Kuasa Angka
KABAR pergantian menteri keuangan membuat saya kembali teringat keputusan Purbaya Yudhi Sadewa setahun lalu. Pada September 2025, ia memindahkan Rp200 triliun dana pemerintah dari Bank Indonesia ke lima bank milik negara. Alasannya, uang itu akan lebih berguna bila masuk ke perbankan, menjadi kredit, lalu ikut menggerakkan ekonomi.
Sekarang Purbaya sudah tidak di Lapangan Banteng. Suahasil Nazara menggantikannya. Sebelum menjadi menteri, Suahasil bertahun-tahun menjabat wakil menteri dan pernah memimpin Badan Kebijakan Fiskal.
Dalam waktu setahun, pembicaraan ikut bergeser. Ketika Purbaya masuk, pertumbuhan dan likuiditas banyak dibicarakan. Suahasil datang saat defisit dan kredibilitas APBN menjadi perhatian lebih besar.
Keduanya sama-sama teknokrat. Purbaya belajar Teknik Elektro di ITB sebelum mendalami ekonomi di Purdue University. Suahasil berasal dari lingkungan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia dan lama bekerja dalam pengelolaan fiskal.
Itu yang membuat pergantian ini menarik bagi saya. Dua orang yang sama-sama akrab dengan angka tidak mesti melihat pekerjaan menteri keuangan dari urutan persoalan yang sama. Purbaya melihat perlunya ekonomi mendapat tambahan dorongan. Suahasil menerima pekerjaan ketika ruang untuk mendorong itu mulai lebih banyak diperiksa.
Sebenarnya kita mengenal soal seperti ini dalam urusan yang jauh lebih sederhana. Uang yang tersisa di akhir bulan bisa dipakai sebagai modal usaha, tetapi juga bisa disimpan untuk berjaga-jaga. Keputusannya tergantung keadaan rumah tangga, pekerjaan, kebutuhan bulan berikutnya, dan seberapa besar risiko yang berani diambil.
Negara tentu jauh lebih rumit daripada rumah tangga. Tetapi persoalan memilih itu tetap ada.
Saya teringat BJ Habibie. Ketika menjadi Menteri Riset dan Teknologi, jauh sebelum menjadi Presiden RI, ia mendorong Indonesia masuk ke industri pesawat terbang. Biayanya besar. Para ekonom mempertanyakan kelayakan dan beban yang harus ditanggung negara. Habibie mempunyai ukuran lain: kemampuan teknologi tidak akan datang kalau Indonesia selamanya memilih membeli pesawat dari luar.
Di mata ekonom, proyek pesawat mahal dan pasarnya belum jelas. Habibie melihat sesuatu yang lain: Indonesia sedang belajar membuat teknologi sendiri.
Perdebatan itu sudah lama berlalu, tetapi soalnya tetap menarik. Yang dipersoalkan bukan hanya berapa besar biaya sebuah proyek, melainkan hasil macam apa yang hendak dianggap penting.
Dalam urusan subsidi BBM, misalnya, pemerintah dapat menghitung kebutuhan anggaran dan memperkirakan inflasi jika harga dinaikkan. Hitungan itu diperlukan. Tetapi menentukan kapan harga berubah, berapa kenaikannya, serta siapa yang perlu mendapat kompensasi tetap membutuhkan keputusan lain.
Seribu rupiah per liter juga tidak mempunyai arti yang sama bagi semua orang. Pengemudi yang menghabiskan beberapa liter bensin setiap hari akan menghitungnya berbeda dengan orang yang hanya sesekali memakai kendaraan.
Karena itu saya agak terganggu jika suatu kebijakan segera ditutup dengan kalimat: “secara teknis memang demikian.”
Teknis biasanya menerangkan akibat dari sebuah pilihan. Ia belum tentu menjawab pilihan mana yang harus diambil.
Max Weber, sosiolog Jerman, sudah lama melihat negara modern akan semakin bergantung kepada birokrasi dan orang-orang yang memiliki keahlian khusus. Pemerintahan menjadi terlalu rumit untuk diurus hanya berdasarkan kehendak seorang pemimpin. Pajak, hukum, anggaran, kesehatan, transportasi sampai energi membutuhkan orang yang memang menguasai bidangnya.
Itu masuk akal. APBN ribuan triliun rupiah tentu tidak bisa dikelola berdasarkan perkiraan. Utang harus dihitung kemampuan pembayarannya. Perubahan pajak perlu dilihat pengaruhnya terhadap masyarakat dan dunia usaha.
Masalah baru muncul setelah seluruh hitungan tersedia.
Ketika penerimaan kurang, pemerintah harus memutuskan belanja mana yang dikurangi. Pengurangan subsidi membutuhkan keputusan mengenai kelompok yang tetap dilindungi. Kenaikan pajak juga akan menentukan siapa yang menanggung tambahan beban.
Pada tahap seperti itu, teknokrat tidak bekerja sendirian. Presiden mempunyai agenda. DPR ikut membahas anggaran. Kementerian mempertahankan programnya. Dunia usaha bereaksi. Masyarakat menerima dampaknya.
Mungkin itu pula yang sedang terlihat dalam pergantian Purbaya dan Suahasil.
Purbaya pernah mendapat ruang untuk menggunakan Rp200 triliun guna menambah likuiditas perbankan. Suahasil masuk ketika pemerintah harus lebih banyak menjelaskan kesehatan fiskal dan kemampuan APBN membiayai berbagai program.
Saya tidak tahu pendekatan mana yang nantinya akan lebih berhasil. Yang jelas, menjadi teknokrat tidak otomatis membebaskan seseorang dari pilihan.
Angka membantu menunjukkan konsekuensinya. Pemerintah tetap harus menentukan mana yang didahulukan. (*)
Menot Sukadana
