Latah KDM

INI cerita tentang dua zaman. Tentang satu singkatan. Dan tentang satu tabiat buruk bangsa kita: latah.

Namanya KDM.

Dulu, KDM menguasai tren rambut wanita lewat Demi Moore. Sekarang, KDM menguasai algoritma media sosial lewat Kang Dedi Mulyadi. Sialnya, politisi di Bali ikut-ikutan menjadi korbannya.

Mari mundur ke tahun 1991. Film Ghost meledak luar biasa. Semua orang membicarakan Molly Jensen. Karakter itu dimainkan begitu apik oleh Demi Moore.

Demi Moore tampil beda. Rambutnya cepak. Pendek sekali. Mirip potongan pria. Tapi di kepala Demi, potongan itu magis. Terlihat seksi. Mandiri. Segar.

Maka wabah pun dimulai. Dari Jakarta sampai pelosok daerah. Ribuan wanita mengantre di salon. Permintaannya seragam: potong rambut seperti Demi Moore. Lahirlah istilah populer itu: KDM. Singkatan dari Korban Demi Moore.

Semua ingin jadi Demi Moore. Mereka tidak peduli bentuk wajah masing-masing. Yang wajahnya oval tentu beruntung. Terlihat pas. Yang wajahnya bulat atau tembam hanya bisa pasrah. Hasilnya sering kali tak proporsional. Tapi demi tren, rambut panjang dikorbankan begitu saja.

Itulah esensi latah. Meniru tanpa berpikir panjang.

Latah ini menjangkiti siapa saja. Tidak terkecuali para selebritas papan atas tanah air saat itu. Mereka ikut memotong habis rambut indahnya. Lihat saja penampilan mendiang Nike Ardilla. Penyanyi rock legendaris itu langsung memangkas rambutnya menjadi cepak manis.

Begitu juga dengan lady rocker Nicky Astria dan Poppy Mercury. Bahkan Yuni Shara pun mengadopsi potongan ikonik ini. Gaya tersebut menjadi ciri khas personalnya selama bertahun-tahun. Di panggung hiburan, gaya KDM mendadak jadi standar baru wanita modern yang mandiri.

Tiga dekade berlalu. Istilah KDM lahir kembali. Di tempat yang berbeda. Dengan aktor yang berbeda. Maknanya pun bergeser jauh. Bukan lagi soal kosmetik atau penampilan luar. Ini sudah masuk soal politik kekuasaan.

Dua belas tahun lalu. Tepatnya Desember 2012. Jauh sebelum KDM hari ini menguasai panggung digital, fondasi politik visual ini sudah diletakkan dengan kokoh oleh Joko Widodo.

Publik tentu belum lupa ketika pria krempeng asal Solo yang baru menjabat Gubernur DKI Jakarta itu melakukan aksi teatrikal yang mencengangkan: masuk ke dalam gorong-gorong sempit di kawasan Bundaran Hotel Indonesia.

Momen epik tersebut terekam dengan jelas oleh puluhan kamera wartawan media cetak dan televisi nasional. Foto Jokowi mengenakan baju batik Korpri sambil melongok ke dalam saluran air yang gelap pekat menjadi tajuk utama berita di mana-mana.

Rakyat terpesona. Mereka terpikat oleh gaya kepemimpinan blusukan yang tidak jaim, bersedia kotor, dan mendobrak batas kepemimpinan tradisional yang kaku. Itulah awal mula era baru. Era di mana kerja politik yang nyata mulai dinilai lewat jepretan lensa kamera.

Pola ini kemudian berevolusi di era sekarang. KDM hari ini adalah Kang Dedi Mulyadi. Tokoh politik asal Jawa Barat yang namanya sedang terbang tinggi di panggung nasional.

KDM versi baru ini tidak lagi mengandalkan kilatan kamera wartawan konvensional. Ia memodifikasi blusukan ala Jokowi ke tingkat yang lebih ekstrem menggunakan ekosistem digital mandiri. Pakaiannya serba putih bersih, lengkap dengan iket di kepala penanda identitas budaya Sunda.

KDM suka blusukan malam hari. Ia masuk ke kampung-kampung kumuh menemui warga miskin yang terabaikan. Bedanya, setiap langkah kakinya kini direkam oleh tim medianya sendiri. Konten itu ditayangkan langsung melalui live streaming tanpa jeda di YouTube dan TikTok. Menjadi konsumsi mikro yang sangat renyah untuk publik jelata.

Di depan kamera, KDM berkomunikasi dengan sangat cair. Kadang marah besar pada pejabat yang malas. Kadang menangis terisak bersama nenek tua renta. Kadang memberi solusi instan di tempat. Memberi uang tunai. Mengurus perbaikan rumah roboh saat itu juga.

Rakyat bawah sangat suka. Menonton video KDM seperti menonton sinetron kehidupan yang nyata. Ada tokoh protagonis yang membela. Ada antagonis yang menyebalkan. Ada penyelesaian masalah yang cepat. Tontonan ini memuaskan dahaga publik yang lelah dengan birokrasi pemerintahan yang kaku.

Lalu, apa hubungannya dengan Pulau Bali?

Di sinilah letak kemiripannya dengan fenomena tahun 1991 dahulu. Wabah latah itu menular sangat cepat sampai ke Pulau Dewata. Sebarisan politisi lokal di Bali ikut-ikutan jadi "Korban Dedi Mulyadi". Terutama para kepala daerah yang sedang menjabat. Termasuk beberapa bupati di Bali. Mereka mendadak terjangkit demam komunikasi ala KDM.

Lihat saja akun media sosial mereka sekarang. Isinya berubah total. Kamera harus selalu menyala di depan wajah. Harus on cam setiap saat.

Semua mendadak berakting di depan lensa. Ada keluhan warga soal infrastruktur? Tiba-tiba sang wakil bupati turun ke jalan. Ikut sibuk memperbaiki aspal yang berlubang di depan kamera. Ada tumpukan sampah yang membusuk? Sang pejabat mendadak memegang sapu. Ikut membersihkan sampah demi sebuah video berdurasi satu menit.

Politisi lain tak mau kalah kelas. Mereka suka menggelar sidak dadakan. Di depan pegawai yang gemetar, sang tokoh politik marah-marah dengan nada tinggi. Kamera merekam tajam. Menangkap setiap detak emosi.

Ada juga yang gemar live di media sosial. Berkomentar tentang apa saja. Menjawab isu apa saja. Mengomentari realitas dari balik layar ponsel pintar. Sembari tak lupa menyelipkan adegan membagi-bagikan bantuan kepada warga di sela-sela siaran langsung.

Di sinilah letak masalahnya. Terjadi benturan estetika budaya yang dipaksakan.

Gaya KDM asli itu sukses karena berakar kuat pada kosmologi Sunda. Ada gaya silih asih dan silih asuh. Cair. Jenaka. Mirip pendekatan ala Semar atau Cepot dalam pewayangan.

Sementara Bali? Bali punya pakem komunikasi sendiri. Sangat sakral. Penuh tata krama. Ada Sor Singgih Basa yang mengatur etika berbicara berdasarkan kedudukan dan ruang. Ada musyawarah mufakat di dalam paruman adat yang khidmat dan sakral.

Bayangkan jika seorang pemimpin di Bali mendadak bicara meledak-ledak di depan kamera. Memarahi bawahan di dekat area suci pura demi sebuah konten video pendek. Di ranah digital, itu mungkin terlihat tegas. Tapi di mata krama Bali yang memegang teguh adat, tindakan itu terasa lancang. Hilang sudah kesantunan lokal.

Politisi peniru ini juga gemar membungkus konten mereka dengan jargon mulia: Menyama Braya. Mereka mengklaim aksi membagi-bagikan amplop atau bantuan spontan di depan kamera live streaming adalah wujud nyata dari tali persaudaraan khas Bali.

Ini sebuah kekeliruan fatal.

Menyama braya yang asli itu lahir dari ketulusan yang sunyi. Konsepnya magis karena tanpa pamrih. Tangan kanan memberi, tangan kiri tidak boleh tahu.

Begitu ada kamera menyala dengan sorot lampu menyengat, ketulusan itu langsung menguap. Ia tidak lagi menjadi adat, melainkan bertransformasi menjadi transaksi politik yang semu. Menyama braya digital telah merusak kesucian tradisi itu sendiri.

Akibatnya, terjadi disorientasi fungsi kepemimpinan.

Bali saat ini sedang menghadapi ancaman masalah struktural yang sangat pelik. Kemacetan parah mengepung kawasan Canggu. Alih fungsi lahan sawah terus meluas tak terkendali. Krisis air bersih mulai mengintai di beberapa titik pariwisata. Belum lagi urusan darurat sampah yang tak kunjung usai di TPA Suwung.

Anehnya, masalah-masalah berat ini justru dijawab dengan tontonan teatrikal yang dangkal. Sang pejabat lebih memilih sibuk live streaming mendebat pedagang acung demi mengejar FYP (For Your Page). Memperbaiki jalan dan membersihkan sampah hanya dilakukan ketika sorot lensa kamera menyala. Masalah makro diselesaikan dengan konten mikro. Jelas tidak akan pernah nyambung.

Sebab para politisi itu tahu betul. Laporan kinerja pemerintah setebal ratusan halaman dalam dokumen PDF tidak akan menghasilkan suara di kotak pemilu mendatang. Tapi video pendek berdurasi satu menit yang menguras emosi bisa meroketkan elektabilitas dalam sekejap.

Maka jadilah mereka barisan KDM baru. Barisan Korban Kang Dedi Mulyadi yang kehilangan otentisitas diri. Mereka terlihat kaku, artifisial, dan kosong tanpa jiwa asli Bali.

KDM versi 90-an dan versi sekarang sebenarnya punya benang merah yang sama. Keduanya adalah produk murni dari industri media massa. Dulu medianya adalah layar lebar bioskop. Sekarang medianya adalah layar sentuh ponsel pintar. Dua-duanya memicu hiperrealitas akut. Sesuatu yang bersifat tiruan dianggap lebih nyata dan lebih penting dari kondisi aslinya.

Namun, ada bahaya laten yang mengancam di balik tren ini.

Latah KDM era 90-an hanyalah lembaran sejarah mode yang menggelikan. Paling-paling, korban Demi Moore hanya salah potong rambut. Tinggal tunggu beberapa bulan sampai rambut tumbuh panjang kembali. Selesai masalah tanpa beban sistemik.

Tapi latah politik hari ini tidak punya tombol undo. Ketika seorang pemimpin hanya meniru kemasan luar tanpa mengerti substansi, yang rugi besar adalah rakyat. Kemiskinan tidak akan pernah selesai hanya dengan membagi-bagikan uang di depan kamera. Menjual kemalangan orang kecil demi popularitas digital pribadi adalah eksploitasi kemiskinan yang nyata.

Ketika para bupati dan politisi lokal sibuk on cam, bersiaplah menyambut Bali yang baru. Bali yang jalannya mulus dan sampahnya bersih hanya di dalam video berdurasi satu menit. Sisanya, selamat menikmati kemacetan dan krisis air di dunia nyata.

Dulu, mahkota rambut yang dikorbankan di depan cermin. Sekarang, masa depan daerah yang digunting habis di altar algoritma TikTok.

Selamat berburu FYP! (*)

Menot Sukadana