana berhenti, melainkan bagaimana mengendalikan ketagihan itu sebelum kita membayar harga yang terlalu mahal.

Sebab wisatawan selalu punya pilihan. Ketika Bali terlalu macet, terlalu mahal, terlalu kotor, atau kehilangan pesonanya, mereka bisa memilih Thailand, Vietnam, Lombok, atau destinasi lain.

Mereka tinggal membeli tiket dan pergi.

Bali tidak. (*)

Menot Sukadana