Tragedi Intelektual: Bersolek Demi Kekuasaan

EMPAT tahun lamanya, bergelut dengan buku, demi jaminan masa depan. Begitu petikan lirik penuh ratapan dari lagu Sarjana Muda yang digubah oleh Iwan Fals pada tahun 1981. Lagu tersebut merekam potret muram seorang pemuda yang berjalan gontai di bawah terik matahari. Ia menenteng ijazah yang mendadak terasa tak berbobot di hadapan tembok tebal sebuah jawatan.

Iwan Fals merekam keputusasaan kelas pekerja pada era itu. Impian untuk mengubah nasib lewat jalur pendidikan formal seketika karam ketika berhadapan dengan sistem yang korup, nepotis, dan tertutup bagi rakyat jelata. Namun, jika kita melompat ke era modern saat ini, potret sarjana muda Indonesia telah mengalami metamorfosis yang jauh lebih ganjil sekaligus tragis.

Hari ini, ironi terbesar bukan lagi terletak pada sarjana pintar yang menganggur dan ditolak oleh birokrasi. Tragedi terdalam justru terjadi pada sarjana-sarjana terpintar yang mengantre di depan pintu gerbang kekuasaan. Mereka datang untuk melamar menjadi benteng pertahanan bagi rezim yang bermasalah.

Mengapa mereka dengan sukarela menjadi Karna modern yang menjual kedaulatan moralnya demi secangkir pengakuan dari Duryodana kekinian? Mengapa orang-orang berotak encer membelot menjadi barisan pembela Kurawa?

Ilusi keadilan meritokrasi

Untuk memahami patahnya idealisme ini, kita harus membedah konsep meritokrasi. Ini adalah sebuah sistem yang mendoktrin masyarakat bahwa kecerdasan dan usaha keras murni adalah satu-satunya tangga menuju kesuksesan.

Sosiolog Michael Young, yang menciptakan istilah tersebut pada tahun 1958 dalam bukunya The Rise of the Meritocracy, sebenarnya menulis istilah ini sebagai bentuk satire distopia. Young memperingatkan bahwa jika suatu masyarakat hanya dinilai berdasarkan IQ dan usaha, sistem tersebut akan melahirkan kelas elite baru yang sombong.

Elite baru ini merasa posisi atas mereka adalah murni hasil keringat sendiri. Dampak buruknya, sistem ini menciptakan pembenaran mutlak untuk menindas kelas bawah yang dianggap malas atau bodoh. Di Indonesia, satire Young mewujud nyata dalam sistem pendidikan kita.

Sistem pendidikan tinggi hari ini berlomba-lomba mencetak manusia kompeten demi mengejar indikator pasar ekonomi. Masalahnya, ketika para sarjana pintar ini lulus dan memasuki realitas sosiopolitik, mereka mendapati ruang publik telah dikuasai oleh oligarki dan politik dinasti yang transaksional.

Belajar dari masa lalu

Akar pencarian sistem yang adil ini sebenarnya telah dimulai sejak masa Tiongkok Kuno. Pada abad ke-6 SM, filsuf Konfusius mengajarkan bahwa kepemimpinan harus didasarkan pada kebajikan dan kemampuan, bukan hak istimewa keturunan.

Gagasan ini melahirkan Keju (Ujian Kekaisaran) pada masa Dinasti Sui dan Tang, sebuah sistem meritokrasi tertua di dunia yang menyaring pejabat negara secara objektif. Melalui ujian ini, anak petani miskin sekalipun bisa menjadi menteri jika ia memiliki kapasitas intelektual yang tinggi.

Tiongkok Kuno membuktikan bahwa ketika negara dikelola oleh para scholar-officials (sarjana-birokrat) yang kompeten, peradaban akan mencapai puncak kejayaan. Namun, apa yang terjadi di Indonesia hari ini adalah antitesis dari tradisi emas tersebut.

Alih-alih menyaring orang-orang terbaik untuk mengabdi pada negara, sistem politik transaksional kita justru memaksa orang-orang pintar untuk menundukkan kepalanya di hadapan modal. Kepintaran tidak lagi disaring untuk menciptakan keadilan, melainkan untuk melayani kepentingan penguasa.

Ironi politik etis

Untuk melihat betapa parahnya kemunduran moral intelektual hari ini, kita harus menengok sejarah seabad lalu pada era Politik Etis (Ethische Politiek) kolonial Belanda. Pada awal abad ke-20, pemerintah kolonial membuka akses pendidikan modern bagi kaum bumiputera dengan niat yang sangat pragmatis dan oportunis.

Penjajah tidak berniat mencerdaskan bangsa Indonesia. Sekolah-sekolah didirikan murni untuk mencetak tenaga kerja murah, juru tulis perkebunan, buruh pabrik, dan pegawai Pangreh Praja demi efisiensi roda eksploitasi kolonial Hindia Belanda.

Namun, sejarah mencatat sebuah anomali yang luar biasa indah. Ruang kelas bentukan penjajah yang dirancang untuk menghasilkan kaki tangan patuh, justru menjadi laboratorium perlawanan radikal. Pendidikan modern memberikan jembatan pemikiran bagi generasi intelektual awal Indonesia.

Tokoh-tokoh seperti Bung Karno, Bung Hatta, dan Sutan Sjahrir menolak bersolek di hadapan kenyamanan administrasi kolonial. Alih-alih tunduk menjadi buruh intelektual Belanda demi gaji tinggi, mereka memilih jalur pergerakan politik yang penuh risiko, keluar-masuk penjara dan pembuangan, demi merebut kemerdekaan bangsa.

Sayangnya, romantisisme pergerakan tersebut perlahan memudar pasca-kemerdekaan. Ujian moralitas kaum intelektual tidak lagi berhadapan dengan penjajah asing, melainkan dengan godaan fasilitas dari penguasa bangsa sendiri yang mulai bergeser otoriter.

Kutukan cermin Gie

Situs sejarah pergerakan Indonesia pasca-kemerdekaan mencatat bahwa kompas moral yang diwariskan para pendiri bangsa lambat laun mulai rapuh. Fenomena pembelotan intelektual ke dalam dekapan kekuasaan menjadi siklus berulang yang menghantam para aktivis mahasiswa generasi 1965 dan 1998.

Penting untuk dicatat bahwa kita tidak boleh menggeneralisasi fenomena ini. Banyak eks-aktivis yang tetap konsisten di jalur perjuangan hingga akhir hayatnya. Namun, sebagian dari mereka memilih jalan kompromi yang tragis.

Pada riak politik Angkatan 66 (pasca-1965), banyak tokoh mahasiswa berbondong-bondong menerima hadiah kursi DPR-GR dari rezim militer Orde Baru yang baru lahir. Di tengah pesta pora kekuasaan itu, intelektual muda Soe Hok Gie tampil sebagai pengkritik yang paling kesepian sekaligus paling tajam.

Gie melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana kawan-kawan sejuangannya mendadak berubah menjadi oportunis. Dalam catatan hariannya, Gie melayangkan kritik pedas bahwa banyak aktivis yang beralih fungsi dari penentang tirani menjadi pemuja fasilitas jabatan.

Puncak kejengkelannya yang legendaris mewujud ketika Gie mengirimkan paket berisi kosmetik (pupur, lipstik, dan cermin) kepada kawan-kawannya yang duduk di parlemen. Pesan Gie sangat menusuk: agar para mantan aktivis itu bisa bersolek di depan cermin dan melihat wajah mereka yang kini telah menjadi bagian dari kekuasaan yang dulu mereka kutuk.

Bagi Gie, kekuasaan adalah antipati dari moralitas. Tesis sejarah ini terbukti terus relevan dan melampaui zamannya.

Bungkamnya aktivis reformasi

Siklus yang sama kembali terulang pasca-Reformasi 1998. Generasi yang dulunya berdarah-darah merubuhkan rezim otoritarian Soeharto kini telah masuk ke dalam pusaran sirkulasi kekuasaan.

Diskusi di media sosial dan ruang berita nasional hari ini kerap diramaikan oleh sinisme publik terhadap deretan mantan tokoh Aktivis 98. Publik menyaksikan mereka kini nyaman menduduki posisi empuk, mulai dari jabatan komisaris BUMN pelat merah hingga pengisi pos menteri dan wakil menteri di kabinet.

Ironi digital yang kerap digunjingkan warganet adalah perubahan drastis sikap politik mereka. Tokoh-tokoh yang dulunya meneriakkan tuntutan untuk mengadili pelaku pelanggaran hak asasi manusia, kini justru berdiri di barisan terdepan sebagai pembela hukum dan benteng komunikasi publik bagi rezim politik hari ini.

Mereka bertransformasi menjadi politisi pragmatis yang sibuk mengamankan konsesi serta jabatan pribadi. Mereka memilih bersolek di depan panggung kekuasaan daripada memperjuangkan substansi keadilan yang dulu mereka suarakan di atas aspal jalanan.

Sindrom kamar Kurawa

Benturan keras antara harapan meritokrasi dan dinding tebal oligarki ini memicu lahirnya sindrom psikologis yang dapat kita sebut sebagai Karna Complex. Dalam epos Mahabharata, Adipati Karna adalah personifikasi kuno dari seorang sarjana berbakat dari kasta rendah yang dihancurkan oleh sistem anti-meritokrasi.

Walaupun memiliki kesaktian memanah yang setara atau bahkan melebihi Arjuna, Karna berulang kali dipermalukan dan ditolak hanya karena ia dibesarkan oleh seorang kusir kereta kuda. Luka psikologis akibat penolakan sistemik inilah yang kemudian dimanfaatkan secara oportunis oleh Duryodana, pemimpin Kurawa.

Duryodana maju membawa modal, kekuasaan, dan pengakuan dengan mengangkat Karna menjadi Raja Anga. Bagi Karna, tindakan Duryodana bukanlah manipulasi politik, melainkan oase keadilan yang melepaskannya dari belenggu kasta.

Akibat utang budi moral yang begitu hebat (fetters of gratitude), Karna mengunci kompas moralitasnya. Ia memilih menutup mata terhadap segala kelaliman Kurawa dan menggunakan seluruh kecerdasannya untuk memerangi kebenaran.

Fenomena Karna Complex ini menjelaskan mengapa banyak intelektual atau doktor lulusan luar negeri tiba-tiba berbalik arah menjadi juru bicara dinasti politik. Ketika para sarjana pintar mengalami kelelahan struktural—lelah menjadi miskin dan diabaikan—kehadiran para Duryodana modern dirasakan sebagai bentuk penghargaan atas kemampuan mereka.

Barter modal intelektual

Sosiolog Pierre Bourdieu menjelaskan fenomena ini melalui teorinya tentang kapital budaya (cultural capital). Pendidikan tinggi, ijazah, dan kecerdasan yang dimiliki para sarjana adalah bentuk kapital budaya.

Namun, di dalam struktur sosial yang oligarkis, kapital budaya tidak akan bisa dikonversi menjadi mobilitas sosial vertikal yang stabil tanpa adanya kapital sosial (jaringan koneksi) dan kapital ekonomi (modal finansial).

Sadar bahwa mereka tidak memiliki modal dan koneksi, para sarjana pintar ini melakukan barter politik. Mereka menyerahkan kapital budaya (isi kepala dan kepintaran mereka) kepada oligarki yang memiliki kekayaan melimpah, tetapi miskin kapasitas intelektual serta legitimasi moral.

Bahaya pelacuran intelektual

Ironi kepalsuan moral ini sebenarnya telah diramal oleh Plato di era Yunani Kuno. Dalam karyanya The Republic, Plato menggagas konsep Philosopher King (Raja Filsuf)—sebuah keyakinan bahwa negara hanya akan selamat jika dipimpin oleh orang-orang yang paling bijaksana dan berilmu.

Namun, Plato juga memberikan peringatan dini yang sangat menakutkan. Jika kaum intelektual tidak dididik dengan filsafat moral yang kokoh, mereka akan merosot menjadi kaum Sophis.

Kaum Sophis di Yunani Kuno adalah kelompok orang pintar yang menjual keahlian retorika dan ilmu pengetahuan mereka demi uang dan demi melayani syahwat politik para tiran. Di Indonesia, peringatan Plato mewujud nyata. Para sarjana pintar kita hari ini telah bertransformasi menjadi kaum Sophis modern.

Pemikir politik Antonio Gramsci menyebut kelompok ini sebagai intelektual organik. Bukannya bertindak sebagai penyambung lidah rakyat (intelektual tradisional), mereka memilih mengabdikan dirinya untuk memproduksi hegemoni bagi kelas penguasa. Mereka mengaburkan fakta, menciptakan pembenaran ilmiah atas kebijakan yang merugikan publik, dan merancang regulasi yang meloloskan kepentingan korporasi dari jerat hukum. 

Normalisasi kedangkalan moral

Situasi ini diperparah oleh pergeseran orientasi pendidikan modern yang sangat pragmatis. Kampus tidak lagi mendidik mahasiswa untuk menjadi pemikir kritis yang mencari kebenaran, melainkan mencetak sekrup-sekrup kecil bagi mesin industri.

Ketika etika dilepaskan dari kurikulum dan digantikan oleh tuntutan kompetensi pasar murni, para sarjana yang dihasilkan adalah manusia-manusia yang genius secara teknis tetapi lumpuh secara moral.

Filsuf Hannah Arendt menyebut fenomena hilangnya kemampuan berpikir jernih tentang benar dan salah ini sebagai the banality of evil (kedangkalan kejahatan). Seseorang tidak perlu menjadi monster yang kejam untuk melakukan kejahatan besar.

Ia hanya perlu menjadi seorang birokrat atau profesional pintar yang patuh. Ia menjalankan tugas teknisnya dengan efisien tanpa memedulikan dampak destruktif dari pekerjaannya terhadap hajat hidup orang banyak.

Kemunduran ini tercermin nyata dalam potret tata kelola pemerintahan di Indonesia saat ini. Berdasarkan laporan Transparency International Indonesia (TII), Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia berada pada skor 34.

Skor ini menempatkan Indonesia di peringkat 109 dari 180 negara secara global. Ironisnya, produk hukum kontroversial seperti regulasi sapu jagat ketenagakerjaan atau revisi undang-undang yang melemahkan lembaga antikorupsi, lahir justru dari meja-meja diskusi yang diisi oleh para ahli bergelar akademis tinggi.

Hal ini membuktikan sebuah tesis pahit: birokrasi yang diisi oleh orang-orang pintar sekalipun akan tetap membusuk jika mereka tidak disaring melalui komitmen moral, melainkan melalui transaksi loyalitas politik yang akomodatif.

Memutus mata rantai

Melihat kegelapan struktural ini, keputusasaan tentu bukan sebuah pilihan. Diperlukan langkah radikal untuk meruntuhkan tembok akomodasi transaksional yang mengurung ruang gerak para sarjana pintar.

Salah satu resolusi penting adalah dengan membangun serta memperkuat wadah intelektual independen di luar sirkulasi modal oligarki. Lembaga riset swadaya, media alternatif, dan simpul komunitas sipil harus mampu menjadi jaring pengaman ekonomi sekaligus panggung alternatif bagi ilmu pengetahuan.

Pendidikan tinggi juga harus berani mereformasi diri. Kampus wajib mengembalikan khitah pendidikan humaniora dan filsafat moral sebagai fondasi utama, bukan sekadar melatih keterampilan teknis pemuas pasar.

Selain itu, penguatan serikat buruh intelektual menjadi krusial agar para peneliti, dosen, dan sarjana muda tidak lagi berada dalam posisi rentan secara finansial. Ketika ketahanan ekonomi para intelektual terpenuhi secara mandiri, mereka tidak akan mudah dijinakkan oleh umpan jabatan yang dilemparkan oleh para pemburu kuasa.

Kehilangan kehormatan abadi

Pada akhirnya, refleksi ini mendedahkan sebuah peringatan sejarah yang tragis. Sungguh sebuah ironi peradaban yang memilukan jika kita melakukan komparasi.

Sekolah kolonial Belanda yang berniat melahirkan buruh jor-joran justru melahirkan pahlawan pembebas bangsa. Sebaliknya, kampus-kampus merdeka di era hari ini yang diniatkan mencetak pemimpin masa depan, justru sering menghasilkan pelayan setia bagi kepentingan kelompok oligarki.

Ketika ijazah tidak lagi digunakan untuk membebaskan masyarakat dari belenggu ketidakadilan, melainkan dipakai untuk merancang rantai belenggu yang lebih kokoh, maka runtuhlah martabat kaum cendekiawan.

Kita harus ingat bagaimana kisah Adipati Karna berakhir di padang Kurukshetra. Di ujung hidupnya, saat roda keretanya terperosok ke dalam lumpur, seluruh mantra kesaktian dan ilmu memanah yang ia pelajari dengan susah payah mendadak lenyap dari ingatannya akibat kutukan masa lalu.

Sehebat apa pun kepintaran dan dalih akademis yang dibangun oleh para sarjana untuk membela ketidakadilan, sejarah pada akhirnya akan mencatat mereka dengan tinta yang sama kelamnya dengan para penindas yang mereka layani: sebagai barisan pecundang yang gugur kehilangan kehormatan. (*)

Menot Sukadana