Pasar Suka yang Kalem
PASAR saham Jakarta sempat kehilangan tenaga pada Senin, 14 September 2026. Indeks Harga Saham Gabungan turun lebih dari 2 persen dan menyentuh 6.371,39. Menjelang sore, tekanan mereda cepat. IHSG akhirnya ditutup di 6.534,69, hanya turun 0,10 persen dari perdagangan sebelumnya.
Perubahan arah itu berlangsung hampir bersamaan dengan kabar dari Istana. Presiden Prabowo Subianto memberhentikan Purbaya Yudhi Sadewa dari jabatan Menteri Keuangan dan melantik Suahasil Nazara sebagai penggantinya.
Tidak cukup dasar untuk mengatakan pergantian Menteri Keuangan sendirian membuat pasar berbalik. Harga saham bergerak oleh banyak faktor. Namun respons setelah nama Suahasil diumumkan sulit diabaikan. Sejumlah saham perbankan membaik dan analis mulai membaca pergantian itu sebagai upaya mengembalikan kepastian terhadap arah kebijakan ekonomi.
Reuters bahkan menggunakan ungkapan good move dari kalangan investor dalam laporannya mengenai pergantian tersebut. Suahasil dinilai sebagai teknokrat yang dikenal pasar, lama berada di Kementerian Keuangan dan memiliki rekam jejak panjang dalam kebijakan fiskal. Purbaya sebaliknya dikenal selama setahun terakhir melalui pendekatan pertumbuhan yang lebih agresif dan sejumlah kebijakan yang tidak lazim bagi seorang Menteri Keuangan.
Pasar tampaknya sedang menyukai yang kalem.
Bukan kalem dalam pengertian cara bicara atau pembawaan pribadi. Pasar keuangan tidak terlalu peduli dengan hal semacam itu. Yang mereka cari adalah kebijakan yang dapat diperkirakan: arah defisit jelas, pengelolaan utang dapat dibaca, hubungan pemerintah dengan bank sentral tidak gaduh, dan perubahan kebijakan tidak datang terlalu sering.
Suahasil memberi sinyal itu tidak lama setelah dilantik. Ia mengatakan arahan Presiden adalah menjaga kesehatan dan kredibilitas keuangan negara. APBN harus tetap dapat menjalankan program pemerintah, tetapi juga harus sehat dan dipercaya.
Pilihan kata tersebut penting. Suahasil mengambil alih Kementerian Keuangan ketika ruang fiskal Indonesia semakin sempit dibanding beberapa tahun sebelumnya.
APBN 2026 awalnya dirancang dengan defisit Rp689,1 triliun atau 2,68 persen produk domestik bruto. Pada Juli, Purbaya memperkirakan defisit akan melebar menjadi Rp734,3 triliun atau 2,85 persen PDB. Angka itu memang masih berada di bawah batas maksimal 3 persen.
Kondisi kas negara juga belum berada dalam keadaan darurat. Hingga Juli, penerimaan pajak mencapai Rp1.224,3 triliun atau tumbuh 23,7 persen. Defisit berjalan ketika itu baru Rp235,6 triliun, setara 0,91 persen PDB. Dengan angka tersebut, terlalu jauh apabila pencopotan Purbaya langsung dibaca sebagai akibat dari kegagalan mengendalikan APBN.
Persoalannya bukan semata-mata apakah batas 3 persen akan ditembus.
Pasar biasanya bergerak lebih cepat daripada laporan APBN. Investor menghitung arah belanja, kebutuhan pembiayaan, beban bunga, subsidi, kebutuhan utang, sampai kemampuan pemerintah mengendalikan program ketika penerimaan tidak sesuai harapan. Mereka juga membaca apakah keputusan fiskal tetap berjalan dalam kerangka yang dapat diperkirakan.
Pada wilayah inilah gaya Purbaya mulai menimbulkan perdebatan.
Tidak lama setelah menjadi Menteri Keuangan pada September 2025, Purbaya memindahkan Rp200 triliun Saldo Anggaran Lebih yang tersimpan di Bank Indonesia ke bank-bank milik negara. Dana itu tidak boleh digunakan membeli surat berharga. Bank diminta menyalurkannya dalam bentuk kredit.
Gagasannya sederhana. Uang pemerintah yang mengendap tidak ikut menggerakkan ekonomi. Ketika ditempatkan di perbankan dan disalurkan sebagai kredit, dana tersebut diharapkan masuk ke usaha, investasi dan konsumsi. Purbaya ingin pertumbuhan ekonomi keluar dari kisaran 5 persen dan bergerak mendekati target pemerintah yang jauh lebih tinggi.
Kebijakan itu sekaligus memperlihatkan cara Purbaya melihat Kementerian Keuangan. Fiskal tidak cukup hanya menjaga neraca negara. Fiskal harus ikut bekerja sebagai mesin pertumbuhan.
Pendekatan semacam itu mempunyai dasar ekonomi. Ketika investasi swasta masih berhati-hati dan konsumsi belum cukup kuat, pemerintah memang dapat menggunakan kebijakan fiskal untuk mendorong aktivitas ekonomi.
Namun penggunaan SAL juga memunculkan pertanyaan lain. Dana tersebut selama ini mempunyai fungsi sebagai bantalan ketika penerimaan atau pembiayaan tidak berjalan sesuai rencana. Semakin aktif cadangan itu digunakan untuk mendorong ekonomi, semakin kecil ruang pengaman apabila terjadi guncangan.
Persoalan tersebut kini menjadi salah satu pekerjaan awal Suahasil. Ia belum memastikan apakah kebijakan penempatan dana pemerintah di perbankan akan diteruskan dengan skema yang sama.
Tekanan terhadap fiskal juga terlihat dari perdebatan lain menjelang Purbaya meninggalkan Kementerian Keuangan. Ia meminta Danantara menyetor sekitar Rp120 triliun dividen BUMN kepada APBN.
Permintaan itu tidak sederhana. Sejak Danantara dibentuk, dividen perusahaan negara menjadi salah satu sumber dana investasi badan tersebut. Jika sebagian besar dikembalikan kepada APBN, kemampuan Danantara menjalankan agenda investasinya ikut berkurang.
Perselisihan tersebut memperlihatkan satu hal: pemerintah sedang membutuhkan ruang anggaran.
Di satu sisi, pemerintah ingin dana yang tersedia segera bekerja mendorong pertumbuhan. Di sisi lain, APBN memerlukan bantalan untuk membiayai berbagai program dan menghadapi kemungkinan guncangan.
Purbaya berada di antara dua kepentingan itu.
Ia cenderung memilih agar uang bergerak lebih cepat.
Pendekatan tersebut kemudian bertemu dengan perubahan persepsi investor terhadap Indonesia. Sepanjang 2026, Moody's dan Fitch mengubah outlook Indonesia menjadi negatif. Keputusan kedua lembaga itu tentu tidak bisa dibebankan kepada seorang Menteri Keuangan. Mereka menyoroti persoalan yang lebih luas, mulai dari ketidakpastian kebijakan hingga kualitas institusi dan konsistensi pengelolaan ekonomi.
Namun perubahan outlook membuat setiap keputusan pemerintah mendapat perhatian lebih besar. Dalam situasi semacam itu, kebijakan yang sebelumnya dianggap berani bisa mulai dibaca sebagai tambahan risiko.
Di pasar keuangan, perbedaan persepsi tersebut akhirnya mempunyai harga.
Ketika investor melihat risiko meningkat, mereka meminta imbal hasil lebih besar untuk memegang surat utang negara. Pemerintah harus membayar bunga lebih mahal untuk memperoleh pembiayaan. Tekanan juga bisa menjalar ke rupiah, pasar saham dan biaya modal dunia usaha.
Karena itulah kredibilitas Menteri Keuangan mempunyai nilai ekonomi.
Menteri Keuangan tidak hanya mencatat berapa pajak masuk dan berapa belanja keluar. Ia juga menjaga kepercayaan bahwa negara masih mampu membayar tagihannya dan mempunyai batas ketika menggunakan uang.
Dalam hal itu, Suahasil datang membawa keuntungan awal. Ia bukan orang baru di lingkungan fiskal. Ia pernah memimpin Badan Kebijakan Fiskal dan menjadi Wakil Menteri Keuangan sejak 2019. Dunia usaha, investor dan birokrasi sudah mengenal cara kerjanya. Pergantian Menteri Keuangan tidak sekaligus berarti pergantian orang yang sama sekali asing terhadap mesin APBN.
Itu pula yang membuat pasar relatif tenang.
Namun pekerjaan Suahasil sesungguhnya baru dimulai.
Ia tetap mengelola APBN dengan proyeksi defisit 2,85 persen PDB. Pemerintahan yang dilayaninya mempunyai target pertumbuhan tinggi dan sejumlah program yang membutuhkan biaya besar. Pemerintah tetap harus membayar subsidi, membiayai pendidikan, kesehatan, pertahanan, infrastruktur dan berbagai program prioritas lainnya.
Harga minyak dan ketidakpastian ekonomi global juga tidak akan menunggu Menteri Keuangan baru selesai menata meja kerjanya.
Karena itu mengganti Purbaya tidak otomatis menyelesaikan persoalan fiskal.
Suahasil dapat memilih komunikasi yang lebih hati-hati. Ia bisa meninjau kembali pengelolaan SAL, memperbaiki koordinasi dengan Bank Indonesia dan membuat keputusan fiskal lebih mudah dibaca. Semua itu dapat menenangkan pasar.
Tetapi pada satu titik ia tetap harus menghadapi persoalan yang sama seperti pendahulunya: bagaimana memenuhi ambisi pertumbuhan ketika ruang anggaran tidak bertambah secepat kebutuhan belanja.
Di sinilah fungsi Menteri Keuangan sering berbeda dengan kementerian lain.
Kementerian teknis datang membawa program dan kebutuhan anggaran. Menteri Keuangan tetap berada dalam pemerintahan yang sama, tetapi ia harus menghitung apakah seluruh keinginan tersebut dapat dibayar tanpa menambah risiko terlalu besar.
Pada saat tertentu, pekerjaan Menteri Keuangan bukan menemukan uang untuk setiap program, melainkan menjelaskan bahwa sebagian program harus ditunda, diperkecil atau dikerjakan dengan cara lain.
Karena itu pasar biasanya menyukai Menteri Keuangan yang mempunyai cukup kekuatan untuk mengatakan tidak.
Bukan karena pasar menolak pertumbuhan. Pertumbuhan yang tinggi justru memperbesar keuntungan perusahaan, penerimaan pajak dan kemampuan negara membayar utang. Yang tidak disukai adalah pertumbuhan yang dikejar dengan kebijakan yang sulit dihitung risikonya.
Di sinilah perbedaan Purbaya dan Suahasil menjadi menarik.
Purbaya datang membawa bahasa akselerasi. Likuiditas harus bergerak, kredit harus meningkat dan ekonomi harus tumbuh lebih cepat. Suahasil memulai pekerjaannya dengan bahasa yang berbeda: kesehatan APBN, kredibilitas dan kepercayaan.
Tidak berarti pendekatan pertama salah dan pendekatan kedua benar.
Indonesia membutuhkan keduanya.
Masalahnya terletak pada takaran.
Terlalu banyak kehati-hatian membuat fiskal kehilangan kemampuan mendorong ekonomi ketika sektor swasta melemah. Tetapi terlalu banyak agresivitas bisa meningkatkan risiko pembiayaan dan mengurangi kepercayaan terhadap kemampuan pemerintah menjaga APBN.
Suahasil harus mencari titik di antara dua kepentingan tersebut.
Ada persoalan lain yang tidak boleh hilang di balik sambutan positif pasar. Suahasil adalah Menteri Keuangan ketiga dalam waktu kurang dari dua tahun pemerintahan Prabowo. Sri Mulyani digantikan Purbaya pada September 2025. Sekitar setahun kemudian, Purbaya digantikan Suahasil.
Pergantian pejabat tentu merupakan hak Presiden. Namun bagi pasar, frekuensi pergantian pada posisi sepenting Menteri Keuangan juga berhubungan dengan kesinambungan kebijakan.
Sistem fiskal yang kuat semestinya tidak terlalu bergantung kepada satu nama. Menteri boleh berganti, sementara aturan, proses pengambilan keputusan dan batas fiskal tetap bisa diperkirakan.
Karena itu respons positif terhadap Suahasil juga mempunyai sisi lain. Pasar boleh merasa lega karena sosok yang masuk sudah dikenal dan dianggap lebih mudah dibaca. Tetapi jika perubahan seorang menteri dapat mengubah sentimen terhadap seluruh kebijakan ekonomi, pekerjaan memperkuat institusi masih belum selesai.
Istana sampai sekarang belum menjelaskan alasan khusus pemberhentian Purbaya. Mengaitkannya langsung dengan kebijakan SAL, Danantara, defisit atau hubungan dengan Bank Indonesia masih berada dalam wilayah dugaan.
Yang lebih mudah dilihat adalah perubahan nadanya.
Purbaya menggunakan fiskal untuk membantu ekonomi bergerak lebih cepat. Suahasil memulai masa jabatannya dengan janji menjaga fiskal tetap sehat dan dipercaya.
Pasar untuk sementara tampak nyaman dengan perubahan itu.
Pasar memang suka yang kalem.
Persoalannya, Suahasil tidak datang untuk mengurus ekonomi yang sedang kalem. (*)
Menot Sukadana
