Kuasa Kontak

SIAPA bilang sukses harus klimis?

Jika lihat pria dengan tampilan kucel, pakai motor bebek tua, kemeja flanelnya kusam, jinsnya belel, dan sepatunya penuh debu jalanan, di lampu merah dia pasti sering dikasihani. Dikira sales keliling yang sedang kebingungan mencari alamat.

Kasihan? Tunggu dulu.

Jangan lihat bungkusnya. Lihat isi ponselnya. Begitu daftar kontak dibuka: boom!

Ajudan presiden ada. Jenderal bintang tiga ada. Menteri paling berpengaruh pun ada. Kurang sakti apa lagi? Itulah wartawan. Tampilannya kere, jaringannya elite.

Hebatnya lagi, geser sedikit ke bawah. Ada nomor ketua serikat buruh. Nomor aktivis lingkungan. Sampai nomor gembong preman pasar. Semua ada. Lengkap. Mereka memang memiliki kuasa kontak.

Kuasa kontak itu bukan warisan. Bukan juga hadiah. Itu hasil keringat. Hasil memeras otak di lapangan.

Sebab di dunia nyata, para tokoh penting itu luar biasa sibuk. Waktu mereka berharga. Risiko politik mereka tinggi. Jika ada nomor telepon asing masuk, jangan harap diangkat. Dibaca pun emoh. Mereka pasti menolak menanggapi telepon dari orang yang tidak jelas asal-usulnya.

Maka, tantangan terbesar wartawan bukan cuma mendapatkan nomor ponsel pejabat. Melainkan bagaimana membuat nama sang wartawan disimpan balik di ponsel sang pejabat dengan penuh rasa hormat. Begitu nama itu muncul di layar, narasumber tahu ia sedang berbicara dengan jurnalis yang kredibel. Bukan orang sembarangan.

Bagi wartawan, baju harian adalah kamuflase terbaik. Paspor universal untuk membangun hubungan organik tersebut.

Dengan modal itu, mereka bisa duduk setara di ruang kerja menteri. Mengobrol santai. Tanpa sekat protokoler yang kaku. Pejabat merasa nyaman. Tidak terancam. Hubungan profesional berubah jadi kepercayaan.

Malamnya? Wartawan yang sama bisa nongkrong di warung kopi remang-remang. Bersama preman tatoan. Menghisap rokok yang sama. Mendengar kasak-sukuk jalanan. Informasi sensitif mengalir deras. Informasi yang bahkan intelijen polisi pun setengah mati mencarinya.

Di istana diterima. Di jalanan dihormati. Itulah seni merawat jaringan. Saking kuatnya jejaring ini, penguasa pun segan.

Lihat saja Prabowo Subianto. Pimpinan negeri ini sering berseloroh di podium: takut sama wartawan. Kenapa takut? Karena Prabowo tahu, di balik wajah bersahaja para kuli tinta yang mengerubunginya, ada pena yang siap menguji atau menguliti setiap ucapannya. Itu bukan takut fisik. Itu bentuk pengakuan atas kuasa informasi yang dipegang jurnalis.

Membangun kuasa kontak ini bukan perkara gampang. Bukan sekadar bagi-bagi kartu nama. Ini soal kompetensi. Soal kecerdasan emosional tingkat tinggi.

Bahkan, negara mengakuinya melalui Dewan Pers. Lewat Ujian Kompetensi Wartawan (UKW).

Satu hal yang pasti: di semua jenjang UKW—mulai dari Muda, Madya, hingga Utama—selalu ada mata uji kompetensi wawancara narasumber. Itu wajib.

Pada lembar ujian resmi, formulasinya disusun sangat normatif. Penguji senior menguji bagaimana jurnalis menerapkan teknik wawancara tatap muka dan cegat pintu (doorstop) untuk menggali konfirmasi berimbang. Mereka diuji tentang bagaimana menggalang jejaring narasumber secara profesional. Mulai dari tingkat kepala daerah seperti bupati dan gubernur, jajaran penegak hukum seperti jenderal, hingga pembuat kebijakan setingkat menteri.

Tidak bisa instan. Harus tahu psikologi. Harus paham momentum. Ujian itu membuktikan satu hal: kuasa kontak adalah ilmu. Kemampuan menggali informasi dari narasumber adalah keahlian profesional yang sah. Berkelas.

Kedekatan emosional ini punya sejarah panjang di Indonesia. Ada buku bagus judulnya "Megawati dalam Catatan Wartawan". Isinya bikin haru.

Era 1990-an, Megawati Soekarnoputri dikepung penguasa Orde Baru. Pemerintah mencoba "membunuh" panggung politiknya lewat pembredelan dan pengucilan partai. Tapi media justru menjadikannya media darling. Mengapa? Karena ada nilai perlawanan yang seksi—seperti pertarungan Daud melawan Goliat.

Ruang geraknya dikunci. Siapa yang menemani? Wartawan lapangan. Mereka berkumpul di teras rumah Kebagusan yang sederhana. Bukan di kantor mentereng ber-AC. Di sanalah mereka menangis bersama, tertawa bersama, bahkan kucing-kucingan menghindari intaian intel yang mengejar mereka. Wartawan diam-diam menyulut celah sensor ketat pemerintah agar suara Megawati tetap menembus halaman depan koran-koran nasional. Kedekatan itu lahir dari nasib yang sama di jalanan.

Tapi, ada harganya. Mahal sekali. Makin luas jaringan, makin berat beban di dada. Ini urusan hati dan integritas.

Mochtar Lubis, pendiri koran Indonesia Raya, pernah merasakannya. Dia sahabat dekat Bung Karno. Dekat sekali. Tapi ketika Bung Karno mengambil kebijakan yang keliru di era Demokrasi Terpimpin, Mochtar tidak tiarap demi mengamankan pertemanan. Korannya tetap menghantam keras.

Hasilnya? Mochtar dijebloskan ke penjara oleh sahabatnya sendiri. Tragis? Ya. Tapi itulah harga sebuah integritas.

Di sinilah wartawan kelas dunia diuji. Pilih mana? Menjaga pertemanan, atau menjaga kebenaran? Menjaga hubungan, atau menjaga profesi? Wartawan cemen akan menghapus berita demi mengamankan jaringan. Tapi jurnalis sejati tahu: kontak boleh terputus, asal integritas tidak mampus.

Karena integritas dan modal kuasa kontak raksasa itulah, profesi wartawan sering kali menjelma menjadi "batu loncatan" paling seksi menuju karier selanjutnya. Ruang redaksi menjadi kawah candradimuka yang melahirkan para tokoh bangsa.

Tengok sejarah. Adam Malik mengawali karier dari wartawan miskin bermodal mesin ketik tua saat mendirikan Kantor Berita ANTARA. Berkat jaringan persnya, teks Proklamasi 1945 bisa jebol keluar dan menyebar ke seluruh dunia. Jalur komunikasi itu membawanya menjadi Menteri Luar Negeri hingga Wakil Presiden RI ke-3.

Hari ini, polanya sama. Meutya Hafid melompat dari presenter berita menjadi Menteri Komunikasi dan Digital. Budi Arie Setiadi dari jurnalis ekonomi menjadi Menteri Koperasi. Bambang Soesatyo dari ruang redaksi koran daerah hingga sukses menduduki kursi Ketua MPR RI.

Wartawan tidak perlu merangkak dari nol saat terjun ke dunia politik atau bisnis. Mereka sudah punya panggung popularitas sebelum pemilu dimulai. Mereka sudah paham peta masalah sebelum kebijakan diketok. Jaringan yang dipupuk selama bertahun-tahun di lapangan langsung menjelma menjadi modal politik yang sangat mahal.

Silakan saja terus menilai mereka dari merek sepatu yang berdebu atau celana jins yang robek di lutut. Wartawan tidak peduli. Mereka terlalu sibuk untuk sekadar berkaca. Lagipula, buat apa tampil klimis seperti pejabat?

Toh, para pejabat itu sendiri yang nanti akan repot-repot mencari dan menelepon mereka duluan. (*)

Menot Sukadana