Mulut Menteri

DAHLAN ISKAN punya istilah yang pas untuk menteri keuangan: kikir bicara. Bukan karena jabatan itu harus dijalankan oleh orang pendiam, melainkan karena setiap kalimat yang keluar dari mulut menteri keuangan mudah diterjemahkan sebagai arah kebijakan. Kurs bisa bergerak, harga saham berubah, imbal hasil obligasi ikut bereaksi.

Dahlan menulis soal itu ketika Purbaya Yudhi Sadewa belum lama menjadi menteri keuangan. Purbaya memang datang dengan gaya yang tidak biasa untuk penghuni Lapangan Banteng. Ia lugas, spontan, dan sering menjawab pertanyaan wartawan tanpa banyak pagar. Ekonomi yang biasanya penuh istilah teknis menjadi terdengar lebih sederhana. Wartawan menyukainya karena hampir setiap pernyataan menyediakan judul.

Masalahnya, jabatan menteri keuangan bukan tempat yang nyaman untuk terlalu banyak improvisasi.

Purbaya barangkali contoh paling jelas bagaimana perbedaan karakter komunikasi dapat mengubah citra sebuah kementerian. Sebelum menjadi menteri keuangan, ia memimpin Lembaga Penjamin Simpanan. Latar belakangnya juga sangat teknokratis: Teknik Elektro ITB, kemudian ekonomi hingga doktoral di Purdue University. Tetapi ketika berbicara, ia tidak terdengar seperti teknokrat yang sedang membaca catatan kaki.

Ia pernah mengomentari pertumbuhan, pasar saham, likuiditas, kebijakan kementerian lain, sampai langkah Bank Indonesia dengan bahasa yang relatif lepas. Reuters bahkan menyebutnya plain-speaking economist, kemudian muncul pula sebutan “cowboy” untuk menggambarkan kombinasi gaya bicara dan pendekatan kebijakannya.

Bagi publik, gaya seperti itu punya keuntungan. Orang tidak perlu membuka buku ekonomi untuk memahami maksud seorang menteri. Ketika Purbaya berbicara soal Rp200 triliun dana pemerintah yang dipindahkan ke bank-bank milik negara, penjelasannya langsung pada tujuan: uang harus bergerak, kredit perlu bertambah, ekonomi harus didorong.

Tetapi pasar keuangan mempunyai cara mendengar yang berbeda dengan penonton televisi.

Komentar seorang menteri keuangan tentang saham dapat dibaca sebagai keyakinan pemerintah terhadap pasar. Pernyataan tentang rupiah akan diperhatikan pelaku valuta asing. Ucapan soal defisit, penerbitan surat utang, atau kebijakan Bank Indonesia segera masuk ke perhitungan investor. Mereka tidak selalu menunggu siaran pers resmi.

Karena itu, masalah komunikasi menteri keuangan sebenarnya bukan soal banyak atau sedikit bicara. Persoalannya terletak pada jarak antara penjelasan kebijakan dan improvisasi pribadi.

Sejarah menteri keuangan Indonesia menunjukkan gaya yang bermacam-macam.

Boediono mungkin berada di ujung yang hampir berlawanan dengan Purbaya. Ketika menjadi menteri keuangan pada masa Presiden Megawati Soekarnoputri, ia dikenal tenang dan irit pernyataan. Boediono kemudian menjadi menteri koordinator bidang perekonomian, gubernur Bank Indonesia, dan akhirnya wakil presiden. Ketenangan menjadi bagian dari reputasi teknokratiknya.

Publik tidak mengingat Boediono karena kutipan-kutipan pendek yang ramai di media. Namanya lebih banyak melekat pada stabilitas, kehati-hatian, dan bahasa ekonomi yang datar. Untuk seorang politikus, gaya seperti itu mungkin dianggap kurang menarik. Pada jabatan yang berhubungan langsung dengan pasar, kebosanan kadang justru berguna.

Muhamad Chatib Basri mengambil jalan berbeda. Menteri keuangan pada masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono itu komunikatif, tetapi caranya lebih mirip dosen daripada komentator. Ia bahkan mempunyai kebiasaan bertemu wartawan dan menjelaskan persoalan ekonomi seperti sedang mengajar kelas kecil.

Itu terjadi ketika Indonesia menghadapi taper tantrum pada 2013. Rupiah tertekan dan investor asing menarik dana dari pasar negara berkembang. Chatib harus menjelaskan kebijakan kepada publik sekaligus memastikan pasar memahami apa yang sedang dilakukan pemerintah.

Ia banyak bicara, tetapi pembicaraannya mempunyai struktur.

Sri Mulyani Indrawati juga tidak tepat bila disebut pelit bicara. Selama menjadi menteri keuangan, ia berkali-kali mengadakan konferensi pers panjang, menjelaskan APBN, utang, pajak, subsidi, hingga ekonomi global. Pada masanya pula Kementerian Keuangan menjadi jauh lebih aktif menggunakan media sosial.

Bedanya dengan Purbaya terlihat pada cara pesan disusun. Sri Mulyani hampir selalu datang dengan konteks. Angka ditempatkan dalam rangkaian data, kemudian dijelaskan posisi pemerintah. Kalimatnya kadang panjang dan teknis, tetapi ruang untuk menebak-nebak maksudnya relatif kecil.

Model komunikasi itu memang kurang menghasilkan celetukan.

Sebaliknya, ia menghasilkan kepastian tentang siapa yang sedang berbicara: pribadi Sri Mulyani atau institusi Kementerian Keuangan.

Suahasil Nazara kini masuk ke jabatan yang sama. Ia juga seorang akademisi. Sebelum lama berada di Kementerian Keuangan, Suahasil mengajar di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, memimpin Lembaga Demografi UI, kemudian Badan Kebijakan Fiskal. Ia sudah terbiasa berbicara di ruang kuliah dan forum kebijakan.

Gaya Suahasil sejauh ini tampak lebih dekat dengan tradisi menjelaskan daripada berkomentar. Beberapa bulan sebelum menjadi menteri, ia bahkan mengatakan kredibilitas dan komunikasi yang konsisten penting untuk menjaga kepercayaan investor.

Kata terakhir itu penting: konsisten.

Pasar sebenarnya tidak menuntut menteri keuangan diam. Investor justru membutuhkan informasi. Mereka ingin mengetahui arah defisit, penerimaan pajak, belanja pemerintah, penerbitan obligasi, serta bagaimana pemerintah menghadapi perubahan ekonomi.

Yang membuat pasar gelisah bukan banyaknya kalimat, melainkan perubahan pesan yang membuat arah kebijakan sulit dibaca.

Penelitian IMF yang terbit tahun ini mengenai komunikasi kementerian keuangan negara-negara G7 menunjukkan komunikasi fiskal sudah menjadi bagian dari pengelolaan ekonomi. Pidato, dokumen anggaran, dan siaran pers ikut membentuk ekspektasi. Dengan kata lain, komunikasi bukan pekerjaan humas setelah kebijakan selesai. Ia sendiri ikut menentukan kredibilitas kebijakan.

Kasus Inggris pada 2022 memberikan contoh yang jauh lebih keras. Menteri Keuangan Kwasi Kwarteng mengumumkan paket pemotongan pajak besar ketika pasar sudah mempertanyakan bagaimana pemerintah akan membiayainya. Ketika ia kemudian memberi sinyal masih ada pemotongan pajak berikutnya, kekhawatiran bertambah dan imbal hasil obligasi kembali naik.

Tentu penyebab utamanya bukan sekadar mulut Kwarteng. Paket kebijakannya sendiri yang menimbulkan masalah. Tetapi pernyataan berikutnya memperburuk ketidakpastian yang sudah ada.

Di situlah ucapan seorang menteri keuangan berbeda dengan pernyataan banyak pejabat lain.

Seorang menteri pertanian bisa mengatakan produksi pangan akan meningkat dan orang mungkin menunggunya sampai musim panen. Menteri keuangan berbicara tentang sesuatu yang diperdagangkan setiap detik: rupiah, obligasi, saham, dan kepercayaan.

Kalimat bisa masuk ke pasar sebelum wawancara selesai ditulis.

Dahlan Iskan karena itu tidak sepenuhnya keliru dengan istilah kikir bicara. Hanya saja, tuntutan zaman sudah berubah. Menteri keuangan sekarang tidak mungkin mengelola APBN ribuan triliun rupiah sambil bersembunyi dari publik. Transparansi justru menjadi bagian dari pengelolaan fiskal yang sehat.

Masyarakat perlu tahu mengapa subsidi berubah, pajak dinaikkan, atau pemerintah menambah utang. Investor juga membutuhkan penjelasan mengenai arah kebijakan.

Yang perlu dikikir mungkin bukan bicaranya.

Improvisasinya.

Purbaya memperlihatkan sisi positif dari pejabat yang berbicara tanpa terlalu banyak bahasa birokrasi. Ekonomi menjadi lebih gampang dibicarakan. Publik bisa mengikuti persoalan yang biasanya hanya beredar di ruang ekonom dan pasar keuangan.

Tetapi pengalaman setahun terakhir juga menunjukkan ada batas antara keterusterangan dan ketidakpastian komunikasi.

Menteri keuangan boleh ramah kepada wartawan, boleh menjelaskan panjang, bahkan boleh sesekali bercanda. Namun ketika menyentuh rupiah, saham, defisit, utang, atau kebijakan yang belum diputuskan, setiap kata membawa bobot lain.

Itulah harga sebuah jabatan yang setiap hari hidup bersama angka.

Mulutnya pun ikut dihitung. (*)

Menot Sukadana