Krisis BBM, Jalanan Lengang

Angga Wijaya*

RABU pagi, saya melewati Jalan Cokroaminoto, Denpasar Utara. Ruas jalan protokol yang biasanya padat kendaraan itu terasa berbeda. Hanya dua atau tiga sepeda motor terlihat melintas. Selebihnya, truk dan mobil logistik mendominasi jalan raya. Denpasar seperti sedang mengurangi kecepatan, seolah-olah kota ini menarik napas panjang di tengah krisis bahan bakar minyak (BBM).

Pemandangan serupa terlihat di sejumlah wilayah Kuta Utara, Kabupaten Badung. Tibubeneng dan Canggu, kawasan yang biasanya sibuk oleh lalu lintas sepeda motor, mobil, serta aktivitas wisata, juga terasa lebih lengang. Kontras ini mencolok di kawasan yang mobilitas pekerja, wisatawan, dan pelaku usahanya berlangsung hampir sepanjang hari.

Di sisi lain, antrean kendaraan di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) mengular. Pengendara menghabiskan waktu untuk mencari bensin, bahkan berpindah dari satu SPBU ke SPBU lain tanpa kepastian. Sebagian kendaraan kehabisan bahan bakar di tengah perjalanan. Ada ironi di sana: jalanan yang biasanya padat terlihat lengang pada waktu tertentu, sementara di tempat lain kendaraan berderet panjang menunggu giliran mendapatkan BBM.

Pengamatan di beberapa ruas jalan itu tentu tidak berarti seluruh Denpasar dan Badung mendadak sepi. Antrean di SPBU justru memicu kemacetan di lokasi lain. Namun, perubahan suasana yang terlihat tersebut menjadi pintu masuk untuk membaca persoalan lebih luas. Krisis BBM bukan hanya soal pasokan bahan bakar. Ia memperlihatkan betapa erat kehidupan sehari-hari masyarakat Bali bergantung pada kendaraan bermotor.

Sepeda motor bukan sekadar alat transportasi. Bagi banyak orang, kendaraan menjadi sarana untuk bekerja, mengantar anak ke sekolah, berdagang, mengirim barang, atau menjangkau layanan kesehatan. Pengemudi ojek daring membutuhkan kendaraan dan bensin untuk memperoleh penghasilan. Pedagang kecil mengandalkan sepeda motor untuk membawa barang atau melayani pelanggan. Ketika bensin sulit diperoleh, waktu produktif mereka ikut tergerus.

Dampak krisis terlihat di Denpasar. Pada Rabu, 14 Oktober 2026, Dinas Perhubungan Kota Denpasar menyebut antrean panjang terpantau di 34 SPBU. Sedikitnya 100 personel dikerahkan setiap hari untuk membantu mengurai kemacetan di sekitar lokasi antrean. Situasi ini menunjukkan bagaimana gangguan distribusi BBM dapat meluas menjadi persoalan lalu lintas dan aktivitas warga.

Data Badan Pusat Statistik Provinsi Bali mencatat 5.537.916 kendaraan bermotor pada 2025. Sebanyak 4.756.197 di antaranya merupakan sepeda motor. Angka itu memperlihatkan dominasi sepeda motor dalam sistem mobilitas Bali, meskipun tidak berarti seluruh kendaraan tersebut digunakan setiap hari. Data yang sama juga tidak bisa dianggap sebagai gambaran khusus Kota Denpasar, tetapi cukup menunjukkan skala ketergantungan kendaraan di tingkat provinsi.

Kita tidak bisa serta-merta menyimpulkan bahwa setiap kendaraan pribadi harus ditinggalkan. Ada perjalanan yang sulit dilakukan tanpa kendaraan sendiri, terutama bagi warga yang tinggal jauh dari pusat pelayanan atau memiliki kebutuhan mobilitas khusus. Pertanyaan yang lebih penting ialah mengapa begitu banyak perjalanan sehari-hari harus bergantung pada sepeda motor dan mobil. Apakah semata-mata karena warga menyukainya, atau karena pilihan lain belum cukup memadai?

Krisis BBM membuat transportasi publik kembali dilirik. Trans Metro Dewata, layanan bus yang melayani kawasan Denpasar dan sekitarnya, mencatat peningkatan jumlah penumpang. Menurut data operator yang diberitakan ANTARA pada 14 Oktober 2026, jumlah penumpang pada Selasa, 13 Oktober, mencapai 6.501 orang, naik 791 orang atau sekitar 14 persen dibandingkan sehari sebelumnya.

Peningkatan tersebut menunjukkan bahwa ketika kendaraan pribadi menghadapi kendala, sebagian warga bersedia mencoba angkutan umum. Namun, lonjakan penumpang saat krisis belum tentu mengubah kebiasaan secara permanen. Ketika pasokan BBM kembali normal, pengguna baru bisa saja kembali mengendarai sepeda motor. Tantangannya bukan hanya membuat warga naik bus ketika keadaan mendesak, melainkan menjadikan bus pilihan yang layak setiap hari.

Ironisnya, layanan bus juga ikut terdampak antrean BBM dan kemacetan. Data operator yang dikutip ANTARA menyebut 34 jadwal perjalanan tidak terlayani selama 11–13 Oktober. Keadaan ini memperlihatkan bahwa transportasi publik pun membutuhkan operasional yang tangguh dan terencana. Masyarakat tidak akan mudah mengandalkan bus apabila layanan yang mereka butuhkan justru tidak beroperasi ketika keadaan sedang sulit.

Bali sebenarnya memiliki layanan angkutan umum, termasuk Trans Metro Dewata dan Trans Sarbagita. Persoalannya bukan semata-mata ketiadaan bus, melainkan sejauh mana layanan itu memenuhi kebutuhan perjalanan warga. Bayangkan seseorang yang tinggal jauh dari halte. Ia harus berjalan cukup jauh atau menggunakan sepeda motor untuk mencapai pemberhentian bus. Setelah turun, ia mungkin masih perlu berjalan atau mencari kendaraan lain untuk sampai ke tempat kerja.

Dalam perencanaan transportasi, perjalanan dari rumah menuju simpul angkutan umum dan dari simpul itu menuju tujuan akhir dikenal sebagai first mile dan last mile. Jika kedua bagian perjalanan tersebut tidak terlayani dengan baik, bus akan terasa kurang praktis dibandingkan kendaraan pribadi yang bisa digunakan langsung dari rumah ke tempat tujuan. Karena itu, jumlah armada saja tidak cukup. Rute, jadwal, frekuensi, akses ke halte, dan hubungan antarmoda harus dirancang sebagai satu sistem.

Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Bali, I Made Rai Ridartha, dalam pemberitaan RRI pada November 2025 menilai jumlah kendaraan di Bali tidak sebanding dengan kapasitas infrastruktur. Ia mendorong optimalisasi transportasi publik sebagai bagian dari upaya mengurangi ketergantungan pada kendaraan pribadi. Dalam pemberitaan lain pada Agustus 2026, Ridartha juga mendorong Kabupaten Badung mengembangkan layanan angkutan umum sendiri dan tidak hanya mengandalkan moda yang telah tersedia.

Sementara itu, Guru Besar Tata Ruang Kota Universitas Warmadewa, I Putu Rumawan Salain, menekankan bahwa transportasi publik tetap dibutuhkan di tengah keterbatasan jaringan jalan dan meningkatnya kebutuhan mobilitas Denpasar. Ia mendorong optimalisasi Trans Metro Dewata, termasuk melalui penataan rute dan armada. Pandangan keduanya mengingatkan bahwa persoalan transportasi bukan sekadar urusan bus, melainkan juga tentang bagaimana kota dirancang dan bagaimana kawasan permukiman terhubung dengan tempat kerja, sekolah, pasar, serta fasilitas publik.

Karena itu, imbauan agar masyarakat mengurangi kendaraan pribadi tidak cukup jika tidak disertai pilihan yang memadai. Pekerja tidak bisa begitu saja meninggalkan sepeda motornya apabila angkutan umum tidak menjangkau rumah dan tempat kerjanya. Warga juga sulit beralih ke bus apabila jadwal tidak pasti, waktu tunggu terlalu lama, atau perjalanan membutuhkan biaya tambahan yang besar. Perubahan kebiasaan harus berjalan beriringan dengan perubahan sistem.

Pemerintah perlu memetakan kebutuhan perjalanan warga, lalu menyesuaikan rute angkutan umum dengan kawasan permukiman, perkantoran, sekolah, kampus, pasar, dan rumah sakit. Angkutan pengumpan dapat menghubungkan permukiman dengan halte utama. Jadwal dan informasi rute harus mudah diakses, waktu tunggu perlu masuk akal, dan tarif harus tetap terjangkau. Keberlanjutan pembiayaan juga penting agar layanan tidak mudah terhenti atau berubah secara mendadak.

Transportasi publik tidak berdiri sendiri. Halte perlu dapat dijangkau melalui trotoar yang aman dan tidak terhalang parkir. Jalur sepeda yang terhubung dapat menjadi pilihan untuk perjalanan pendek, selama keselamatan pengguna terjamin. Penataan parkir dan pembatasan kendaraan di kawasan tertentu juga dapat dipertimbangkan, tetapi sebaiknya dilakukan setelah tersedia alternatif yang layak. Jangan sampai kebijakan mengurangi kendaraan justru membebani pekerja berpenghasilan rendah yang belum memiliki pilihan lain.

Kendaraan listrik dapat menjadi bagian dari upaya mengurangi konsumsi BBM, tetapi elektrifikasi saja tidak otomatis mengatasi kemacetan. Jika setiap orang tetap harus menggunakan kendaraan pribadi untuk bergerak, persoalan penggunaan ruang jalan dan kebutuhan parkir akan bertahan. Yang perlu dibenahi bukan hanya sumber energi kendaraan, melainkan juga cara warga melakukan perjalanan.

Krisis BBM tentu perlu ditangani dengan memulihkan distribusi dan memastikan kebutuhan masyarakat terpenuhi. Namun, setelah antrean mereda, persoalan transportasi tidak semestinya kembali dilupakan. Pemerintah daerah dapat menjadikan keadaan ini sebagai momentum untuk memperkuat angkutan umum, menghubungkan layanan antarkawasan, dan memastikan warga memiliki pilihan perjalanan yang aman, terjangkau, serta dapat diandalkan.

Saya teringat kembali pada Jalan Cokroaminoto pada Rabu pagi itu. Di antara truk dan mobil logistik yang masih melintas, jalanan terasa berbeda dari biasanya. Pemandangan serupa di Tibubeneng dan Canggu memperkuat kesan bahwa perubahan mobilitas ini tidak hanya terasa di pusat Denpasar. Namun, jalanan yang sesaat lebih lengang bukan berarti persoalan transportasi telah selesai. Di tempat lain, antrean BBM masih menyita waktu dan tenaga warga.

Kota dan kawasan penyangganya tidak semestinya hanya diukur dari seberapa banyak kendaraan yang bisa ditampung jalannya. Keduanya perlu memberi warga pilihan untuk bergerak tanpa harus selalu membawa kendaraan sendiri. Sebab, persoalan transportasi bukan semata-mata tentang bagaimana kendaraan bisa terus melaju. Persoalannya adalah bagaimana kehidupan warga tetap berjalan, bahkan ketika kendaraan mereka tidak bisa bergerak. (*)

Tentang Penulis

*) I Ketut Angga Wijaya adalah penulis, esais, dan jurnalis yang berbasis di Denpasar, Bali. Ia menulis tentang kebudayaan, kehidupan sosial, lingkungan, kebijakan publik, dan dinamika masyarakat Bali. Karya jurnalistik dan esainya telah terbit di sejumlah media, antara lain Tatkala.co, KanalBali.id, Podiumnews.com, dan BaleBengong. Selain menulis, ia mengembangkan Bicarabali.com, media independen yang mengangkat cerita dan persoalan Bali melalui pendekatan mendalam, reflektif, dan humanis.