Mengejar Total Football dalam Sepak Bola Politik

DUNIA politik dan panggung sepak bola sering kali dipandang sebagai dua jagat yang terpisah. Politik dianggap sebagai ruang sakral tempat kebijakan negara dirumuskan, undang-undang diperdebatkan, dan kekuasaan diperebutkan melalui mekanisme birokrasi yang kaku.

Di sisi lain, sepak bola kerap direduksi sekadar sebagai industri hiburan kelas pekerja atau luapan emosi massa di atas tribun stadion. Namun, jika kita mengikis lapisan superfisial tersebut, kedua dunia ini sesungguhnya berbagi DNA yang sama: kompetisi perebutan ruang, adu strategi kolektif, kepatuhan terhadap aturan main, dan mobilisasi massa yang berakar pada fanatisme.

Di Indonesia, kedekatan genealogis antara politik dan sepak bola bukanlah barang baru. Salah satu preseden intelektual paling menawan dalam sejarah modern kita terjadi pada Desember tahun 2000. Kala itu, budayawan sekaligus wartawan senior Kompas, Sindhunata, menulis sebuah kritik tajam bertajuk "Catenaccio Politik Gus Dur". Ia menganalogikan gaya kepemimpinan Presiden Abdurrahman Wahid yang sedang digempur parlemen seperti sistem pertahanan gerendel Italia yang pragmatis dan membosankan.

Jawabannya tidak kalah brilian. Hanya dalam hitungan hari, Gus Dur membalas dengan esai tandingan, "Catenaccio Hanyalah Alat Belaka". Gus Dur berargumen bahwa bertahan total hanyalah instrumen taktis sesaat, sementara visi besarnya tetaplah sebuah permainan terbuka yang cair ala total football.

Debat legendaris tersebut membuktikan satu hal: sepak bola bukan sekadar metafora jenaka untuk menyederhanakan politik. Ia adalah pisau analisis sosiologis dan taktis yang luar biasa akurat untuk membaca kesehatan demokrasi sebuah bangsa. Membaca dinamika politik kontemporer hari ini melalui kacamata strategi bola akan menyingkapkan tabir pragmatisme ekstrem, hilangnya ideologi, dan bergesernya esensi kedaulatan menjadi sekadar komoditas industri.

Gerendel Oligarki Politik

Taktik gerendel (catenaccio) dalam politik hari ini nyatanya telah mengalami mutasi fungsi yang mengkhawatirkan. Jika dua dekade lalu Gus Dur menggunakannya sebagai perisai taktis defensif dari kepungan parlemen, hari ini taktik gerendel justru diadopsi secara ofensif oleh oligarki kekuasaan untuk mengunci ruang gerak oposisi publik.

Ketika faksi-faksi politik besar yang seharusnya saling mengontrol justru memilih bersatu dalam satu tenda koalisi super-gemuk, mereka sedang menumpuk "pemain bertahan" di lini belakang pemerintahan agar jalannya permainan tidak bisa diganggu gugat oleh rakyat.

Fenomena empiris ini terpampang nyata dalam proses legislasi kita. Ketika koalisi penguasa menguasai mayoritas mutlak kursi parlemen, mereka dengan mudah meloloskan berbagai regulasi kontroversial—mulai dari revisi UU KPK, UU Cipta Kerja, hingga undang-undang kilat terkait Ibu Kota Nusantara (IKN)—tanpa hambatan berarti.

Situasi ini menjadi pembenaran atas kekhawatiran Michel Foucault mengenai bagaimana kekuasaan modern bekerja mendisiplinkan ruang demi melanggengkan dominasi. Melalui metafora bola, koalisi gemuk ini adalah instrumen pendisiplinan yang mematikan daya kritis.

Pemerintah mengunci diri dalam benteng regulasi, mengabaikan protes di luar stadion (jalan raya), dan memastikan bahwa jalannya demokrasi diubah dari proses deliberatif yang inklusif menjadi sebuah sistem yang kedap suara serta resisten terhadap aspirasi dari bawah.

Ilusi Demokrasi Instan

Bukan hanya dalam bertahan, wajah politik kita dalam menyerang pun kian kehilangan kedalaman substansi dan terjebak pada strategi instan hit and run. Strategi serangan balik kilat yang dalam sepak bola mengandalkan kecepatan lari penyerang sayap tanpa membangun pola permainan yang rapi ini, kini diadopsi bulat-bulat ke dalam ruang digital kita.

Kampanye politik hari ini tidak lagi menjadi panggung adu gagasan jangka panjang, melainkan medan pertempuran gimik kosmetik, produksi hoaks, dan manipulasi opini publik yang digerakkan oleh algoritma serta pasukan pendengung (buzzer).

Gejala akut ini adalah cerminan riil dari apa yang disebut sosiolog Zygmunt Bauman sebagai "liquid modernity" atau modernitas cair, di mana segala bentuk hubungan sosial dan politik kehilangan struktur kokohnya dan berubah menjadi komoditas konsumsi yang cepat habis. Isu-isu politik dilempar ke publik secara berisik melalui media sosial, menguras emosi massa sesaat demi mendongkrak elektabilitas atau mengalihkan perhatian dari kasus korupsi, lalu dibiarkan menguap begitu saja.

Politik hit and run ini menjauhkan kita dari cita-cita total football yang diimpikan Gus Dur. Secara historis, filosofi total football (totaalvoetbal) lahir di Belanda pada akhir dekade 1960-an dan mencapai puncak kejayaannya pada Piala Dunia 1974. Strategi revolusioner ini dipelopori oleh pelatih legendaris Rinus Michels di klub Ajax Amsterdam dan tim nasional Belanda, lalu diorkestrasi dengan sempurna di lapangan oleh sang maestro Johan Cruyff.

Filosofi ini mendasarkan permainannya pada fleksibilitas ruang, kecerdasan kolektif, dan partisipasi aktif setiap pemain. Di bawah sistem ini, batasan posisi yang kaku dilebur: seorang bek bisa maju menjadi penyerang, dan seorang penyerang secara otomatis turun membantu pertahanan, tergantung kebutuhan ruang dan waktu.

Jika ditransformasikan ke dalam sistem tata negara, total football politik mengandaikan apa yang disebut filsuf Jürgen Habermas sebagai tindakan komunikatif dan ruang publik yang bebas dari distorsi komunikasi. Di bawah payung pemikiran ini, setiap elemen masyarakat—mulai dari buruh, akademisi, hingga aktivis sipil—memiliki ruang horizontal yang sama untuk bergerak aktif memengaruhi kebijakan publik secara demokratis.

Sayangnya, tata kelola negara hari ini justru menjauh dari filosofi Belanda tersebut. Struktur politik kita cenderung sangat hierarkis, kaku, dan elitis. Rakyat dipaksa menjadi penonton pasif di tribun yang hanya dibutuhkan sorak-sorainya setiap lima tahun sekali, sementara jalannya permainan didikte oleh segelintir pemilik klub di belakang layar.

Runtuhnya Permainan Bersih

Indikator paling mencemaskan dari kemunduran demokrasi saat ini bukan terletak pada buruknya taktik permainan, melainkan pada keruntuhan nilai fair play (permainan bersih) itu sendiri. Dalam olahraga, sebuah trofi juara akan kehilangan seluruh legitimasi moralnya jika diraih lewat penyuapan wasit atau pengaturan skor. Tragisnya, dalam panggung politik kontemporer, mengabaikan aturan main hukum demi kemenangan pragmatis telah dianggap sebagai sebuah kewajaran baru yang lumrah.

Secara empiris, kita dipaksa menyaksikan bagaimana aturan main kompetisi dapat diobok-obok secara mendadak di tengah jalan, seperti perubahan syarat batas usia pencalonan di Mahkamah Konstitusi menjelang Pilpres, hingga manipulasi aturan ambang batas pencalonan dalam Pilkada. Tindakan semacam ini adalah penghinaan terhadap akal sehat, ibarat sebuah tim yang mengubah regulasi ukuran gawang dan jumlah pemain secara sepihak tepat beberapa menit sebelum peluit kick-off ditiup.

Realitas pahit ini membuktikan bahwa para elite kita masih berpikiran sempit ala Niccolò Machiavelli, yang menghalalkan segala cara dan menyingkirkan moralitas demi mempertahankan singgasana kekuasaan. Ketika lembaga hukum yang seharusnya menjadi wasit independen kehilangan peluit keadilannya karena intervensi penguasa, pertandingan politik berubah menjadi sandiwara yang hasilnya telah diatur sejak awal di ruang gelap.

Kondisi ini kian diperparah oleh pergeseran karakter pemilih yang kini mengadopsi fanatisme buta sebagian suporter sepak bola dengan prinsip ekstrem: "right or wrong is my club". Sifat kritis warga negara lenyap, digantikan oleh pembelaan membabi buta terhadap figur idola mereka.

Gustave Le Bon dalam studinya tentang psikologi massa (The Crowd) jauh-jauh hari telah mengingatkan bahwa ketika individu melebur ke dalam kerumunan, kesadaran rasional mereka akan lumpuh dan digantikan oleh emosi primitif kelompok. Akibat polarisasi berbasis sentimen identitas ini, pemilu tidak lagi berfungsi sebagai sarana penyaringan kepemimpinan yang rasional, melainkan bermutasi menjadi ajang perang suku modern yang merobek tenun sosial bangsa.

Mengembalikan Seni Bernegara

Di sinilah letak akar krisis demokrasi hari ini: adanya benturan eksistensial antara pragmatisme buta dan tujuan sejati bernegara. Masalah terbesar bangsa ini muncul karena para aktor politik memperlakukan kekuasaan secara Machiavellian—mengejar kemenangan kuantitatif dengan menghalalkan segala cara—sembari mengkhianati khittah politik yang sesungguhnya.

Sepak bola dicintai oleh miliaran manusia bukan karena papan skornya semata, melainkan karena keindahan prosesnya, dramatiknya yang jujur, dan kemampuannya menyatukan perbedaan. Begitu pula dengan politik, yang dalam kacamata klasik Aristoteles didefinisikan sebagai seni tertinggi untuk mengelola kebajikan bersama (bonum commune) demi mencapai kehidupan yang baik.

Ketika politik kehilangan dimensi Aristotelian-nya, ia berubah menjadi tontonan yang menjemukan dan menjijikkan. Demokrasi kita sedang mengalami gejala komodifikasi yang garing, di mana nilai-nilai luhur kemanusiaan didepak demi kelanggengan dinasti dan modal. Belajar dari kearifan Gus Dur, sebuah taktik dalam politik memang akan selalu berubah secara dinamis sesuai dengan karakter lawan yang dihadapi. Tidak ada salahnya sesekali menggunakan taktik bertahan, melakukan serangan balik cepat, atau berkompromi demi stabilitas nasional. Namun, yang tidak boleh dikorbankan adalah esensi keindahan dari permainan itu sendiri. Politik tidak boleh dimainkan secara kotor hingga mencederai hati rakyat yang menontonnya.

Sudah saatnya tembok-tembok gerendel oligarki yang memisahkan penguasa dari rakyat diruntuhkan. Semangat total football warisan Rinus Michels dalam bernegara harus didesak kembali, di mana kedaulatan rakyat benar-benar mewujud dalam partisipasi aktif yang setara di segala lini kehidupan.

Hanya dengan mengembalikan etika fair play, menghormati aturan hukum, dan memperlakukan warga negara bukan sebagai penonton pasif melainkan sebagai pemilik sah dari klub bernama "Republik Indonesia", masa depan demokrasi dapat diselamatkan dari kebangkrutan moral.

Sebab pada akhir pertandingan, kemenangan politik sejati bukanlah tentang seberapa lama sebuah rezim dapat menguasai lapangan, melainkan seberapa besar kegembiraan, keadilan, dan kesejahteraan yang berhasil dihadiahkan kepada seluruh rakyat yang berdiri di tribun stadion tanah air. (*)

Menot Sukadana