Berhala Jubah

GELAR itu mahal.

Ujiannya panjang, kadang seumur hidup.

Tetapi di negeri ini, ada jalan pintas yang jauh lebih instan untuk disembah.

Tidak butuh keluhuran budi.

Apalagi ketajaman nalar.

Cukup datang ke penjahit. Pesan kain sutra terbaik sepanjang lima meter.

Lalu lilitkan ke seluruh tubuh dengan teatrikal sampai menyerupai jubah yang megah bergoyang-goyang.

Kalau dompet Anda sedang tebal-tebalnya, jangan tanggung-tanggung.

Sepuh sekalian ujung kainnya pakai lapisan emas murni sekian karat biar makin kemilau memanjakan mata.

Begitu Anda melenggang keluar rumah dengan busana artifisial itu, aduh mak, seisi kampung bakal langsung membungkuk sembilan puluh derajat menaruh sembah.

Mereka akan berebut mencium tangan Anda bolak-balik sampai lecet, sembari merapalkan doa ketakutan seolah-olah Anda adalah pangeran kahyangan yang baru turun dari langit ketujuh.

Ajaib. Penghormatan datang sendiri.

Kita ini memang sedang mengidap penyakit akut: terlalu manja menghormati bungkus dan terlalu malas memeriksa isi.

Sebuah kondisi semu di mana kosmetik luaran dianggap jauh lebih sakral ketimbang isi kepala.

Padahal, sejarah sejati di negeri ini justru ditulis oleh para pemikir yang hobi menanggalkan jubah kebesaran mereka.

Tengok saja Gus Dur. Kurang ningrat apa coba?

Dia cucu pendiri organisasi keagamaan paling raksasa, sah-sah saja kalau mau memakai jubah kiai yang wangi dan mentereng setiap hari.

Tapi Gus Dur malah emoh dengan segala formalitas yang bikin kaku itu.

Di tengah kepungan elitisme, dia justru bangga menjadi bagian dari gerbong "Kiai Kampung".

Dia ke mana-mana cuma pakai sarung lecek, kaus oblong adem, dan sandal jepit Swallow tipis yang kalau dipakai jalan bunyinya plekat-plekit.

Gus Dur lebih suka duduk lesehan di warung kopi remang-remang, tertawa cekikikan mendengar gosip para sopir truk, daripada duduk tegap di kursi VIP.

Bagi kiai penggila humor ini, jubah yang terlalu tebal itu cuma bikin gerah dan membuat jarak yang memisahkan dirinya dari bau keringat rakyat jelata.

Setali tiga uang dengan Romo Mangun.

Jubah putih pasturnya itu adalah simbol otoritas suci yang bisa membuat jemaat bertekuk lutut penuh takzim.

Tapi Romo Mangun tahu betul kalau kesucian itu tidak betah berlama-lama di dalam keharuman jubah di atas mimbar gereja yang megah.

Ia tanggalkan baju dinas sucinya itu, ia gulung lengan kemejanya tinggi-tinggi, lalu memilih pindah tidur ke gubuk bambu reot di pinggir sungai.

Romo pembebas ini memilih berkubang lumpur merangkul kaum miskin kota di bantaran Kali Code, membangun sekolah alternatif, dan menantang moncong buldozer penguasa.

Arsitek kemanusiaan ini mempraktikkan teori sosiologi Antonio Gramsci dengan sangat seksi: menjadi intelektual organik yang melebur dengan bawah, ogah jadi menara gading, dan emoh menyembah berhala bernama simbol kedudukan.

Sekarang, mari coba lirik sedikit pemandangan artifisial yang belakangan ini kerap dipertontonkan di sekitar kita, dari panggung politik hingga pelataran suci di Bali.

Di pulau yang dulunya terkenal karena tradisi spiritualnya yang anggun dan bersahaja, mendadak jagat media sosial kita dihebohkan oleh tontonan sirkus kekuasaan yang dangkal.

Ada orang yang mendadak hobi dandan perlente, mematut diri bak raja diraja abad pertengahan yang turun dari singgasana, lalu pamer busana kemewahan berbalut jubah emas kelap-kelip dari ubun-ubun sampai mata kaki saat masuk ke areal suci pura.

Mereka melangkah di atas tanah suci dengan gerak-gerik yang diatur sedemikian rupa, tebar pesona, seolah-olah tempat ibadah adalah halaman belakang istana pribadi mereka sendiri demi pasokan konten digital.

Ketidaksadaran kultural ini bertumpuk dengan hasrat kuasa para elite nasional yang gemar memamerkan kemewahan simbolis serupa; rombongan mobil dinas mengilap yang melindas jalanan hancur di daerah marginal, berparade menebar pesona di atas penderitaan infrastruktur rakyat yang telantar.

Sisanya? Urusan algoritma.

Di sinilah sosiolog Jean Baudrillard tertawa dari balik liang kuburnya; panggung kepemimpinan dan ruang sakral telah dikudeta menjadi ruang simulakra.

Sebuah dunia palsu di mana wibawa dikonversi menjadi komoditas visual, dan masyarakat kita dengan sukarela menyembah hiperrealitas—sebuah kebesaran artifisial yang sebenarnya kosong tanpa isi.

Kenapa sirkus gincu kekuasaan yang narsistik ini bisa panen pujian dan dapat karpet merah di masyarakat kita?

Ya karena kita masih memelihara penyakit bawaan lahir: mental feodalisme.

Masyarakat kita ini diam-diam rindu dimanjakan oleh romansa feodal masa lalu. Karena tidak punya raja fisik secara konstitusi, akhirnya mereka melahirkan raja-raja tiruan di panggung politik dan jagat digital.

Bahkan saking akutnya penyakit minder ini, kita sempat disuguhi lelucon absurd ketika ada tokoh publik yang dengan percaya diri mendaku sebagai titisan dan pewaris sah kerajaan kuno nusantara yang sudah runtuh berabad-abad silam, hanya demi melegitimasi egonya yang melambung tinggi.

Di sinilah warisan pemikiran Gramsci mengenai hegemoni kepalsuan menemukan panggungnya yang paling megah.

Namun, menggeneralisasi bahwa seluruh lapisan masyarakat kita "rabun logika" tentu sebuah kekeliruan sosiologis.

Di balik kelompok yang masih mudah silau oleh kemilau jubah emas kekuasaan, hari ini justru sedang tumbuh kelas menengah baru dan komunitas akar rumput yang kian skeptis, melek literasi digital, dan aktif membongkar kepalsuan para elite lewat gerakan berbasis data.

Feodalisme gaya baru ini tidak butuh titah raja. Cukup disuapi tombol like dan share dari netizen di TikTok atau Instagram, langsung subur makmur!

Sirkus kosmetik ini bahkan jauh lebih menjijikkan ketika melenggang masuk ke ruang sidang pengadilan negeri kita.

Tengok saja parade para terdakwa korupsi. Manusia-manusia yang waktu mencuri uang rakyat berpenampilan necis, mendadak mengalami "pertobatan massal" begitu duduk di kursi pesakitan.

Yang laki-laki mendadak rajin pakai peci hitam tegak dan baju koko putih bersih berbau parfum surga.

Sementara yang perempuan, yang biasanya pamer tas mewah di media sosial, tiba-tiba tampil santun berbalut kerudung panjang tanda kesalehan yang menjuntai sampai ke dada.

Ruang sidang yang sakral disulap menjadi panggung teater syariah dadakan, mempraktikkan apa yang disebut Pierre Bourdieu sebagai manipulasi kapital simbolik.

Atribut suci ini diakumulasikan bukan sebagai pertanggungjawaban moral, melainkan sebagai alat tukar sosial untuk meredam kemarahan publik dan membeli rasa iba hakim.

Jubah kesalehan palsu ini dipakai bukan untuk mengetuk pintu ampunan Ilahi, melainkan sebagai tameng hukum demi memelas iba hakim dan menipu nurani masyarakat yang sumbu pendek.

Para elite yang berlagak raja, penguasa delusi dinasti kuno, dan koruptor berpeci itu pintar sekali membaca peluang dari mental hamba masyarakat kita.

Mereka menggunakan simbol-simbol suci dan megah bukan untuk menjinakkan ego, melainkan menjadikannya sebagai kosmetik kekuasaan dan tameng kejahatan biar kelihatan tak berdosa di depan massa.

Padahal, kesucian atau kehormatan seseorang itu tidak bisa ditimbang dari berapa gram emas yang nempel di pakaiannya, dan kearifan tidak diukur dari seberapa panjang kain kerudung yang dipakai di depan kamera jaksa.

Maka, kalau besok-besok Anda melihat lagi ada orang berparade pakai pakaian mewah berlagak seperti raja jagat raya, atau koruptor berbaju murni yang menangis manja di televisi, jangan buru-buru terpesona lalu membungkuk hormat secara buta.

Ingat-ingat lagi gaya santai Gus Dur yang bangga jadi Kiai Kampung bersandal jepit, atau ketulusan Romo Mangun yang betah main lumpur di Kali Code.

Di situ kita bakal sadar, manusia yang jiwanya benar-benar besar itu selalu sibuk mengecilkan egonya.

Sedangkan manusia kerdil yang miskin isi kepala akan selalu sibuk memperbesar jubahnya agar kelihatan raksasa di hadapan dunia yang fana ini.

Sebab pada akhirnya, penjahit terbaik di dunia sekalipun tidak akan pernah bisa menjahit integritas pada jiwa yang palsu. (*)

Menot Sukadana