Bali Belum Madesu
BELAKANGAN, masa depan Bali lebih sering dibicarakan dengan nada cemas. Kemacetan makin parah, tumpukan sampah muncul di berbagai tempat, sawah terus beralih fungsi, pembangunan makin padat, dan ancaman kelangkaan air bersih mulai menguat. Di media sosial, berbagai persoalan itu kerap berujung pada kesimpulan yang sama: Bali sedang menuju masa depan suram (madesu).
Kekhawatiran itu punya dasar. Masalah yang dihadapi Bali memang semakin mudah ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Namun, menumpuknya persoalan belum cukup untuk menyimpulkan bahwa masa depan Bali sudah suram.
Apalagi, Bali tidak sedang kehilangan wisatawan. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat hampir 7 juta kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) langsung ke Bali sepanjang 2025. Jumlah tepatnya 6.948.754 kunjungan, naik 9,72 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Ekonomi Bali pada tahun yang sama tumbuh 5,82 persen.
Arus wisatawan masih kuat tahun ini. Pada Juni 2026 saja, Bali menerima lebih dari 605.000 kunjungan wisman langsung. Angka itu menunjukkan persoalan Bali bukan lagi semata-mata bagaimana mendatangkan lebih banyak wisatawan. Bali perlu mulai menghitung dampak dari jutaan kunjungan yang sudah datang setiap tahun.
Wisatawan membutuhkan hotel, vila, restoran, kendaraan, tempat hiburan, dan berbagai fasilitas lain. Penduduk juga membutuhkan rumah, sekolah, tempat usaha, serta jalan. Seluruh kebutuhan itu bertemu pada lahan Bali yang luasnya tidak bertambah.
Sawah menjadi salah satu yang paling mudah terkena dampaknya. Data pertanahan yang diolah Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali menunjukkan luas sawah turun dari sekitar 70.996 hektare pada 2019 menjadi 64.474 hektare pada 2024. Dalam lima tahun, Bali kehilangan 6.522 hektare sawah.
Sebagian lahan itu berubah menjadi rumah, vila, hotel, restoran, toko, dan bangunan lainnya. Perubahan fungsi lahan kemudian membawa kebutuhan baru. Bangunan membutuhkan air dan listrik, sementara orang yang tinggal atau beraktivitas di dalamnya membutuhkan kendaraan dan jalan.
Jumlah kendaraan pun terus bertambah. BPS mencatat 5.537.916 kendaraan bermotor di Bali pada 2025. Sebagian besar memang milik penduduk, tetapi jalan yang sama juga dipakai kendaraan sewaan, taksi, bus pariwisata, dan berbagai angkutan yang melayani wisatawan.
Dampaknya paling mudah terlihat di Bali selatan. Canggu, Kuta, Seminyak, Jimbaran, serta sejumlah ruas di Denpasar dan Badung semakin sering dipenuhi antrean kendaraan. Pertambahan kendaraan berlangsung lebih cepat dibandingkan kemampuan menambah jalan.
Ramainya penduduk dan wisatawan juga menambah volume sampah. Hotel, restoran, pasar, rumah tangga, pusat perbelanjaan, serta kegiatan pariwisata menghasilkan sampah setiap hari, sedangkan pola pengelolaannya selama bertahun-tahun masih banyak mengandalkan angkut dan buang.
Sejak 1 April 2026, Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Suwung tidak lagi menerima sampah organik dan hanya menerima residu. Kebijakan itu menjadi tanda bahwa sampah tidak bisa lagi terus dibawa dari rumah dan tempat usaha untuk kemudian ditumpuk di satu tempat.
Air menghadirkan persoalan yang tidak kalah serius. Pertumbuhan penduduk dan pariwisata terus menambah kebutuhan air bersih, sementara sawah dan lahan terbuka yang membantu menyerap air hujan semakin berkurang. Pemerintah sendiri sudah memperingatkan ancaman kelangkaan air di Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara apabila kebutuhan terus meningkat tanpa pengelolaan sumber air yang memadai.
Berbagai persoalan itu membuat kecemasan tentang masa depan Bali mudah dimengerti. Namun, sejarah menunjukkan Bali beberapa kali pernah berada dalam keadaan yang jauh lebih berat.
Pada 1965-1966, Bali mengalami salah satu periode paling kelam dalam sejarahnya. Kekerasan politik menewaskan puluhan ribu orang dan meninggalkan luka sampai ke desa dan keluarga. Masyarakat Bali kemudian menjalani kehidupan di tengah luka tersebut, sementara ekonomi perlahan bergerak dan pariwisata mulai berkembang pada dekade-dekade berikutnya.
Ketika pariwisata semakin ramai, Bali kembali diguncang kerusuhan politik pada Oktober 1999 setelah Megawati Soekarnoputri kalah dalam pemilihan presiden di Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Jalan diblokade, sejumlah bangunan dan fasilitas dirusak atau dibakar, serta kegiatan masyarakat terganggu.
Keadaan berangsur pulih. Wisatawan kembali berdatangan, tetapi hanya tiga tahun kemudian Bali mendapat pukulan yang jauh lebih besar.
Bom Bali I meledak di Kuta pada 12 Oktober 2002 dan menewaskan 202 orang. Serangan itu menghantam salah satu pusat pariwisata Bali. Kunjungan wisman langsung kemudian turun menjadi 993.185 pada 2003, setelah sebelumnya berada di atas satu juta kunjungan.
Pemulihan berlangsung cukup cepat. Pada 2004, jumlah kunjungan wisman langsung kembali naik menjadi sekitar 1,47 juta. Namun, Bom Bali II kembali terjadi pada Oktober 2005 dan membuat pariwisata Bali kembali terpukul.
Wisatawan perlahan kembali. Pada 2007, kunjungan wisman langsung sudah mencapai sekitar 1,67 juta dan setahun kemudian menembus 2 juta kunjungan. Bali kembali ramai setelah dua serangan yang sebelumnya sempat menimbulkan kekhawatiran terhadap masa depan pariwisatanya.
Ujian yang lebih berat datang ketika pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) melanda.
Pandemi membuat pariwisata Bali nyaris berhenti. Ekonomi Bali terkontraksi 9,31 persen pada 2020. Sepanjang 2021, BPS hanya mencatat 51 kunjungan wisman langsung ke Bali.
Hotel kosong, restoran tutup, bus dan mobil pariwisata terparkir. Pemandu wisata kehilangan tamu. Banyak pekerja pulang kampung, kembali bertani, berdagang, atau mencari pekerjaan lain karena sumber penghasilannya hilang.
Pada masa itu, masa depan Bali terlihat jauh lebih suram dibandingkan sekarang. Ketergantungan terhadap pariwisata terlihat jelas ketika wisatawan tidak lagi datang.
Namun, perjalanan internasional kemudian kembali dibuka. Penerbangan bertambah, wisatawan datang lagi, hotel kembali terisi, dan berbagai usaha yang sempat tutup mulai bergerak. Ekonomi Bali tumbuh 4,84 persen pada 2022, kemudian mencapai 5,82 persen pada 2025.
Sejarah tersebut menunjukkan Bali beberapa kali mampu keluar dari keadaan yang sebelumnya terlihat sangat berat. Namun, pengalaman itu tidak berarti Bali akan selalu selamat tanpa memperbaiki cara mengelola pertumbuhan.
Persoalan hari ini berbeda dengan bom atau pandemi. Setelah keamanan pulih, wisatawan bisa kembali datang. Setelah pembatasan pandemi dicabut, pesawat kembali terbang dan hotel kembali menerima tamu. Sementara sawah yang sudah berubah menjadi vila atau perumahan tidak mudah dikembalikan menjadi sawah.
Alih fungsi lahan juga membawa kebutuhan baru. Ketika rumah, hotel, vila, dan restoran bertambah, kebutuhan air ikut naik dan kendaraan yang keluar-masuk kawasan semakin banyak. Pemerintah kemudian harus mengejar kebutuhan jalan, jaringan air, pengolahan sampah, dan fasilitas lain di kawasan yang semakin padat.
Perubahan seperti itu berlangsung dari tahun ke tahun. Karena berjalan perlahan, dampaknya sering baru terasa ketika kemacetan sudah terjadi hampir setiap hari, sawah makin sulit ditemukan, sampah menumpuk, atau pasokan air mulai terganggu.
Namun, semua persoalan itu juga tidak bisa dibebankan hanya kepada pariwisata. Tanpa wisatawan sekalipun, penduduk Bali tetap bertambah. Rumah tetap dibangun, tanah diwariskan dan dibagi, jalan dibutuhkan, serta pusat-pusat ekonomi baru akan muncul.
Petani juga menghadapi persoalan yang tidak sederhana. Harga tanah yang terus naik membuat menjual sawah jauh lebih menguntungkan dibandingkan mempertahankannya sebagai lahan pertanian. Pariwisata kemudian memperbesar permintaan karena hotel, vila, restoran, dan berbagai usaha membutuhkan lahan baru.
Karena itu, persoalan utamanya berada pada cara Bali mengatur pertumbuhan.
Selama puluhan tahun, keberhasilan pariwisata banyak dibaca melalui jumlah wisatawan, tingkat hunian hotel, investasi, serta pertumbuhan ekonomi. Ukuran itu masih penting, tetapi Bali sekarang membutuhkan ukuran yang lebih lengkap.
Berapa lama wisatawan tinggal dan berapa besar uang yang dibelanjakan pada usaha lokal sama pentingnya dengan jumlah kunjungan. Begitu pula jumlah pekerjaan yang tercipta, luas sawah yang masih bertahan, sampah yang bisa diselesaikan dari sumber, ketersediaan air bersih, serta waktu yang dibutuhkan warga untuk bergerak dari rumah menuju tempat kerja.
Bali memiliki ruang untuk mengubah ukuran tersebut karena wisatawan masih terus datang. Pariwisata tidak lagi harus tumbuh hanya dengan menambah jumlah kunjungan. Wisatawan yang tinggal lebih lama dan membelanjakan lebih banyak uang akan memberi hasil ekonomi tanpa harus terus menambah jumlah orang yang masuk.
Kebijakan mulai bergerak ke arah pengendalian. Pada Juli 2026, Pemprov Bali bersama pemerintah kabupaten dan kota menyepakati 56.098,76 hektare sawah atau 87,01 persen dari luas baku sawah 2024 untuk dijadikan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B).
Pemprov Bali juga mulai membatasi akses perizinan investasi asing pada sejumlah bidang usaha melalui sistem Online Single Submission (OSS), termasuk beberapa jenis hotel, akomodasi, dan usaha real estat. Langkah tersebut menunjukkan pembangunan tidak lagi bisa sepenuhnya diserahkan kepada permintaan pasar.
Pelaksanaannya tetap tidak mudah. Harga tanah yang terus naik membuat petani tergoda menjual sawah. Investasi baru masih mencari lahan untuk hotel, vila, restoran, dan berbagai usaha lainnya. Pemerintah daerah juga membutuhkan pajak, investasi, dan lapangan kerja untuk menjaga ekonomi tetap bergerak.
Karena itu, aturan tata ruang dan perlindungan lahan akan sangat bergantung pada pengawasan. Tanpa pengawasan yang ketat, sawah bisa lebih cepat berubah fungsi dibandingkan kemampuan pemerintah melindunginya.
Masalah yang sama berlaku pada jalan, sampah, dan air. Jalan baru tidak banyak membantu apabila jumlah kendaraan terus bertambah. Tempat pembuangan baru hanya akan memindahkan persoalan apabila sampah dari rumah, hotel, restoran, dan tempat usaha tidak dikurangi. Penambahan sumber air juga akan sulit mengejar kebutuhan apabila pembangunan terus bertambah tanpa menghitung ketersediaan air.
Pilihan kebijakan tersebut akan menentukan seperti apa Bali dua atau tiga dekade mendatang.
Karena itu, ramalan bahwa Bali pasti akan rusak terlalu cepat. Pulau ini pernah melewati tragedi 1965, kerusuhan 1999, dua bom, dan pandemi. Semua pernah membuat Bali terpuruk, tetapi kehidupan kembali berjalan dan ekonomi kembali tumbuh.
Pengalaman itu juga tidak boleh membuat kita menganggap Bali akan selalu baik-baik saja.
Bali belum madesu. Masa depannya bisa tetap cerah apabila pertumbuhan mulai disesuaikan dengan kemampuan lahan, jalan, air, dan lingkungan menanggungnya.
Bali sudah tidak kekurangan wisatawan. Tantangannya sekarang adalah menjaga agar keberhasilan pariwisata tidak membuat orang Bali semakin sulit hidup di pulaunya sendiri. (*)
Menot Sukadana
