Jabatan Itu Sementara, Katanya
PENGUASA Jawa tak pernah kekurangan kalimat bijak untuk melepas jabatan, tapi kalimat itu kerap keluar pada waktu yang keliru, kadang terlalu cepat, kadang terlambat.
Soeharto mengucapkannya terlalu cepat. Oktober 1997, di depan pengurus Golkar yang hendak mencalonkannya lagi, ia bilang akan menempatkan diri seperti dalam falsafah pewayangan, lengser keprabon madeg pandito, turun dari takhta lalu menjadi begawan. Banyak orang menangkapnya sebagai tanda ia emoh dipilih lagi.
Kurang dari lima bulan kemudian, 10 Maret 1998, MPR memilihnya untuk ketujuh kalinya, dan ia menerima. Beberapa hari sesudahnya ia membentuk kabinet baru, dengan putri sulungnya, Siti Hardiyanti Rukmana, sebagai Menteri Sosial, dan kawan main golfnya, pengusaha kayu Bob Hasan, sebagai Menteri Perindustrian dan Perdagangan. Kabinet itu cuma berumur dua bulan.
Soeharto memang akhirnya berhenti, 21 Mei 1998, sehari setelah para menteri ekonominya ramai-ramai mengundurkan diri, sementara mahasiswa sudah tiga hari menduduki gedung DPR. Sehari sebelumnya, menurut cerita Tutut dalam wawancara pada 2018, adik-adiknya sempat meminta sang ayah jangan berhenti dulu. Soeharto menolak, dan pagi itu Tutut tetap ikut mendampinginya ke Istana Merdeka.
Jokowi mengucapkannya terlambat. Kamis, 12 November, hari ketika Gibran Rakabuming Raka menyerahkan surat berhenti dari kursi wakil presiden ke MPR, ia bilang kepada wartawan di Solo bahwa dinamika semacam itu biasa dalam jabatan politik. "Saya sudah pesan ke Mas Gibran bahwa jabatan itu sementara," katanya.
Kalimat itu benar, tak seorang pun bisa membantahnya. Tapi kalimat yang benar pun bisa terdengar janggal kalau baru diucapkan setelah anak, menantu, dan ipar sudah sempat duduk di kursi-kursi negara.
Coba ingat lagi ceritanya dari awal. Pada 2017 Jokowi bercerita ia syok ketika Gibran memilih jualan martabak alih-alih meneruskan pabrik mebelnya, lalu si bungsu Kaesang ikut-ikutan jualan pisang goreng, yang kerap diralat anaknya sendiri: pisang nugget, bukan pisang goreng.
Desember 2018, ketika ditanya wartawan, Jokowi menyebut anak-anaknya sudah punya usaha sendiri, Gibran jualan martabak, Kaesang pisang, dan Bobby Nasution, menantunya, kopi. Ia tidak pernah melarang mereka berpolitik, katanya, dan menyerahkan pilihan kepada mereka sendiri. Gibran, yang ikut dalam obrolan dengan wartawan itu, menimpali bahwa kalau mau masuk politik harus mulai dari paling bawah, jangan langsung yang paling atas.
Setahun kemudian Gibran mendaftar calon wali kota Solo dan Bobby calon wali kota Medan. Tuduhan dinasti langsung datang, dan Jokowi menjawab dengan kalimat yang lalu kerap dikutip para pendukungnya: "Ini kompetisi bukan penunjukan, beda. Tolong dibedakan." Pada musim pilkada yang sama ia justru meminta iparnya, Wahyu Purwanto, mundur dari bursa Bupati Gunungkidul. Rupanya tak semua anggota keluarga boleh ikut kompetisi.
Gibran dan Bobby menang. Tiga tahun kemudian syarat usia calon wakil presiden dilonggarkan lewat Putusan MK Nomor 90 Tahun 2023, yang diketuk majelis pimpinan Anwar Usman, suami adik Jokowi. Majelis Kehormatan MK lalu menyatakan Anwar melakukan pelanggaran etik berat dan mencopotnya dari kursi ketua, tapi putusannya tetap berlaku, dan Gibran berangkat sebagai calon wakil presiden.
Kaesang, si penjual pisang, menjadi Ketua Umum PSI hanya dua hari setelah masuk partai itu. Bobby naik jadi Gubernur Sumatera Utara pada Februari 2025, umur 33 tahun, gubernur termuda yang pernah dilantik di negeri ini.
Dari cerita martabak tahun 2017 ke Istana Wakil Presiden cuma butuh sekitar tujuh tahun. Tangga yang kata Gibran harus dimulai dari paling bawah itu ternyata cukup dua anak tangga, wali kota lalu wakil presiden.
Pada Agustus 2024, dua bulan sebelum Gibran dilantik, Bahlil Lahadalia yang hari itu terpilih sebagai Ketua Umum Golkar mengingatkan para kadernya agar jangan main-main dengan "Raja Jawa", sebab kalau main-main, katanya, celaka kita. Bahlil tak menyebut nama. Malam itu Jokowi datang ke penutupan Munas Golkar berkemeja kuning, dan publik menebak sendiri siapa raja yang dimaksud. Kata keprabon dalam kalimat Soeharto memang merujuk pada kedudukan raja.
Dalam wayang, ada raja yang benar-benar menjalani kalimat itu, Begawan Abiyasa. Setelah menyerahkan takhta Astina kepada putranya, Pandu, ia naik ke pertapaan Saptaarga. Ia masih sesekali memberi nasihat kepada anak-cucunya, tapi tak pernah lagi ikut memerintah dari paseban istana. Ketika cucu-cucunya, Korawa dan Pandawa, berperang di Kurusetra, ia tetap tinggal di pertapaan. Gelarnya pun berganti, dari prabu menjadi begawan.
Soeharto dan Jokowi, saya kira, sama-sama jauh dari Abiyasa. Di masa reformasi 1998, orang memelesetkan AMPI, nama organisasi pemuda Golkar, menjadi Anak, Mantu, Ponakan, Ipar, untuk menyindir pejabat yang getol menitipkan keluarganya ke kursi-kursi negara. Hampir tiga puluh tahun kemudian plesetan itu laku lagi tanpa perlu diubah satu huruf pun.
Bedanya tentu ada. Tutut diangkat jadi menteri oleh bapaknya sendiri, cukup dengan selembar keputusan presiden. Gibran dan Bobby harus mendaftar, berkampanye, lalu dicoblos. Bobby menang di Sumatera Utara dengan 64,5 persen suara, dan angka sebesar itu tetap butuh jutaan orang datang ke TPS. Inilah pegangan para pembela Jokowi sejak 2019: rakyat yang memilih.
Pegangan itu benar, sejauh menyangkut hari pencoblosan. Pemilih memang memilih nama yang tercetak di kertas suara. Di Solo tahun 2020, misalnya, pilihannya cuma dua: Gibran yang diusung hampir semua partai, atau pasangan penjahit dan ketua RW yang maju lewat jalur perseorangan.
Tapi nama siapa yang boleh tercetak di sana, dan lewat aturan usia yang diketuk oleh siapa, sudah diputuskan jauh sebelum pemilih masuk bilik. Menurut saya di situlah "kompetisi" itu tak pernah benar-benar setara.
Gibran mundur dari kursi wakil presiden pekan ini, hampir dua pekan setelah Mahkamah Agung menyatakan surat penyetaraan SMA miliknya tidak sah. Pada hari ia menyerahkan surat berhenti ke MPR, DPR membatalkan rapat paripurna untuk membahas usul pemakzulannya, yang sudah diteken 120 anggota DPR. Ia sendiri bilang mundurnya bukan soal ijazah.
Dalam video pamitnya, ia menyebut kursi wakil presiden sebagai amanah sementara, dan mengaku tak pernah merencanakan apalagi mengejarnya. Bapak dan anak rupanya sepakat soal kata itu. Seperti Soeharto, ia mundur ketika DPR sudah bersiap memberhentikannya, lalu ayahnya menyebut semua itu dinamika biasa.
Jabatan itu sementara, katanya. Di Medan, menantunya masih punya sisa lebih dari tiga tahun. (*)
Menot Sukadana
