Tualen Masuk Istana
SIAPA tokoh wayang yang paling ditunggu penonton Bali? Bukan Arjuna yang tampan, bukan pula Bima yang perkasa. Hampir semua orang yang pernah duduk di depan kelir akan menjawab sama: Tualen.
Para ksatria berbicara dalam bahasa Kawi yang anggun, tetapi tidak semua penonton memahaminya. Di situlah Tualen, bersama anaknya, Merdah, mengambil peran.
Tualen menerjemahkan bahasa istana ke bahasa Bali sehari-hari. Ia menjelaskan maksud tuannya kepada penonton. Namun ia tidak berhenti di situ. Ia menyindir, menertawakan, kadang menegur tuannya sendiri. Penonton tertawa karena merasa diwakili.
Di panggung wayang, abdi yang paling rendah itu justru yang paling bebas bicara. Dalam banyak lakon ia bahkan dipandang sebagai perwujudan dewa yang menyamar menjadi rakyat jelata. Kebijaksanaannya tidak datang dari pangkat, melainkan dari kedekatannya dengan rakyat dan keberaniannya berkata apa adanya.
Saya teringat Tualen ketika membaca berita pelantikan Rocky Gerung sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres), Jumat, 2 Oktober 2026, di Istana Negara. Ia satu dari 26 orang yang dilantik Presiden Prabowo Subianto.
Selama bertahun-tahun, Rocky memainkan peran yang mirip Tualen bagi publik. Ia menerjemahkan kebijakan yang rumit menjadi kalimat yang mudah dicerna, lalu menertawakannya. Kata "dungu" menjadi semacam tawa Tualen versi Rocky: kasar bagi sebagian orang, melegakan bagi sebagian lainnya.
Kini Tualen masuk istana. Pertanyaannya sederhana, tetapi tidak mudah dijawab: apakah ia masih akan menjadi Tualen?
Rocky sendiri tampaknya sudah menyiapkan jawaban. Seusai pelantikan, ia mengatakan dirinya "cuma pindah dari luar ke dalam". Sikap dan pandangannya, katanya, tetap radical break.
Ia juga membuat pembedaan yang menarik: tugas Wantimpres adalah bersikap kritis terhadap kebijakan, bukan mengkritik. Kedudukannya etis, bukan teknis. Salah satu tugasnya, menurut Rocky, adalah memantau apakah persepsi publik terhadap suatu kebijakan sejalan dengan persepsi pemerintah.
Jika dipikir-pikir, rumusan itu sangat mirip dengan peran Tualen.
Tualen tidak memerintah. Ia tidak memimpin perang. Tugasnya menjembatani dua dunia yang bahasanya berbeda: dunia istana yang berbahasa Kawi dan dunia penonton yang berbahasa Bali. Ia memastikan maksud tuannya sampai ke rakyat, dan suara rakyat sampai ke telinga tuannya.
Di atas kertas, Wantimpres bisa memainkan peran serupa. Pemerintah punya bahasanya sendiri: angka, program, dan jargon. Rakyat punya bahasanya sendiri: harga beras, ongkos sekolah, antrean rumah sakit. Di antara keduanya selalu ada jarak, dan jarak itulah yang sering melahirkan salah paham, bahkan kemarahan.
Seorang penerjemah yang jujur sangat dibutuhkan di situ. Dan harus diakui, sedikit orang yang punya kemampuan menerjemahkan seperti Rocky.
Namun ada satu perbedaan yang tidak boleh dilupakan.
Tualen bicara di depan kelir. Semua penonton mendengar. Sindirannya tidak dibisikkan ke telinga tuannya di balik tirai, tetapi diucapkan lantang di hadapan ratusan orang yang duduk di halaman pura atau bale banjar. Justru karena terbuka, kritiknya bermakna. Penonton bisa menilai sendiri apakah Tualen sedang membela mereka atau sekadar menghibur tuannya.
Wantimpres tidak bekerja seperti itu. Pertimbangan yang disampaikan kepada Presiden bersifat tertutup. Rocky mungkin saja jauh lebih tajam di dalam ruang rapat dibandingkan ketika ia berbicara di kanal YouTube. Tetapi publik tidak akan pernah tahu.
Di sinilah risikonya. Tualen yang hanya bicara di balik tirai bukan lagi Tualen. Ia berubah menjadi abdi biasa: setia, sopan, dan tak terdengar.
Risiko kedua lebih halus. Dalam wayang, kekuatan Tualen terletak pada tawanya. Humor memberinya kebebasan, karena kritik yang dibungkus lelucon lebih mudah diterima. Begitu Tualen mulai berbicara dengan bahasa Kawi para ksatria, serius dan penuh tata krama, ia kehilangan senjata utamanya.
Rumusan "kritis, bukan kritik" bisa dibaca dua arah. Ia bisa menjadi tanda kedewasaan: kritik yang lebih matang, lebih terukur, lebih berguna. Ia juga bisa menjadi awal Tualen belajar berbahasa Kawi.
Terlalu dini untuk memvonis. Rocky baru beberapa hari dilantik. Menilai sekarang sama dengan menghakimi pertunjukan wayang sebelum dalang selesai membuka lakon.
Lalu apa yang bisa diharapkan?
Pertama, Tualen sebaiknya tetap punya panggung di luar istana. Tidak untuk membocorkan rahasia negara, tetapi untuk menjelaskan kepada publik cara berpikirnya: nilai apa yang ia pegang, persoalan apa yang ia anggap penting, garis apa yang tidak akan ia lewati. Publik berhak tahu Tualen macam apa yang kini duduk di bale istana.
Kedua, lembaga Wantimpres perlu belajar dari kelir wayang: kritik yang baik adalah kritik yang bisa diuji. Pertimbangan tertulis dewan semestinya dibuka ke publik setelah jangka waktu tertentu, misalnya sepuluh tahun setelah masa jabatan berakhir. Dengan begitu, sejarah kelak bisa menilai siapa yang berani berkata "tidak" dan siapa yang hanya mengangguk.
Ketiga, ini titipan dari Bali. Kalau Tualen memang bertugas menjembatani istana dan rakyat, jangan lupakan penonton yang duduk paling jauh dari kelir. Bali sedang menghadapi krisis rabies dengan puluhan ribu kasus gigitan tahun ini, tekanan pariwisata yang tak kunjung reda, dan alih fungsi lahan yang menggerus sawah. Suara seperti ini jarang sampai ke Jakarta dalam bahasa yang dimengerti istana. Di situlah Tualen dibutuhkan.
Ada satu hal lagi tentang wayang yang patut direnungkan. Tualen boleh bicara sebebas apa pun, tetapi di balik kelir selalu ada dalang. Dalanglah yang menentukan kapan Tualen muncul, berapa lama ia bicara, dan kapan ia dimasukkan kembali ke kotak.
Kita semua tahu siapa Tualen hari ini. Yang belum kita tahu: seberapa lama dalang memberinya waktu bicara, dan apakah Tualen masih mau tertawa ketika lampu blencong mulai meredup. (*)
Menot Sukadana