Tiga Puluh Tahun

WARTAWAN gampang menghasilkan berita. Buku urusan lain.

Ketut Parwata membutuhkan hampir 30 tahun bekerja sebagai wartawan sebelum akhirnya menerbitkan buku pertamanya. Senin pagi ia mengirim sampulnya kepada saya lewat WhatsApp: Birokrasi Bisik-Bisik: Catatan Perjalanan Seorang Jurnalis.

Beberapa menit kemudian ia menelepon. Dari sana percakapan kami justru melebar ke soal yang sudah lama mengganggu pikiran saya: ke mana pengalaman wartawan pergi setelah berita selesai ditulis?

Parwata ternyata sudah lama ingin menulis buku. Niat itu berkali-kali muncul, tetapi tidak pernah benar-benar jalan. Kesibukan sebagai wartawan ikut menjadi alasan. Namun yang paling sering menghambat, katanya, justru keraguan sendiri.

Ia belum yakin catatan yang dimilikinya cukup pantas menjadi sebuah buku.

Keraguan semacam itu sebenarnya agak aneh jika melihat perjalanan jurnalistiknya. Parwata sudah bekerja hampir tiga dasawarsa. Ia pernah menjadi wartawan majalah berita Gatra, sempat bekerja di grup media nasional, dan kini menjadi wartawan salah satu koran harian lokal Bali.

Liputannya juga tidak hanya berkutat pada satu bidang. Bertahun-tahun ia menangani hukum dan kriminal di Denpasar. Belakangan ia lebih banyak berada di Karangasem, mengikuti dinamika pemerintahan dan berbagai persoalan di kabupaten tempat ia berasal.

Bahan tentu tidak kurang.

Parwata kemudian bercerita, salah satu yang mendorongnya mulai serius menyusun buku adalah setelah membaca buku pertama saya, JEDA: Catatan Renungan Seorang Jurnalis tentang Kopi, Hidup dan Makna.

Saya sempat tertawa mendengarnya.

Buku JEDA sendiri awalnya juga berangkat dari tulisan-tulisan yang berserakan. Sebagian lahir dari pengalaman menjadi wartawan, sebagian dari perkara sehari-hari yang kebetulan menarik perhatian saya. Tidak pernah sejak awal saya membayangkan semuanya akan menjadi buku.

Mungkin itu pula yang kemudian dilihat Parwata. Buku tidak selalu harus berangkat dari gagasan besar. Seorang wartawan sebenarnya sudah mengumpulkan bahan hampir setiap hari. Persoalannya hanya apakah suatu saat ia mau berhenti sebentar, membuka kembali catatan itu, lalu menuliskannya dengan cara berbeda.

Parwata akhirnya melakukannya.

Birokrasi Bisik-Bisik berisi kumpulan esai tentang birokrasi pemerintahan di Karangasem. Ia menegaskan kepada saya bahwa buku itu bukan karya akademis. Isinya lebih merupakan catatan seorang wartawan yang cukup lama mengikuti pemerintahan daerah tersebut.

Saya justru menganggap itu kekuatannya.

Karangasem bukan Jakarta. Bahkan dalam pemberitaan Bali pun kabupaten ini tidak selalu mendapat perhatian sebesar Denpasar atau Badung. Cerita mengenai Karangasem biasanya ramai ketika Gunung Agung erupsi, terjadi bencana, muncul persoalan kemiskinan, atau ada peristiwa politik yang cukup besar.

Sementara urusan pemerintahan sehari-hari berjalan terus.

APBD dibahas. Proyek dikerjakan. Pejabat berganti. Jalan rusak dipersoalkan. Pelayanan publik dikeluhkan. Konflik desa muncul. Janji politik dibuat menjelang pemilu, lalu beberapa tahun kemudian wartawan datang lagi menanyakan kelanjutannya.

Parwata mengikuti banyak hal semacam itu.

Wartawan yang lama bekerja di satu daerah biasanya mempunyai ingatan sendiri terhadap pejabat dan persoalan yang diliputnya. Ia bisa mengenal seseorang sejak masih menjadi pejabat eselon bawah, lalu bertemu lagi ketika orang yang sama sudah menjadi kepala dinas. Ia ingat kasus yang pernah ramai sepuluh tahun lalu dan melihatnya muncul lagi dengan nama berbeda.

Hal-hal seperti ini sering tidak kelihatan kalau seseorang hanya membaca berita hari demi hari.

Berita memang dibuat untuk menjawab peristiwa saat itu. Panjangnya terbatas. Ada kutipan yang masuk, ada yang dibuang. Ada cerita yang cukup menarik tetapi tidak punya tempat di naskah. Wartawan juga tidak mungkin memasukkan seluruh pengalamannya setiap kali menulis.

Setelah berita dikirim, ia pindah ke liputan berikutnya.

Begitu terus bertahun-tahun.

Karena itu saya tertarik ketika Parwata memilih menulis birokrasi Karangasem. Buku tentang daerah seperti ini justru tidak banyak. Apalagi ditulis orang yang mengikuti wilayah tersebut bukan satu-dua tahun.

Kita relatif mudah menemukan buku tentang politik nasional, presiden, menteri, partai, atau persoalan besar di Jakarta. Tetapi cobalah mencari catatan seorang wartawan tentang bagaimana pemerintahan sebuah kabupaten bekerja selama bertahun-tahun. Pilihannya jauh lebih sedikit.

Padahal sejarah sebuah daerah tidak hanya tersimpan dalam dokumen pemerintah.

Ada bagian yang tersimpan dalam ingatan orang-orang yang setiap hari berada dekat dengan peristiwa. Wartawan termasuk di dalamnya.

Saya tidak tahu seberapa jauh Parwata membuka cerita dalam Birokrasi Bisik-Bisik. Naskah lengkapnya belum saya baca. Buku itu sekarang sedang digarap Tatkala yang diasuh Adnyana Ole.

Judulnya saja sudah cukup membuat saya ingin tahu.

“Bisik-bisik” biasanya justru menjadi bagian yang paling banyak didengar wartawan ketika meliput birokrasi. Informasi resmi datang melalui rapat, rilis, konferensi pers, atau keterangan pejabat. Tetapi wartawan juga hidup dari percakapan di luar itu.

Ada yang berbicara setelah rapat selesai. Ada yang menelepon malam-malam. Ada pegawai yang hanya berani bercerita jika namanya tidak disebut. Kadang satu kalimat pendek justru membuka jalan menuju persoalan yang lebih besar.

Tidak semuanya bisa ditulis menjadi berita.

Mungkin buku memberi tempat untuk melihat kembali bagian-bagian yang dulu hanya lewat di kepala.

Itulah sebabnya ketika Parwata mengatakan bukunya bukan buku akademis, saya menyarankan agar ia tidak terlalu memikirkan soal itu. Seorang wartawan tidak perlu berpura-pura menjadi akademisi untuk menulis pengalamannya. Yang lebih penting adalah bagaimana pengalaman tersebut disusun, diberi konteks, dan tetap bisa dipertanggungjawabkan.

Apalagi Parwata menulis daerah yang sangat dikenalnya.

Ada beda antara orang yang membaca Karangasem dari laporan dan orang yang hampir setiap minggu berhadapan langsung dengan pejabat, warga, polisi, jaksa, anggota DPRD, kepala desa, serta berbagai persoalan yang muncul di lapangan.

Pengalaman panjang itu yang seharusnya masuk ke buku.

Saya kemudian menyarankan setelah terbit nanti Birokrasi Bisik-Bisik jangan sekadar diluncurkan lalu selesai. Kalau memungkinkan, buat bedah buku di dua tempat: Karangasem dan Denpasar.

Karangasem penting karena sebagian besar cerita dalam buku lahir dari sana. Orang-orang yang mengikuti pemerintahan daerah, birokrat, wartawan, tokoh masyarakat, akademisi, bahkan mereka yang mungkin merasa disentil oleh tulisan Parwata bisa ikut membicarakannya.

Denpasar punya alasan lain. Kota ini menjadi tempat pertemuan banyak wartawan, akademisi, aktivis, dan pembaca dari berbagai kabupaten. Pembicaraan mengenai sebuah buku dari Karangasem bisa diperluas menjadi percakapan tentang birokrasi daerah di Bali.

Saya bahkan menawarkan kemungkinan membuat acara bersama.

Kebetulan buku kedua saya, Tanah, Kuasa dan Kata: Esai dari Garis Horison, juga sedang menuju penerbitan. Tema kedua buku itu tidak sama, tetapi latar pekerjaan penulisnya sama-sama jurnalistik.

Belum tentu rencana itu nanti berjalan persis seperti yang kami bicarakan Senin pagi. Urusan menerbitkan buku saja belum selesai, apalagi mengurus acara.

Namun telepon Parwata membuat saya kembali melihat satu hal yang sering luput dalam kehidupan wartawan.

Kita terlalu sibuk dengan tulisan yang harus selesai hari ini.

Besok ada berita baru lagi. Minggu depan sudah lupa dengan berita minggu ini. Setahun kemudian nama narasumber berganti. Sepuluh tahun berlalu tanpa terasa.

Tahu-tahu sudah tiga puluh tahun.

Parwata akhirnya berhenti sebentar dan membuka kembali sebagian catatannya.

Lalu menjadikannya buku. (*)

Menot Sukadana