Romantisme dari Kuta Bali ke Barcelona

PADA dekade 1980-an dan 1990-an, lanskap musik pop Indonesia melahirkan dua komposisi legendaris yang mengabadikan ruang geopoetis seberang lautan. Fariz RM merilis "Barcelona", sebuah nomor pop kreatif yang melukiskan romansa malam sunyi di bawah siraman cahaya bulan di Plaza Catalonia.

Beberapa tahun setelahnya, Andre Hehanussa mengumandangkan "Kuta Bali", sebuah balada syahdu tentang sepasang kekasih yang saling merengkuh jemari di atas pasir putih, melepas mentari tenggelam ke cakrawala. Kedua lagu ini tidak sekadar merekam getar asmara; mereka adalah potret estetik dari sebuah zaman emas pariwisata. Di dalam liriknya, Kuta dan Barcelona digambarkan sebagai ruang yang intim, magis, tenang, dan memiliki "jiwa" yang utuh.

Namun, waktu bergerak maju dengan watak kapitalismenya yang eksploitatif. Hari ini, jika kita memutar kembali kedua lagu tersebut di tengah riuh rendahnya jalanan Legian atau semaraknya distrik Ciutat Vella, melodi yang terdengar bukan lagi sebuah perayaan romansa, melainkan sebuah elegi.

Romantisme dalam lagu-lagu itu telah berubah menjadi apa yang disebut oleh pemikir Svetlana Boym sebagai reflective nostalgia (nostalgia reflektif)—sebuah kerinduan kolektif masyarakat lokal yang terluka, meratapi hilangnya ruang hidup masa lalu mereka yang kini hancur lebur dihantam badai pariwisata massal (overtourism).

Kedangkalan Ruang Simulasi

Imajinasi puitis tentang "malam sunyi di Plaza Catalonia" atau "kesendirian yang intim di Pantai Kuta" telah dilindas oleh jutaan pasang kaki turis, kemacetan kronis, gunungan sampah, dan privatisasi lahan. Sosiolog dan filsuf Prancis, Henri Lefebvre, dalam konsepnya The Production of Space, mengingatkan bahwa ruang tidak pernah netral.

Ruang hidup warga lokal—yang semula merupakan ruang sosial, ruang adat, dan ruang spiritual—secara paksa dialihfungsikan oleh modal global menjadi "ruang konsumsi" (espace de consommation). Di Kuta dan Barcelona, hak warga lokal untuk menikmati ketenangan di tanah kelahiran mereka sendiri telah dirampas demi memuaskan hasrat ekonomi para pelancong.

Kondisi ini diperparah oleh apa yang diidentifikasi oleh Jean Baudrillard sebagai fenomena Simulacra (simulasi). Pariwisata modern tidak lagi mencari otentisitas kebudayaan, melainkan replika kebudayaan yang dikomodifikasi demi estetika visual media sosial. Wisatawan datang ke Barcelona bukan untuk menyelami sejarah panjang bangsa Katalan, melainkan demi berswafoto di depan Sagrada Família.

Begitu pula di Kuta, ritual adat Hindu Bali yang sakral kerap direduksi hanya sebagai latar belakang eksotis bagi industri hospitality. Ruang puitis yang dulu dinyanyikan Fariz RM dan Andre Hehanussa kini telah mengalami pendangkalan makna, berubah menjadi komoditas generik industri pariwisata global.

Ironi Angka Kepadatan

Ketegangan ruang hidup ini mewujud nyata dalam skala angka yang mencengangkan, menjadi fondasi rasional bagi kecemasan kolektif warga setempat. Menurut laporan berkala Barcelona Tourism Observatory (OTB) sepanjang tahun 2025, wilayah destinasi Barcelona secara keseluruhan didera serbuan kolosal tak kurang dari 26,1 juta wisatawan.

Dari angka fantastis tersebut, sebanyak 16 juta jiwa di antaranya berjejal memadati area inti Kota Barcelona. Angka kepadatan ini terasa sangat timpang mengingat jumlah populasi penduduk asli kota yang hanya berkisar 1,6 juta jiwa, yang berarti rasio pelancong tahunan berbanding warga lokal telah menyentuh angka sepuluh banding satu.

Di belahan bumi lain, Pulau Dewata didera beban kuantitatif yang tidak kalah berat. Merujuk pada data tahunan resmi yang dirilis oleh BPS Provinsi Bali, arus kedatangan wisatawan mancanegara sepanjang tahun 2025 melonjak hingga menembus rekor tertinggi sepanjang sejarah, yaitu mencapai angka 7,05 juta kunjungan langsung.

Capaian fantastis ini mencerminkan kenaikan tajam sebesar 9,72 persen dibandingkan tahun sebelumnya, dengan kedatangan yang didominasi oleh gelombang pelancong asal Australia. Volume kepadatan ini kian diamplifikasi oleh pergerakan wisatawan nusantara (domestik) yang mencapai angka 9,28 juta kunjungan ke Bali pada periode tahun yang sama.

Ironisnya, tumpukan jutaan kepala ini terkonsentrasi penuh di wilayah selatan, khususnya Kabupaten Badung yang memikul beban lebih dari 7 juta kunjungan, memaksa ekosistem pesisir bekerja melampaui daya dukung alamiahnya.

Paradox Deindustrialisasi Pariwisata

Namun, siklus kapitalisme pariwisata tidak pernah berhenti pada satu titik kejenuhan saja. Hari ini, Kuta menyajikan pemandangan paradoks yang jauh lebih getir daripada sekadar kepadatan: kawasan ini mulai ditinggalkan. Ketika pariwisata massal telah menghisap habis eksotisme suatu tempat, modal global akan bergerak mencari "inang" baru yang belum terjamah.

Dalam konstelasi Bali hari ini, mahkota Kuta telah direbut oleh kawasan utara, khususnya Canggu dan Pererenan. Turis-turis, ekspatriat, dan para pengembara digital (digital nomads) kini berbondong-bondong memindahkan mimpi-mimpi eksotis mereka ke Canggu, meninggalkan Kuta dalam kondisi terjepit dan mulai sepi.

Jalanan Kuta kini tidak lagi semacet satu dekade lalu, namun keheningan ini bukanlah keheningan puitis yang dirindukan dalam lagu Andre Hehanussa. Ini adalah keheningan pasca-eksploitasi, sebuah lanskap deindustrialisasi pariwisata yang meninggalkan luka fisik pada tata kota.

Simbol paling parah dari keruntuhan ini terpahat nyata di Kuta Square, salah satu pusat pertokoan ritel terbesar dan tersohor yang terletak selemparan batu dari Pantai Kuta. Kawasan belanja yang dahulu menjadi rebutan merek-merek mode internasional dan dipadati turis berdompet tebal, kini bertransformasi layaknya "rumah hantu" di tengah kota.

Satu demi satu ruko di Kuta Square ditinggalkan oleh para penyewanya. Papan bertuliskan “For Rent” atau “Disewakan/Dijual Cepat” berjejer kusam, berdebu, dan berkarat di bawah terik matahari pesisir. Etalase-etalase kaca yang dulu berkilau kini kosong melongpong, menyisakan ruang gelap yang memantulkan bayangan sepi jalanan di depannya.

Hukum pasar pariwisata bertindak kejam: ketika tren bergeser ke kafe-kafe estetik di Canggu, Kuta Square ditinggalkan begitu saja tanpa ada upaya regenerasi yang berarti dari pemilik modal. Fenomena ini memperlihatkan bagaimana ruang kapitalis bisa mendadak mati dan membusuk ketika nilai konsumsinya habis diperas.

Dua Jalur Politik

Menghadapi kehancuran ruang hidup ini, masyarakat di Kuta (Bali) dan Barcelona tidak tinggal diam. Mereka melancarkan perlawanan politik untuk merebut kembali jati diri kebudayaan mereka. Namun, kontras radikal terlihat dari jalur politik yang ditempuh oleh kedua belahan dunia ini.

Di Barcelona, resistensi terhadap overtourism menjelma menjadi gerakan politik jalanan yang agresif dan ideologis. Struktur masyarakat Katalan yang berhaluan kiri, sosialis, dan protektif, melahirkan aksi kemarahan publik—seperti menyemprot turis dengan pistol air hingga vandalisme bertuliskan "Tourists go home".

Perlawanan ini berkelindan erat dengan sentimen Separatisme Katalan. Bagi masyarakat Barcelona, pariwisata massal adalah bentuk eksploitasi ekonomi gaya baru yang direstui oleh pemerintah pusat di Madrid.

Otonomi penuh yang dimiliki wilayah Katalonia digunakan secara radikal oleh pemerintah kotanya untuk meluncurkan kebijakan ekstrem, termasuk rencana mencabut seluruh 10 ribu lisensi apartemen wisata demi mengembalikan rumah-rumah tersebut kepada warga lokal.

Sebaliknya, Kuta dan Bali menempuh Jalur Kompromi Konstitusional yang bersandar pada penguatan hukum adat. Perjuangan panjang Bali dalam menuntut hak Otonomi Khusus (Otsus) sejak era Reformasi tidak didasari oleh motif separatisme untuk memisahkan diri dari NKRI, melainkan sebagai tameng proteksi budaya.

Puncaknya tecermin dalam pengesahan UU No 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali. Melalui undang-undang ini, negara secara legal memberikan pengakuan "kekhususan" karakteristik Bali.

Bali diberikan wewenang fiskal khusus untuk menarik pungutan dari wisatawan asing demi mendanai kelestarian alam, serta memberikan legalitas kuat bagi desa adat dan sistem subak untuk membentengi wilayah mereka dari eksploitasi modal asing melalui hukum adat (Awig-awig). Bali memilih merangkul hukum negara untuk mengontrol kapitalisme pariwisata.

Ratapan Sastra Lokal

Kegelisahan atas terusirnya manusia dari ruang intim tanah kelahirannya ini terekam kuat dalam catatan para esais lokal. Melalui kumpulan esai "Jangan Mati di Bali: Tingkah Polah Negeri Turis", Gde Aryantha Soethama memotret solilokui getir manusia Bali yang perlahan terasing di "negeri turis" mereka sendiri.

Ia menangkap paradoks kultural di Kuta dan sekitarnya, di mana ruang komunal seperti bale banjar yang semula sakral harus beradaptasi demi memenuhi fungsi komersial industri pelancong.

Kegetiran senada ditiupkan oleh Putu Setia melalui bukunya "Menggugat Bali". Ia melayangkan kritik tajam terhadap derasnya arus komersialisasi pariwisata massal yang mengubah desa-desa tenang di sekitar kantong wisata seperti Kuta menjadi gemerlap hiburan, sebuah pergeseran materialistis yang lambat laun berisiko mengikis kedalaman makna tradisi leluhur demi tuntutan ekonomi.

Di sisi lain bumi, watak keras warga Barcelona dalam mempertahankan ruang hidupnya telah lama diramal oleh George Orwell dalam memoar klasiknya, Homage to Catalonia. Orwell menuliskan bagaimana Barcelona adalah kota dengan harga diri pejuang dan kesadaran kelas yang luar biasa tinggi.

Karakter historis inilah yang menjelaskan mengapa warga Barcelona hari ini tidak ragu berkonfrontasi langsung di jalanan melawan eksploitasi pariwisata. Baik Aryantha Soethama, Putu Setia, maupun Orwell, ketiganya sepakat bahwa di balik gemerlap lampu kota pariwisata, ada jeritan kebudayaan lokal yang dipaksa berkompromi pada modal.

Manifesto Melodi Lama

Kondisi Kuta Square yang kini menyerupai reruntuhan ekonomi modern menjadi saksi bisu bahwa pariwisata massal tidak pernah membawa kemakmuran yang abadi bagi kebudayaan lokal. Ia datang seperti air bah, mengikis pondasi tradisi, memprivatisasi ruang hidup, dan ketika air itu surut berpindah ke Canggu, yang tersisa hanyalah cangkang-cangkang ruko kosong yang kehilangan penghuni.

Romantisme yang membentang dari Kuta Bali hingga Barcelona pada akhirnya bukan lagi sekadar urusan pop culture atau urusan sepasang kekasih yang patah hati di masa lalu. Romantisme ini telah bermutasi menjadi sebuah Kritik Moral Pascamodern.

Lagu "Barcelona" dan "Kuta Bali" adalah monumen pengingat bahwa pembangunan ekonomi dan industri pariwisata tidak boleh berjalan tanpa batas. Kerinduan warga lokal di kedua kota tersebut terhadap imajinasi masa lalu bukanlah tanda kelemahan untuk maju, melainkan sebuah manifesto politik kebudayaan.

Perjuangan otonomi Barcelona di Spanyol dan penguatan desa adat di Bali merupakan alarm keras bagi dunia: bahwa kota pantai, warisan arsitektur, dan ritus budaya, pertama-tama diciptakan sebagai ruang hidup yang bermartabat bagi manusia yang lahir di atasnya, bukan sekadar taman bermain komersial yang bisa dibeli oleh para pelancong dunia. (*)

Menot Sukadana