Berita Kritis, Jawaban Manis

I MADE DIANA harus berpikir sebelum keluar rumah. Bukan karena hujan atau ada urusan yang tertunda. Jalan di dekat rumahnya, sekitar Simpang Berawa, telah dipenuhi kendaraan.

Pada April 2018, warga Kuta Utara itu mengeluhkan kemacetan Jalan Raya Canggu kepada Bali Post. Anak-anaknya harus memilih jalan memutar melalui Dalung ketika pulang dari kampus atau tempat kerja. Sepeda motor naik ke trotoar saat arus tersumbat. Kepadatan berlangsung sejak pagi, kembali muncul pada sore hari, dan bisa bertahan hingga pukul 22.00 WITA ketika malam Minggu.

“Mau keluar rumah saja mikir,” kata Diana.

Wayan Darma mengalami tekanan berbeda. Sebagai pemandu wisata, ia harus menjelaskan kemacetan kepada tamu yang mulai mengeluh. Ia menjual jasa perjalanan, tetapi sebagian waktunya habis di jalan. Kesabaran menjadi bagian dari pekerjaannya karena ruas yang dilalui memang tidak menyediakan banyak pilihan. 

Keluhan Diana dan Darma bukan ramalan buruk tentang masa depan Canggu. Mereka sedang melaporkan keadaan yang sudah terjadi.

Polisi juga mengakui jumlah kendaraan terus bertambah, sedangkan kapasitas jalan tidak berubah. Simpang Berawa, Banjar Anyar, dan Batu Bolong telah menjadi titik kepadatan. Beberapa bulan sebelumnya, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Badung bahkan mengumumkan rencana membangun jalur pintas yang menghubungkan Canggu dan Pererenan.

Pemerintah menargetkan perencanaan teknis dan pekerjaan fisik agar jalan tersebut terwujud pada 2019. Sebuah grand design infrastruktur untuk kawasan Cemagi, Pererenan, Canggu, Tibubeneng, hingga Kerobokan juga dijanjikan. 

Bahasanya meyakinkan. Masalah telah diketahui. Lokasinya telah ditinjau. Solusinya akan dirancang.

Delapan tahun berlalu.

Pada Mei 2026, Dinas Perhubungan Badung kembali turun ke lapangan untuk menghitung jumlah kendaraan, kapasitas jalan, dan jam kepadatan. Hasilnya akan dibahas dalam Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai dasar rekayasa lalu lintas. Setelah Kerobokan Kelod, penanganan disebut akan diperluas ke sejumlah kawasan, termasuk Canggu. 

Bukan berarti pemerintah sama sekali tidak bekerja selama delapan tahun itu. Jalan dibuka, rekayasa lalu lintas dicoba, petugas ditempatkan, dan rencana baru disusun. Namun, arsip pemberitaan menunjukkan kenyataan yang mengganggu: masalah lama berkali-kali kembali ke meja pemerintah sebagai agenda baru.

Istilahnya berubah. Dulu jalur pintas. Kemudian grand design. Sekarang pemetaan dan rekayasa lalu lintas.

Kemacetannya tetap dirasakan warga.

Di sinilah arsip media menjadi penting. Berita lama memperlihatkan kapan persoalan pertama kali muncul, siapa yang mengeluh, apa jawaban pemerintah, solusi apa yang dijanjikan, dan berapa lama masyarakat menunggu hasilnya.

Media lokal sebenarnya bekerja seperti sensor pembangunan. Wartawan mencatat jalan yang mulai tersumbat sebelum kemacetan menjadi lumpuh total. Mereka mendatangi warga ketika sumur mulai berkurang airnya, saluran drainase meluap, truk proyek menguasai gang, atau sawah berubah menjadi bangunan.

Setiap berita menangkap satu bagian kecil dari perubahan.

Satu keluhan dapat dianggap masalah pribadi. Satu genangan disebut akibat hujan luar biasa. Satu bangunan tanpa parkir diperlakukan sebagai pelanggaran tersendiri. Namun, ketika berita-berita tersebut disusun berdasarkan lokasi dan waktu, persoalan yang tampak terpisah mulai menunjukkan hubungan.

Bangunan menambah kamar. Kamar membawa penghuni. Penghuni menambah kendaraan, kebutuhan air, sampah, tenaga kerja, dan pengiriman barang. Jalan tetap sempit. Saluran air tidak bertambah. Lahan terbuka menyusut.

Canggu tumbuh sebagai satu sistem, tetapi masalahnya sering ditangani sepotong-sepotong.

Media justru lebih sering ditempatkan di ujung proses pembangunan. Wartawan diundang ketika proyek diresmikan. Siaran pers dikirim ketika program diluncurkan. Foto pejabat, nilai anggaran, panjang jalan, serta manfaat pembangunan disusun menjadi berita keberhasilan.

Perlakuannya berbeda ketika pemberitaan mengungkap kegagalan.

Berita kritis segera masuk ke meja humas. Penjelasan disusun. Pejabat menyatakan masalah sedang dikaji, dipetakan, dikoordinasikan, atau menjadi perhatian serius. Jawaban semacam itu belum tentu keliru. Pemerintah memang memerlukan kajian dan koordinasi.

Persoalannya muncul ketika jawaban dibuat hanya untuk meredakan berita.

Klarifikasi selesai dimuat. Perdebatan mereda. Pejabat merasa telah menjawab. Setelah itu, persoalan tidak selalu berpindah dari meja humas ke meja perencana, pemberi izin, dan pengendali pembangunan.

Berita kritis memperoleh jawaban manis. Warga tetap menghadapi akibatnya.

Laporan Al Jazeera pada Desember 2019 memberi gambaran konkret tentang hubungan antara bangunan dan daya tampung kawasan. Media tersebut menyoroti sebuah hotel tiga bintang berisi 40 kamar di Tibubeneng. Bangunan itu hanya menyediakan enam tempat parkir untuk melayani kendaraan tamu, taksi, sepeda motor, serta kebutuhan operasional hotel. 

Enam tempat parkir terlihat sebagai angka kecil dalam dokumen bangunan. Akibatnya tidak berhenti di dalam pagar hotel. Kendaraan menunggu di jalan, pengemudi mencari tempat berhenti, barang diturunkan, pekerja datang dan pulang, sementara arus dari bangunan lain terus bertambah.

Perizinan seharusnya tidak hanya memeriksa apakah satu bangunan memenuhi kotak-kotak administrasi. Pemerintah perlu menghitung beban kumulatif puluhan bangunan terhadap jalan, air, drainase, sampah, dan lingkungan permukiman.

Skala perubahannya kini dapat diukur.

I Nyoman Sunarta dan empat peneliti lain mengolah citra Landsat untuk memetakan perluasan kawasan terbangun di wilayah Canggu selama satu dekade. Mereka menemukan luas kawasan terbangun bertambah 317,97 hektare sepanjang 2014-2024. Pertambahan paling tajam, 177,84 hektare, terjadi hanya dalam periode 2022-2024. Kerobokan Kelod, Tibubeneng, dan Canggu mencatat peningkatan terbesar. Para peneliti berhati-hati dan tidak menyatakan pariwisata sebagai satu-satunya penyebab. Namun, waktu serta lokasi pertumbuhan menunjukkan tekanan kuat pada koridor pariwisata. 

Angka itu menjelaskan apa yang dilihat warga setiap hari. Ruang kosong semakin rapat oleh tembok. Jalan desa menerima beban kawasan wisata internasional. Sawah yang dulu membantu menyerap air kini bersaing dengan vila, restoran, hotel, pusat kebugaran, dan tempat hiburan.

Data citra satelit memberi ukuran. Arsip berita memberi urutan kejadian. Kesaksian warga memberi rasa.

Ketiganya semestinya bertemu dalam perencanaan.

Kuta Utara telah memiliki Rencana Detail Tata Ruang (RDRT) 2021-2041 melalui Peraturan Bupati Badung Nomor 9 Tahun 2021. Dokumen itu berlaku selama dua puluh tahun. Namun, Canggu dapat berubah besar hanya dalam dua tahun. Rencana jangka panjang akan tertinggal apabila tidak diperiksa terus-menerus terhadap keadaan lapangan. 

Pemeriksaan itu tidak cukup mengandalkan laporan dinas dan data perizinan. Pemerintah perlu membuka arsip pemberitaan setidaknya sepuluh tahun ke belakang. Berita tentang kemacetan, banjir, sampah, air, konflik lahan, kebisingan, parkir, dan protes warga harus dipetakan berdasarkan tanggal serta lokasi.

Dari sana akan terlihat ruas yang terus dikeluhkan, masalah yang berulang, pejabat yang pernah menjanjikan penyelesaian, dan program yang tidak pernah terdengar lagi kelanjutannya.

Pendekatan semacam ini bukan khayalan wartawan yang ingin beritanya dianggap penting. Filipe Mello Rose dan Juiwen Chang, dua peneliti tata kelola perkotaan, menganalisis 2.539 artikel media lokal di Hamburg yang terbit pada 2018-2022. Mereka menemukan bahwa berita lokal dapat membantu perencana mengenali perdebatan warga, perubahan fungsi suatu tempat, dan persoalan sosial yang sulit tertangkap oleh angka resmi. 

Arsip media tentu tidak boleh ditelan mentah-mentah. Berita dapat tidak lengkap, terlalu menonjolkan konflik, atau hanya memuat kelompok yang mudah menjangkau wartawan. Informasinya harus diperiksa melalui survei lapangan, data lalu lintas, dokumen perizinan, citra satelit, serta keterangan warga lain.

Media bukan hakim terakhir.

Namun, ia dapat menjadi alarm pertama.

Sayangnya, banyak pemerintah lebih rajin memantau pemberitaan untuk mengetahui sentimen terhadap pejabat daripada membaca perubahan yang sedang terjadi di wilayahnya. Kliping dikumpulkan untuk melihat berita positif dan negatif. Berita buruk dijawab agar citra tetap terjaga. Jarang ada mekanisme yang memastikan setiap keluhan berulang masuk ke evaluasi tata ruang dan pengendalian izin.

Akibatnya, pemerintah baru bergerak keras setelah masalah telanjur mahal.

Jalan harus dilebarkan ketika tanah sudah dipenuhi bangunan. Drainase diperbaiki setelah banjir berulang. Rekayasa lalu lintas diterapkan setelah kemacetan merambat ke gang permukiman. Warga diminta bersabar terhadap akibat pembangunan yang sejak awal tidak dihitung secara utuh.

Pada 2018, I Made Diana sudah merasakan tekanan itu dari depan rumahnya. Anak-anaknya harus memutar. Sepeda motor merebut trotoar. Keluar rumah memerlukan perhitungan.

Beritanya masih dapat dibaca hingga sekarang.

Arsip tersebut bukan sekadar kenangan tentang Canggu yang mulai macet. Ia merupakan catatan bahwa peringatan telah datang lebih dulu daripada krisis. Pemerintah sempat melihatnya, menjawabnya, dan menjanjikan penanganan.

Masalah Canggu bukan kekurangan berita. Masalahnya, terlalu banyak berita kritis berakhir pada jawaban manis, lalu dilupakan. (*)

Menot Sukadana