Dubrovnik Sudah Membatasi, Bali Kapan?

DUBROVNIK pernah menghadapi masalah yang kini akrab di Bali Selatan. Wisatawan terus bertambah yang memicu volume kendaraan menuju kawasan wisata semakin padat, sedangkan ruang untuk memperlebar jalan sangat terbatas.

Pemerintah kota di pesisir Kroasia itu kemudian tidak hanya memperbaiki infrastruktur. Mereka juga mulai membatasi kendaraan yang masuk ke kawasan wisata paling padat.

Hasilnya mulai terlihat.

Selama April-Juni 2026, jumlah kendaraan yang memasuki zona lalu lintas khusus di sekitar Kota Tua Dubrovnik berkurang 190.657 unit dibandingkan periode yang sama pada 2025. Pada April, jumlah kendaraan turun dari 300.774 menjadi 235.304. Mei turun dari 363.340 menjadi 296.360, sedangkan Juni dari 375.739 menjadi 317.532.

Penurunan volume kendaraan itu bukan terjadi karena jumlah wisatawan mengunjungi Dubrovnik merosot.

Sepanjang 2024, Dubrovnik mencatat 1.397.052 kedatangan wisatawan dan 4.555.636 malam menginap. Keduanya meningkat sekitar 9 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Artinya, kunjungan wisatawan tetap tumbuh ketika pemerintah mulai mengurangi kendaraan yang masuk ke pusat kota.

Kebijakan Dubrovnik menarik dibandingkan dengan langkah yang kini dilakukan di Bali Selatan.

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Badung sedang membangun dan merencanakan sejumlah ruas jalan untuk mengurangi kemacetan. Jalan Lingkar Selatan dikerjakan di kawasan Pecatu dan sekitarnya. Ruas Berawa-Umalas-Kedampang-Teuku Umar Barat disiapkan untuk memperbaiki akses Kuta Utara menuju Denpasar. Pemerintah juga merencanakan jalan Gatot Subroto Barat-Canggu-Mengwi sepanjang sekitar 17,7 kilometer.

Jalan terakhir menjadi salah satu proyek terbesar. Nilai investasinya diperkirakan mencapai Rp4,5 triliun. Pembebasan lahan mulai diproses pada 2026, sedangkan pembangunan ditargetkan selesai sekitar 2028.

Badung mempunyai alasan kuat menambah jaringan jalan.

Kemacetan di Canggu terus meningkat karena volume kendaraan bertambah, sementara sebagian jaringan jalan masih menggunakan ruas yang dahulu melayani desa, permukiman, dan pertanian. Dalam dua dekade terakhir, fungsi kawasan berubah cepat. Hotel, vila, restoran, beach club, pusat kebugaran, pertokoan, dan tempat hiburan tumbuh di sepanjang jalan yang sebagian besar tetap sempit.

Pertumbuhan usaha itu langsung menambah beban lalu lintas.

Hotel mendatangkan wisatawan, pekerja, kendaraan logistik, taksi, dan kendaraan daring. Restoran membawa pelanggan, pekerja, pemasok, serta layanan antar. Vila membutuhkan kendaraan untuk wisatawan, petugas kebersihan, teknisi, dan berbagai kebutuhan operasional.

Semakin banyak usaha berdiri, semakin banyak pula kendaraan yang keluar-masuk kawasan.

Masalah bertambah ketika banyak bangunan komersial berada langsung di tepi jalan. Mobil yang masuk atau keluar restoran memperlambat arus. Kendaraan yang berhenti untuk menaikkan atau menurunkan penumpang mengurangi ruang jalan. Kendaraan pengangkut barang menggunakan ruas yang sama dengan pekerja, wisatawan, dan warga.

Pada jalan yang sempit, gangguan seperti itu cepat membentuk antrean panjang kemacetan kendaraan.

Karena itu pembangunan jalan baru memang dibutuhkan.

Ruas baru dapat membagi arus kendaraan yang selama ini bertumpu pada jalur Kerobokan, Dalung, dan jalan lama menuju Canggu. Jika lalu lintas tersebar ke beberapa jalur, kepadatan pada ruas tertentu dapat berkurang.

Namun pekerjaan pemerintah tidak selesai ketika jalan baru dibuka.

Akses yang lebih baik biasanya membuat kawasan di sekitarnya semakin menarik bagi investasi. Harga tanah naik. Hotel, vila, restoran, pertokoan, perumahan, dan gudang mulai tumbuh mengikuti jalan baru.

Setiap pembangunan kemudian menambah lalu lintas volume kendaraan.

Jika pertumbuhan tersebut tidak dikendalikan, jalan yang semula masih lengang akan menerima beban baru. Volume kendaraan meningkat, persimpangan bertambah, mobil keluar-masuk bangunan, dan kendaraan berhenti di tepi jalan.

Dalam beberapa tahun, kemacetan dapat muncul kembali.

Pengalaman Bypass Ngurah Rai menunjukkan masalah tersebut.

Jalan itu sejak lama menjadi jalur utama yang menghubungkan Denpasar, Sanur, Kuta, bandara, Jimbaran, dan Nusa Dua. Seiring perkembangan Bali Selatan, hotel, restoran, pertokoan, dan berbagai kegiatan komersial tumbuh di sepanjang koridor jalur tersebut.

Semakin banyak aktivitas di tepi jalan, semakin banyak kendaraan yang harus masuk, keluar, berpindah lajur, atau berputar arah.

Penelitian I Made Kariyana dan kawan-kawan yang diterbitkan dalam Jurnal Ilmiah Vastuwidya pada 2024 menunjukkan aktivitas U-turn di ruas Bypass Ngurah Rai-Nusa Dua menurunkan kinerja jalan pada waktu tertentu.

Penjelasannya sederhana. Kendaraan yang akan berputar harus memperlambat laju, berhenti, kemudian memotong arus dari arah berlawanan. Jika volume kendaraan tinggi, gangguan kecil itu mudah memicu antrean kendaraan yang menimbukan kemacetan.

Pengalaman tersebut penting bagi jalan Gatot Subroto Barat-Canggu-Mengwi.

Jika jalan baru nantinya dipenuhi akses langsung menuju hotel, vila, restoran, toko, dan perumahan, kendaraan yang hanya ingin melintas akan bercampur dengan kendaraan yang keluar-masuk bangunan. Kecepatan lalu lintas akan turun meskipun lebar jalan tidak berubah.

Karena itu pembangunan jalan baru mesti dibarengi dengan pengendalian tata ruang.

Dubrovnik memilih cara yang lebih tegas karena menghadapi keterbatasan ruang.

Kota itu memiliki kawasan bersejarah yang menjadi tujuan utama wisatawan. Kapal pesiar dapat membawa ribuan penumpang dalam waktu hampir bersamaan. Bus wisata kemudian mengangkut mereka menuju pusat kota. Taksi dan kendaraan pribadi menggunakan akses yang sama.

Jika semua kendaraan datang pada jam yang berdekatan, jalan menuju Kota Tua tidak mampu menampungnya.

Pada 2018, Pemerintah Dubrovnik menyebut kemacetan sebagai salah satu masalah utama kota. Akses menuju Pile, salah satu pintu utama Kota Tua, berulang kali tersumbat pada musim wisata. Pertambahan taksi setelah pasar transportasi dibuka juga menambah jumlah kendaraan di jalan.

Pemerintah kemudian menjalankan program Respect the City.

Salah satu langkahnya adalah mengatur waktu kedatangan wisatawan kapal pesiar. Bus yang membawa penumpang tidak dibiarkan tiba bersamaan menuju Pile. Jadwalnya dibagi sehingga kendaraan tidak menumpuk pada waktu yang sama.

Bus pariwisata juga mulai diatur melalui sistem reservasi.

Kendaraan wisata tidak dapat datang kapan saja lalu berhenti di sekitar pusat kota. Bus harus memiliki jadwal dan menggunakan tempat yang sudah ditentukan.

Kebijakan itu diperketat pada 2025.

Sejak 2 Juni tahun itu, Dubrovnik menerapkan zona lalu lintas khusus di sekitar pusat bersejarah. Kendaraan yang ingin masuk harus memenuhi persyaratan tertentu. Wisatawan yang membawa mobil perlu memiliki tempat parkir yang sudah dipesan. Bus wisata menggunakan sistem reservasi. Sebagian kendaraan diarahkan parkir di luar kawasan, sedangkan penumpangnya melanjutkan perjalanan dengan angkutan umum.

Tujuannya jelas: mengurangi jumlah kendaraan yang masuk pada waktu yang sama.

Kebijakan Dubrovnik tentu tidak bisa langsung diterapkan di Bali Selatan.

Kota Tua Dubrovnik memiliki pintu masuk yang relatif jelas. Canggu, Seminyak, Kuta, Jimbaran, dan Pecatu jauh lebih luas. Di dalam kawasan itu terdapat rumah warga, sekolah, tempat kerja, hotel, restoran, dan berbagai kegiatan masyarakat.

Menutup seluruh kawasan untuk kendaraan jelas tidak realistis.

Namun prinsipnya tetap dapat digunakan.

Yang perlu diatur bukan hanya jalannya, tetapi juga kendaraan yang masuk, waktu kedatangan, tempat berhenti, dan tujuan perjalanannya.

Kendaraan logistik, misalnya, dapat diarahkan masuk di luar jam sibuk. Pengiriman barang ke hotel, restoran, dan tempat hiburan tidak harus dilakukan ketika arus pekerja dan wisatawan sedang tinggi.

Bus wisata juga dapat diberi titik berhenti dan jadwal tertentu.

Kendaraan besar tidak harus masuk hingga ruas paling sempit jika penumpang dapat diturunkan di titik yang lebih luas, lalu melanjutkan perjalanan dengan kendaraan pengumpan.

Kendaraan daring juga perlu diatur.

Mobil dan sepeda motor daring yang berhenti tepat di depan hotel, restoran, atau tempat hiburan sering mengganggu arus lalu lintas. Jika puluhan kendaraan melakukan hal yang sama pada ruas sempit, antrean mudah terbentuk.

Pemerintah dapat menetapkan titik pick-up dan drop-off bersama agar kendaraan tidak berhenti di sembarang tempat.

Parkir juga menjadi persoalan penting.

Jika setiap pengunjung membawa kendaraan hingga ke tujuan akhir, kawasan wisata akan terus menerima volume kendaraan yang tinggi hingga menumpuk menyebabkan kemacetan. Tempat parkir di luar kawasan padat dapat mengurangi jumlah kendaraan yang masuk, asalkan tersedia angkutan penghubung yang cepat, nyaman, dan mudah digunakan.

Di sinilah angkutan umum menjadi penting.

Wisatawan maupun warga sulit meninggalkan kendaraan pribadi jika bus jarang datang, rutenya tidak sesuai kebutuhan, atau waktu tempuhnya jauh lebih lama.

Membatasi kendaraan tanpa menyediakan pilihan angkutan lain hanya akan menimbulkan persoalan baru.

Dubrovnik tidak berhenti pada pembatasan. Kota itu juga menyediakan angkutan umum dan minibus listrik untuk menghubungkan kawasan di sekitar Kota Tua.

Bali membutuhkan pendekatan serupa dengan menyesuaikan kondisi setiap kawasan.

Canggu, misalnya, dapat memiliki tempat parkir di luar pusat kepadatan, kemudian dihubungkan dengan bus kecil berfrekuensi tinggi menuju Batu Bolong, Berawa, dan titik wisata lainnya.

Kuta dan Seminyak dapat menerapkan pola berbeda. Kawasan dengan jalan sempit dan konsentrasi hotel serta restoran tinggi dapat mengatur jam kendaraan logistik, titik drop-off, tempat parkir terpusat, serta jalur prioritas angkutan umum.

Langkah itu perlu mulai dibicarakan karena memperlebar jalan di kawasan wisata semakin mahal.

Harga tanah di Kuta, Seminyak, dan Canggu sudah tinggi. Bangunan juga berdiri rapat di banyak ruas. Pembebasan lahan membutuhkan anggaran besar dan belum tentu dapat dilakukan dengan cepat.

Karena itu pengendalian pembangunan menjadi bagian penting dalam menangani kemacetan.

Pembangunan hotel, restoran, pusat hiburan, dan kawasan komersial akan menambah kendaraan yang keluar-masuk kawasan. Jika kapasitas jalan tidak bertambah, peningkatan volume kendaraan pada akhirnya akan memperbesar kemacetan.

Dampak lalu lintas karena itu perlu dihitung sejak tahap perizinan.

Tempat usaha harus menyediakan parkir dan ruang untuk menaikkan atau menurunkan penumpang di dalam lahannya. Jika fasilitas tersebut tidak tersedia, kendaraan akan memakai badan jalan dan mengganggu arus lalu lintas.

Tekanan di Bali Selatan juga terus bertambah karena pariwisata masih tumbuh.

Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bali mencatat 6.948.754 kunjungan wisatawan mancanegara langsung sepanjang 2025, meningkat 9,72 persen dibandingkan 2024.

Setiap tambahan wisatawan berarti tambahan kebutuhan transportasi dari bandara menuju hotel, kemudian perjalanan ke pantai, restoran, pusat belanja, tempat hiburan, atau destinasi lain.

Di luar wisatawan, ada pekerja yang bergerak setiap hari.

Banyak pekerja hotel, restoran, vila, dan pusat hiburan di Canggu, Seminyak, Kuta, Jimbaran, dan Nusa Dua tinggal di Denpasar, Mengwi, Tabanan, atau daerah lain. Mereka berangkat dan pulang menggunakan jaringan jalan yang sama.

Jika sebagian besar perjalanan itu tetap menggunakan kendaraan pribadi, volume kendaraan akan terus meningkat.

Di sinilah perbedaan pendekatan Bali dan Dubrovnik menjadi penting.

Badung sekarang menambah kapasitas jalan karena sejumlah ruas memang sudah terlalu padat. Langkah itu diperlukan.

Dubrovnik juga memperbaiki infrastrukturnya, tetapi pemerintah kota tidak hanya menambah ruang untuk kendaraan. Mereka mengurangi jumlah kendaraan yang boleh masuk ke kawasan paling padat.

Hasilnya sudah dapat dihitung.

Dalam tiga bulan pada 2026, hampir 191.000 kendaraan lebih sedikit memasuki zona khusus dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Pada saat bersamaan, pariwisata tetap berjalan.

Pelajaran Dubrovnik bukan bahwa Bali harus meniru semua kebijakannya.

Kondisi kedua destinasi berbeda.

Yang patut dipelajari adalah pilihan kebijakannya.

Ketika jalan penuh, pemerintah tidak hanya dapat membangun jalan baru. Pemerintah juga dapat mengurangi jumlah kendaraan yang masuk pada jam dan kawasan tertentu.

Bali Selatan selama ini lebih banyak memilih cara pertama.

Sekarang cara kedua perlu mendapat perhatian lebih besar.

Jalan Gatot Subroto Barat-Canggu-Mengwi tetap perlu dibangun jika hasil kajian menunjukkan kebutuhan itu. Jalan Lingkar Selatan tetap dibutuhkan untuk memperbaiki akses Pecatu dan kawasan sekitarnya. Simpang yang menjadi sumber kemacetan tetap harus diperbaiki.

Namun setelah jalan baru dibuka, pemerintah perlu menjaga agar kapasitasnya tidak segera habis.

Pengendalian pembangunan di sepanjang jalan, pembatasan akses langsung ke jalan utama, pengaturan kendaraan logistik, parkir terpusat, titik pick-up dan drop-off, serta angkutan umum harus menjadi bagian dari kebijakan yang sama.

Tanpa itu, pola lama akan terus berulang.

Usaha bertambah, kendaraan bertambah, jalan semakin padat, lalu pemerintah kembali membangun jalan baru.

Dubrovnik sudah memilih membatasi kendaraan di kawasan yang tidak lagi mampu menampung semuanya.

Bali Selatan masih lebih banyak menambah jalan.

Pertanyaannya kini sederhana: kapan Bali mulai membatasi kendaraan di kawasan wisata yang sudah terlalu padat? (*)

Menot Sukadana