Dari Salemba ke Lapangan Banteng
SUAHASIL NAZARA tidak membutuhkan waktu lama untuk mengenali meja kerjanya yang baru. Sebelum dilantik Presiden Prabowo Subianto sebagai Menteri Keuangan pada Senin, 14 September 2026, ia sudah tujuh tahun menjadi wakil menteri dan sebelumnya memimpin Badan Kebijakan Fiskal. Sebagian besar karier pemerintahannya memang berlangsung di sekitar urusan yang sekarang sepenuhnya berada di tangannya.
Ada bagian lain dari perjalanan Suahasil yang membuat pelantikannya terasa seperti kembalinya sebuah jalur lama. Ia sarjana ekonomi Universitas Indonesia, dosen FEB UI sejak 1999, pernah memimpin Lembaga Demografi dan Departemen Ilmu Ekonomi, kemudian meraih guru besar sebelum masuk lebih dalam ke pemerintahan. Jalurnya bergerak dari kampus, penelitian, perumusan kebijakan, lalu sampai ke kursi Menteri Keuangan.
Jalur semacam itu bukan sesuatu yang baru di Indonesia.
Selama puluhan tahun, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia menjadi salah satu pemasok utama teknokrat yang bekerja di pusat pengelolaan ekonomi negara. Beberapa di antaranya kemudian menempati kantor Menteri Keuangan di kawasan Lapangan Banteng, Jakarta.
Salemba, alamat yang lama melekat dengan Universitas Indonesia, karena itu bukan sekadar nama tempat dalam sejarah ekonomi Indonesia. Dari lingkungan akademik UI lahir ekonom yang kemudian ikut menyusun anggaran, mengendalikan inflasi, bernegosiasi dengan lembaga internasional dan menentukan berapa jauh negara boleh membelanjakan uangnya.
FEUI sendiri berdiri pada 18 September 1950 setelah Jurusan Sosial Ekonomi Fakultas Hukum UI memisahkan diri menjadi fakultas tersendiri. Daftar orang yang pernah memimpinnya sudah menunjukkan kedekatan kampus tersebut dengan sejarah kebijakan ekonomi Indonesia. Sumitro Djojohadikusumo menjadi dekan pada 1951-1957. Widjojo Nitisastro memimpin pada 1964-1968. Setelah itu giliran Ali Wardhana.
Nama-nama tersebut tidak berhenti di ruang kuliah.
Ketika ekonomi Indonesia memasuki keadaan buruk pada pertengahan 1960-an, pemerintah membutuhkan orang yang mampu membaca persoalan inflasi, utang, neraca pembayaran dan produksi dengan perangkat ekonomi yang lebih terukur. Pada 12 September 1966, Soeharto yang ketika itu menjabat Ketua Presidium Kabinet mengangkat sejumlah ekonom FEUI sebagai staf pribadi bidang ekonomi. Di dalam kelompok itu terdapat Widjojo Nitisastro, Ali Wardhana, Mohammad Sadli, Subroto dan Emil Salim.
Belakangan kelompok tersebut populer disebut Mafia Berkeley karena beberapa anggotanya mendapat pendidikan lanjutan di University of California, Berkeley. Sebutan itu lebih terkenal daripada institusi tempat mereka berasal. Padahal sebelum Berkeley, sebagian besar fondasi intelektual mereka dibentuk di FEUI.
Ali Wardhana kemudian menduduki kursi Menteri Keuangan pada 1968. Ia bertahan sampai 1983, sekitar 15 tahun, masa jabatan yang sangat panjang untuk ukuran seorang Menteri Keuangan. Pada masanya, pemerintah memakai disiplin anggaran sebagai bagian penting dari pemulihan ekonomi. Kementerian Keuangan sendiri mencatat Ali sebagai arsitek utama kebijakan fiskal yang menggunakan sistem anggaran berimbang pada awal Orde Baru.
Sesudah Ali, hubungan antara FEUI dan pusat kebijakan ekonomi tidak terputus. J.B. Sumarlin menjadi Menteri Keuangan pada 1988-1993. Mar'ie Muhammad menyusul pada 1993-1998. Nama-nama dari kampus lain memang masuk di antara periode tersebut, tetapi sulit mencari perguruan tinggi lain yang menghasilkan Menteri Keuangan sebanyak UI dalam sejarah modern Indonesia.
Pola itu bahkan terlihat lebih jelas setelah reformasi.
Sri Mulyani Indrawati masuk Kementerian Keuangan pada Desember 2005. Setelah ia meninggalkan kabinet pada 2010, kursi itu diberikan kepada Agus Martowardojo. Agus kemudian digantikan Chatib Basri pada 2013. Berikutnya Bambang Brodjonegoro pada 2014. Dua tahun kemudian Sri Mulyani kembali.
Kelima-limanya memiliki latar belakang FEUI.
Ada Hatta Rajasa, alumnus ITB, yang sempat menjadi pelaksana tugas Menteri Keuangan sekitar sebulan pada 2013 setelah Agus dipilih menjadi Gubernur Bank Indonesia. Namun jika yang dihitung adalah Menteri Keuangan definitif, sejak Sri Mulyani masuk pada 2005 sampai ia digantikan pada September 2025, hampir 20 tahun kursi itu tidak pernah keluar dari alumni UI.
Nama-nama tersebut juga memperlihatkan bahwa hubungan UI dengan kebijakan ekonomi tidak bekerja hanya melalui ijazah.
Sri Mulyani tumbuh sebagai akademisi dan peneliti ekonomi. Chatib Basri lama berada di lingkungan akademik FEB UI. Bambang Brodjonegoro pernah menjadi dekan FEUI pada 2005-2009 sebelum masuk semakin jauh ke birokrasi. Agus Martowardojo memang berangkat dari jalur perbankan, tetapi pendidikan ekonominya juga diperoleh di UI. Data alumni UI mencatat Agus, Chatib dan Bambang sebagai bagian dari alumninya yang kemudian menduduki jabatan ekonomi strategis.
Bambang pernah menjelaskan bahwa keterlibatan FEUI dalam kebijakan publik sudah berlangsung sejak 1966. Pengalamannya sendiri memperlihatkan bagaimana jalur itu bekerja. Setelah lama berada di akademik, ia direkrut Agus Martowardojo menjadi Kepala Badan Kebijakan Fiskal. Dari BKF, Bambang kemudian bergerak ke posisi wakil menteri dan akhirnya Menteri Keuangan.
Artinya, yang terbentuk selama puluhan tahun bukan hanya jaringan alumni.
Ada sebuah ekosistem.
Kampus menghasilkan ekonom. Lembaga penelitian mempertemukan teori dengan persoalan ekonomi aktual. Akademisi terlibat dalam tim pemerintah, menjadi penasihat atau masuk ke badan kebijakan. Sebagian kemudian berpindah menjadi birokrat. Ketika negara membutuhkan orang untuk mengelola fiskal, nama-nama dari lingkungan yang sama kembali tersedia.
Reputasi ikut bekerja di sana. Seseorang yang sudah dikenal di kalangan akademik, Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, Bappenas atau pasar keuangan tidak perlu memulai kepercayaan dari nol. Negara akhirnya mempunyai semacam jalur produksi teknokrat yang terus beregenerasi.
Itulah sebabnya kedatangan Purbaya Yudhi Sadewa ke Kementerian Keuangan pada September 2025 terasa berbeda.
Purbaya bukan produk jalur FEUI. Ia sarjana Teknik Elektro Institut Teknologi Bandung. Setelah itu ia mengambil master dan doktor ekonomi di Purdue University, Amerika Serikat. Sebelum banyak berkutat di pemerintahan, ia pernah menjadi field engineer Schlumberger, kemudian masuk Danareksa sebagai ekonom, memimpin Danareksa Securities dan akhirnya menjadi Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan.
Purbaya dengan demikian datang ke Lapangan Banteng melalui jalan lain.
Ia bukan akademisi ekonomi yang kemudian masuk birokrasi fiskal. Pendidikan awalnya teknik, pengalaman profesionalnya menyentuh industri, pasar keuangan dan lembaga penjamin simpanan. Ketika menjadi Menteri Keuangan, warna itu ikut terlihat dalam pendekatannya. Ia lebih terbuka berbicara mengenai pertumbuhan dan likuiditas, serta menggunakan instrumen fiskal secara aktif untuk mendorong ekonomi.
Perbedaan tersebut tidak bisa begitu saja diterangkan oleh nama kampus. Tidak ada alasan akademik untuk menyimpulkan orang ITB akan lebih agresif sementara lulusan UI pasti lebih konservatif. Sri Mulyani, Chatib Basri, Bambang Brodjonegoro dan Suahasil sendiri mempunyai pandangan serta pengalaman yang tidak identik.
Namun jalur profesional memang membentuk cara seseorang melihat masalah.
Purbaya pernah berada di pasar dan lembaga keuangan sebelum memegang APBN. Suahasil tumbuh dari ilmu ekonomi, riset, kebijakan fiskal dan birokrasi Kementerian Keuangan. Sebelum menjadi wakil menteri pada 2019, Suahasil sudah menjadi Kepala BKF sejak 2016. Ketika mendapat kursi Menteri Keuangan tujuh tahun kemudian, ia praktis sudah mengenal hampir seluruh bagian mesin yang akan dipimpinnya.
Tidak mengherankan bila bahasa pertama Suahasil setelah dilantik terdengar sangat Lapangan Banteng. Ia berbicara mengenai kesehatan keuangan negara, kredibilitas APBN dan keharusan membuat anggaran tetap dapat dipercaya.
Setelah satu tahun bersama Purbaya, kursi Menteri Keuangan kembali kepada alumni UI.
Tetapi melihat pergantian itu sebagai pertandingan Salemba melawan Ganesha akan mengecilkan persoalannya. Pertanyaan yang lebih menarik justru mengapa satu lingkungan akademik dapat begitu lama memasok orang ke pusat pengelolaan fiskal Indonesia.
Jawabannya tidak cukup dengan mengatakan FEUI menghasilkan banyak ekonom pintar.
Indonesia memiliki banyak fakultas ekonomi yang baik. UGM, Unpad, IPB dan sejumlah perguruan tinggi lain juga melahirkan ekonom dan pejabat publik. Menteri Keuangan dari luar UI pun bukan barang baru. Fuad Bawazier dan Bambang Sudibyo berasal dari UGM. Bambang Subianto dan Rizal Ramli mempunyai latar ITB. Boediono menempuh pendidikan sarjananya di University of Western Australia.
Yang membedakan UI adalah panjangnya hubungan antara kampus tersebut dan pusat perumusan kebijakan ekonomi.
Hubungan itu sudah terbentuk ketika republik masih mencari bentuk pengelolaan ekonominya. Generasi Widjojo dan Ali Wardhana masuk ketika negara membutuhkan stabilisasi. Generasi sesudahnya tumbuh ketika birokrasi ekonomi semakin mapan. Pada era reformasi, jalurnya diteruskan melalui akademisi, lembaga penelitian dan lembaga seperti Badan Kebijakan Fiskal.
Di satu sisi, kesinambungan semacam itu menguntungkan negara. Pemerintah mempunyai persediaan teknokrat dengan bahasa kebijakan yang sudah dikenal, kemampuan membaca APBN serta pengalaman berhadapan dengan pasar dan lembaga internasional.
Di sisi lain, dominasi satu tradisi intelektual juga layak diperiksa.
Kebijakan ekonomi tidak hanya membutuhkan kesinambungan. Negara terkadang membutuhkan orang yang datang dari jalur berbeda, membawa pengalaman sektor riil, teknologi, industri atau pasar. Terlalu seragamnya latar belakang pengambil keputusan berisiko membuat persoalan yang sama selalu dilihat melalui jendela yang sama.
Purbaya sempat membuka jendela lain itu. Masa jabatannya hanya sekitar setahun, terlalu pendek untuk menilai apakah pendekatan yang dibawanya akan menghasilkan arah fiskal yang benar-benar berbeda dalam jangka panjang.
Kini Suahasil kembali menempati kursi yang selama puluhan tahun begitu akrab dengan ekonom UI.
Yang kembali sebenarnya bukan hanya seorang alumni. Bersamanya ikut kembali sebuah tradisi panjang teknokrasi ekonomi Indonesia: akademisi yang masuk ke ruang kebijakan, ekonom yang menjadi birokrat, lalu birokrat yang dipercaya menjaga kas negara.
Salemba sendiri tidak lagi menjadi kampus utama FEB UI. Fakultas itu sekarang berada di Depok. Tetapi sebagai alamat sejarah, Salemba masih menyimpan cerita tentang masa ketika hubungan antara kampus dan negara mulai dibangun.
Dari sana jalannya ternyata cukup panjang.
Ujungnya berkali-kali sampai ke Lapangan Banteng. (*)
Menot Sukadana
