Rumah Murah, Boros Jalan

RUMAH murah biasanya ditemukan setelah jarak diperpanjang.

Keluar dari Denpasar, bergerak ke utara atau barat, harga tanah perlahan mempunyai kemungkinan lebih masuk akal. Pilihan serupa terbuka ke arah Gianyar. Bagi keluarga muda yang pendapatannya terbatas, selisih harga itu dapat menentukan apakah mereka mampu memiliki rumah atau terus mengontrak.

Masalah baru muncul setelah kunci rumah berada di tangan.

Kantor tidak ikut pindah.

Pekerjaan tetap berada di Denpasar, Kuta, Kerobokan, Nusa Dua atau kawasan ekonomi Badung lainnya. Rumah memang berhasil diperoleh lebih jauh dari pusat aktivitas, tetapi sejak itu perjalanan menuju tempat kerja menjadi bagian dari biaya rumah tersebut.

Bensin harus dibeli. Motor perlu dirawat. Ban diganti. Kendaraan akhirnya menua. Belum termasuk waktu yang hilang setiap pagi dan sore.

Rumah murah ternyata mempunyai tagihan lain.

Data terbaru Badan Pusat Statistik memperlihatkan betapa kuatnya pola tersebut di Bali Selatan. Hasil Survei Penduduk Antar Sensus atau SUPAS 2025 mencatat Sarbagita, kawasan metropolitan yang meliputi Denpasar, Badung, Gianyar dan Tabanan, sebagai wilayah metropolitan dengan proporsi komuter tertinggi di Indonesia. Sebanyak 12,10 persen penduduk berusia lima tahun ke atas melakukan kegiatan di luar kabupaten atau kota tempat tinggalnya dan pulang pada hari yang sama. Angkanya meningkat dari 9,44 persen pada 2015.

Artinya, sekitar satu dari delapan penduduk Sarbagita sudah menjalani kehidupan yang melintasi batas administrasi secara rutin.

Perjalanan itu bukan sekadar ciri kawasan metropolitan. Ia juga menunjukkan bahwa tempat tinggal dan tempat mencari nafkah semakin tidak berada pada ruang yang sama.

BPS sebenarnya telah menangkap perubahan itu secara lebih rinci melalui Survei Komuter Sarbagita 2023. Survei tersebut secara khusus meneliti pilihan lokasi tempat tinggal, lokasi bekerja dan sekolah, lama perjalanan, moda transportasi, biaya perjalanan sampai alasan rumah tangga memilih tempat tinggalnya. Menariknya, salah satu jawaban yang memang ditanyakan BPS adalah apakah tempat tinggal dipilih karena biaya hidup lebih murah atau harga dan sewa rumah lebih terjangkau.

Jadi hubungan antara rumah murah dan perjalanan jauh bukan dugaan yang datang belakangan. Keduanya memang berada dalam satu keputusan ekonomi rumah tangga.

Orang mencari tempat tinggal yang sanggup dibayar. Ketika tempat itu jauh dari pekerjaan, penghematan pada rumah mulai bertukar tempat dengan pengeluaran transportasi.

Sudah Lama Nglaju

Bali mengenal gejala ini setidaknya sejak satu dekade lalu.

I Wayan Putrawan dan Nindya Purnama Sari dari BPS Provinsi Bali menelitinya dalam tulisan berjudul Mobilitas Non Permanen Menjadi Pilihan Sebagian Pekerja dalam Menghadapi Himpitan Ekonomi di Wilayah Denpasar, Badung, Gianyar dan Tabanan Provinsi Bali 2014. Penelitian tersebut diterbitkan dalam jurnal Piramida milik Pusat Penelitian Kependudukan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Universitas Udayana pada 2015.

Mereka menemukan sekitar 14 persen pekerja di Sarbagita ketika itu bekerja di luar kabupaten atau kota tempat tinggalnya. Pilihan untuk tidak pindah secara permanen berkaitan dengan pertimbangan ekonomi. Biaya hidup di daerah tujuan kerja lebih mahal sehingga sebagian pekerja memilih tinggal di daerah asal dan bepergian secara rutin.

Tabanan dan Gianyar mendapat konsekuensi paling jelas dari pilihan tersebut. Dalam penelitian itu, sekitar 31,53 persen pekerja komuter asal Tabanan dan 25,09 persen asal Gianyar menempuh perjalanan lebih dari 30 kilometer.

Jarak kemudian berubah menjadi uang.

Survei Komuter Sarbagita 2015 menunjukkan sekitar dua pertiga komuter yang tinggal di Tabanan mengeluarkan biaya perjalanan pergi-pulang sedikitnya Rp10.000 sehari. Di Gianyar proporsinya lebih dari separuh. Sementara di Denpasar dan Badung, komuter dengan pengeluaran sebesar itu hanya sekitar sepertiga.

Nominal Rp10.000 tentu sudah terlalu tua untuk menggambarkan biaya perjalanan 2026. Data itu berasal dari lebih dari satu dekade lalu. Yang penting justru polanya: semakin jauh tempat tinggal dari pusat aktivitas, semakin besar ongkos yang mengikuti.

Pola mobilitas tersebut bukannya menghilang. SUPAS 2025 justru menunjukkan proporsi komuter Sarbagita meningkat.

Bali Selatan semakin rajin berjalan jauh untuk bekerja.

Motor Ikut KPR

Ada alasan mengapa perjalanan semacam itu terasa biasa di Bali: sepeda motor.

Publikasi BPS Wilayah Statistik Metropolitan Indonesia 2024, yang dirilis pada Mei 2026, menunjukkan ketergantungan Sarbagita terhadap kendaraan pribadi sangat tinggi. Dari data Survei Komuter 2023 yang dianalisis BPS, sekitar 83,8 persen responden komuter Sarbagita menggunakan sepeda motor pribadi sebagai moda utama. Angka itu merupakan yang tertinggi di antara wilayah metropolitan yang dibandingkan BPS.

Sepeda motor membuat jarak terasa murah.

Satu orang bisa bergerak puluhan kilometer tanpa membeli tiket angkutan umum, menunggu jadwal atau berpindah kendaraan. Motor juga bisa masuk ke jalan kecil tempat perumahan murah sering tumbuh.

Namun murah bukan berarti gratis.

Harga rumah mungkin masuk tabel cicilan bank selama 15 atau 20 tahun, sedangkan ongkos sepeda motor tercecer dalam pengeluaran harian. Bensin dibeli sedikit demi sedikit sehingga tidak terasa sebesar angsuran rumah. Servis datang beberapa bulan sekali. Ban dan suku cadang mempunyai jadwal sendiri. Motor pada akhirnya diganti.

Seluruh biaya itu jarang muncul ketika keluarga menghitung kemampuan membeli rumah.

Padahal pendapatan pekerja Bali Selatan tidak mempunyai ruang yang terlalu longgar.

Upah Minimum Kabupaten/Kota 2026 ditetapkan sebesar Rp3,79 juta di Badung, Rp3,50 juta di Denpasar, Rp3,32 juta di Gianyar dan Rp3,29 juta di Tabanan.

Ambil simulasi sederhana. Seorang pekerja menghabiskan Rp20.000 untuk perjalanan pergi-pulang dan bekerja 22 hari dalam sebulan. Ongkos langsungnya mencapai Rp440.000. Bagi pekerja dengan pendapatan setara UMK Tabanan, jumlah tersebut sudah sekitar 13 persen dari upah bulanan.

Jika ongkos perjalanan menjadi Rp30.000 sehari, pengeluarannya mencapai Rp660.000 sebulan atau sekitar seperlima UMK Tabanan.

Itu baru perjalanan satu pekerja.

Belum cicilan kendaraan, pajak, parkir, servis dan kebutuhan anggota keluarga lainnya. Bila suami dan istri sama-sama bekerja di tempat berbeda, rumah murah di pinggiran bisa membutuhkan dua sepeda motor agar kehidupan sehari-hari berjalan.

Pada titik itu, sepeda motor sebenarnya ikut masuk dalam cicilan tidak tertulis sebuah rumah.

Alonso Sudah Menghitungnya

Fenomena tersebut bukan sesuatu yang aneh dalam ilmu perkotaan.

Ekonom perkotaan William Alonso menjelaskannya lebih dari enam dekade lalu melalui buku Location and Land Use: Toward a General Theory of Land Rent, yang diterbitkan Harvard University Press pada 1964. Salah satu gagasan pentingnya adalah pilihan lokasi rumah merupakan pertukaran antara harga lahan dengan biaya perjalanan menuju pusat aktivitas.

Sederhananya, semakin jauh dari pusat kota, tanah cenderung dapat diperoleh lebih murah. Namun keuntungan tersebut dibayar dengan perjalanan yang semakin panjang.

Teori itu lahir ketika bentuk kota jauh berbeda dengan Bali hari ini, tetapi logikanya mudah ditemukan sepanjang Sarbagita.

Rumah menjauh karena tanah dekat pusat pekerjaan mahal. Jalan kemudian memungkinkan pekerja tetap tinggal jauh dari kantor. Semakin baik konektivitas, semakin luas pula wilayah yang dianggap masih masuk akal untuk dihuni.

Kota akhirnya melebar.

Dalam perkembangannya, para peneliti kemudian menganggap ukuran keterjangkauan rumah yang hanya melihat cicilan atau sewa tidak cukup.

Yulia Dewita, Barbara T.H. Yen dan Matthew Burke menguji persoalan tersebut pada 405 rumah tangga di sembilan lokasi Metropolitan Bandung. Penelitian mereka diterbitkan dalam jurnal internasional Land Use Policy pada 2018.

Hasilnya menunjukkan keterjangkauan rumah berubah ketika biaya transportasi dimasukkan dalam perhitungan. Jenis rumah, pilihan moda transportasi, serta jarak menuju tempat kerja dan sekolah memengaruhi biaya keseluruhan yang harus ditanggung rumah tangga.

Penelitian lanjutan ketiganya yang diterbitkan Case Studies on Transport Policy pada 2020 memperkuat temuan itu. Keluarga berpendapatan menengah dan rendah pada dasarnya melakukan pertukaran: membayar rumah lebih mahal di lokasi yang mudah dijangkau atau memperoleh rumah lebih terjangkau di pinggiran dengan biaya perjalanan lebih tinggi.

Konsep tersebut dikenal sebagai housing and transportation affordability, yakni keterjangkauan yang menghitung rumah dan transportasi sebagai satu paket.

Di sinilah istilah rumah murah perlu diperiksa kembali.

Murah dibandingkan apa?

Jika rumah Rp200 juta lebih murah tetapi selama 20 tahun penghuninya harus membeli bensin lebih banyak, merawat kendaraan lebih sering dan menghabiskan ribuan jam tambahan di jalan, selisih harga itu tidak sepenuhnya merupakan penghematan.

Sebagian hanya berpindah rekening.

Harga Waktu

Ada biaya lain yang lebih sulit dimasukkan ke kalkulator.

Waktu.

Perjalanan satu jam menuju kantor berarti dua jam jika dihitung dengan perjalanan pulang. Lima hari bekerja menghasilkan sepuluh jam seminggu. Dalam setahun, jumlahnya bisa mencapai ratusan jam.

Uang mungkin masih bisa dicari kembali. Waktu tidak.

Karena itulah ongkos perjalanan tidak semata persoalan bensin.

Milla Herdayati dan Tris Eryando dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia pernah menganalisis data Survei Komuter Sarbagita 2015 untuk melihat hubungan perjalanan dengan kesehatan pekerja. Penelitian mereka diterbitkan Media Kesehatan Masyarakat Indonesia pada 2020.

Hasil analisis menunjukkan jarak perjalanan dan moda transportasi berkaitan dengan keluhan kesehatan komuter. Pengguna sepeda motor dan mobil pribadi dalam penelitian tersebut memiliki risiko keluhan lebih tinggi dibanding pengguna angkutan umum.

Maka harga rumah jauh sebenarnya mempunyai lapisan yang tidak terlihat.

Penghuni membayarnya dengan uang transportasi, kemudian membayarnya lagi dengan waktu, tenaga dan kualitas kehidupan sehari-hari.

Seorang pekerja yang berangkat sebelum anaknya bangun dan pulang menjelang malam mungkin memiliki rumah sendiri. Sertifikatnya merupakan aset. Namun beberapa jam kehidupan setiap hari diserahkan kepada jalan.

Inilah bagian yang tidak pernah dicetak di brosur perumahan.

Bukan Salah Pinggiran

Masalahnya tentu bukan karena orang memilih tinggal di Tabanan, Gianyar atau pinggiran Badung.

Rumah harus dibangun di tempat tanah masih tersedia. Tidak mungkin semua pekerja tinggal beberapa kilometer dari Kuta, Renon atau pusat Denpasar. Harga tanah juga bekerja mengikuti mekanisme ekonomi yang tidak bisa dihentikan hanya dengan keinginan.

Persoalannya muncul ketika rumah bergerak keluar, sementara pilihan transportasi tidak ikut berkembang.

Keluarga kemudian mempunyai satu solusi praktis: kendaraan pribadi.

Jalan diperlebar untuk menampung kendaraan. Akses yang lebih baik membuat kawasan pinggiran semakin menarik sebagai tempat tinggal. Permukiman bertambah, kendaraan ikut bertambah, lalu jalan yang sebelumnya lancar kembali sesak.

Bali Selatan berputar dalam lingkaran yang sama.

Itulah sebabnya kebijakan rumah murah tidak bisa berdiri sendiri. Menambah perumahan jauh dari pusat kerja tanpa angkutan umum yang layak sebenarnya hanya memindahkan sebagian persoalan dari sektor perumahan ke sektor transportasi.

Keluarga memang memperoleh rumah.

Negara kemudian harus membangun jalan untuk membawa mereka bekerja.

Menghitung dari Pintu

Ukuran keterjangkauan rumah karena itu perlu dimulai bukan dari pagar depan, tetapi dari perjalanan yang terjadi setelah penghuni keluar dari pagar tersebut.

Berapa cicilannya?

Berapa kilometer ke tempat kerja?

Apakah sekolah anak tersedia di sekitar rumah?

Apakah pasar dan layanan kesehatan mudah dijangkau?

Bisakah keluarga hidup tanpa dua kendaraan pribadi?

Berapa menit perjalanan setiap hari?

Pertanyaan seperti itu jauh lebih jujur dibanding sekadar harga per meter persegi.

Bagi Bali Selatan, persoalannya semakin mendesak karena pola komuter justru menguat. Proporsi komuter Sarbagita yang mencapai 12,10 persen pada SUPAS 2025 menempatkannya di atas wilayah metropolitan lain di Indonesia. Angka tersebut memberi pesan sederhana: semakin banyak orang Bali yang rumah dan aktivitas hariannya berada di kabupaten berbeda.

Mereka sedang membentuk metropolitan dengan roda sepeda motor.

Rumah murah tetap dibutuhkan. Tanpa pasokan hunian yang terjangkau, kelompok pekerja akan semakin sulit mempunyai tempat tinggal sendiri. Namun rumah murah seharusnya tidak membuat penghuninya membayar murah pada bank lalu boros sepanjang jalan.

Sebab biaya sebuah rumah tidak selesai ketika cicilan dibayar.

Ada harga yang muncul setiap kali mesin kendaraan dinyalakan.

Dan di Bali Selatan, tagihan itu dibayar dua kali sehari. (*)

Menot Sukadana