Surat Lamaran
GAJI guru agama itu baru naik setelah Gus Dur jadi presiden. Sejak itu hidup keluarganya pelan-pelan lapang. Cerita itu saya temukan waktu iseng membaca-baca kolom di Kompas.com, ditulis Muhaimin Iskandar untuk mengenang sahabatnya, Fathan Subchi, yang meninggal di Moskow 25 Oktober lalu.
Guru agama itu ayah Fathan, pegawai negeri bergaji pas-pasan. Ia sendiri yang bercerita kepada Cak Imin. Fathan anggota BPK, meninggal saat bertugas, umur 56 tahun. Keduanya berkawan sejak di PB PMII. Judul tulisannya “Sumur dari Demak”.
Di bawah nama penulisnya tertulis Menko PM dan Ketua Umum PKB. Saya klik profilnya. Baru satu artikel. Ya, yang itu.
Saya jadi penasaran, siapa saja yang menulis di kolom itu pada hari yang sama. Saya gulir. Pada 30 Oktober saja ada sedikitnya 20 kolom. Yang pertama tayang pukul 05.44 WIB. Pagi sekali.
Saya hitung penulisnya. Dosen dan guru besar paling banyak, delapan orang. Tiga orang hanya menulis “Pegawai Negeri Sipil” di bawah namanya, tanpa menyebut kantornya di mana. Satu tenaga ahli DPR. Sehari sebelumnya ada ASN Badan Pusat Statistik, juga diplomat di KBRI Ankara. Kebanyakan menulis soal pekerjaannya sendiri. Yang dari BPS menulis dengan judul “Bekerja Tak Cukup, Menganggur Tak Sanggup”. Seorang analis kebijakan menulis nasib ASN muda, sehari setelah Hari Sumpah Pemuda.
Kompas.com memang membuka kolomnya untuk banyak kalangan: akademisi, praktisi, pengamat, tokoh masyarakat, pegawai pemerintah maupun swasta, sampai mahasiswa S2 dan S3. Jadi Menko dan PNS tanpa nama kantor bisa tayang di daftar yang sama.
Saya juga pernah mengirim ke sana. Dari pengalaman itu, yang tayang sehari kira-kira 15 sampai 20 tulisan, padahal yang masuk, saya kira, ratusan. Tulisan saya pun tidak selalu dimuat.
Honornya? Tidak ada. Di ketentuan kirim artikel, kata itu bahkan ditulis dengan huruf besar semua: TIDAK mendapatkan honor. Penulis harus mencentang tanda setuju dulu sebelum bisa mengirim.
Lowongan yang aneh. Tidak digaji, tapi pelamarnya berjubel.
Lalu apa yang dicari?
Mungkin macam-macam. Barangkali ada juga yang menulis sambil berharap dilirik presiden. Bukan mustahil. Chatib Basri pernah bercerita, SBY tidak kenal dia sebelumnya. Tapi waktu menawarinya kursi menteri, SBY bilang sudah kenal Chatib dan isi kepalanya dari opini-opininya di Harian Kompas. Chatib lalu jadi Menteri Keuangan 2013–2014.
Tentu bukan karena tulisan saja. Tapi SBY sudah kenal isi kepala Chatib sebelum ketemu orangnya.
Bagaimana dengan dosen? Bukankah tulisan di koran bisa jadi angka kredit untuk naik pangkat?
Saya cek aturannya, Kepmendiktisaintek Nomor 39/M/KEP/2026. Tulisan di koran memang masih dihitung, asal isinya hasil penelitian. Nilainya paling banyak 2 angka kredit. Satu artikel di jurnal internasional papan atas dihargai 40. Jadi kalau ada dosen yang rajin menulis di koran, rasanya bukan angka kredit yang ia kejar.
Bagaimana dengan pegawai fungsional di kementerian dan pemda? Dulu mereka bisa menyetor artikel di media sebagai angka kredit, lewat formulir bernama DUPAK, singkatan dari Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit. Sejak 2023 cara itu tidak dipakai lagi untuk kinerja baru. Angka kredit sekarang dihitung dari nilai kinerja tahunan.
Tapi dalam dua hari itu saja, ada lima penulis yang mencantumkan PNS atau ASN di bawah namanya.
Di Bali juga begitu. Sejumlah PNS dan dosen rajin menulis di Tatkala, BaleBengong, atau media lokal lain.
Ada satu esai di Tatkala, terbit akhir November 2024. Penulisnya Komang Sujana, guru bahasa Bali di SMP Negeri 2 Sawan, Buleleng. Di keterangan penulis ia mengaku suka menulis puisi Bali dan biasa jadi komentator turnamen bola voli. Esainya soal guru yang membaca dan menulis. Di ujungnya ada catatan: artikel itu, dengan sedikit penyesuaian, disusun sebagai syarat ikut lomba guru dan Saraswati Awards dari Disdikpora Buleleng.
Saya senang dengan catatan itu. Jujur. Ia tidak menyembunyikan bahwa tulisannya juga untuk lomba. Esainya tetap enak dibaca. Ia memang penulis. Dua bulan kemudian, kumpulan puisi berbahasa Bali karyanya, Renganis, meraih Hadiah Sastra Rancage 2025.
Menulis untuk lomba atau pangkat menurut saya sah-sah saja. Yang membuat pembaca kabur adalah tulisan yang isinya seperti laporan untuk tim penilai.
Saya kembali ke tulisan Cak Imin. Kalau ada yang pasti tidak sedang melamar, ya dia. Kursinya sudah ada. Ia menulis karena kehilangan sahabat. (*)
Menot Sukadana
