Badung dan Asosiasi Sepakat Pariwisata Berkualitas

Kesepakatan ini terungkap dalam audiensi antara Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa dan perwakilan asosiasi pariwisata di Ruang Nayaka Gosana I, Puspem Badung, Selasa (29/4/2025).

Dalam pertemuan tersebut, Bupati Adi Arnawa menekankan bahwa pengembangan pariwisata Badung tidak hanya fokus pada pertumbuhan ekonomi semata.

Menurutnya, keberlanjutan ekologi, pelestarian budaya, dan keseimbangan sosial juga menjadi prioritas utama.

“Pariwisata yang kita kembangkan harus selaras dengan nilai-nilai Nangun Sat Kerthi Loka Bali, sebagai landasan untuk menjaga keharmonisan antara manusia, alam, dan budaya,” tegasnya.

Bupati juga menyoroti sejumlah tantangan yang dihadapi Badung, seperti kemacetan, pengelolaan sampah, dan tekanan lingkungan.

Pemerintah daerah, lanjutnya, telah merumuskan langkah-langkah konkret seperti penataan lalu lintas di kawasan Uluwatu dan Canggu, serta revitalisasi Kuta dengan pelebaran trotoar dan pemindahan kabel bawah tanah.

Kolaborasi antar pemangku kepentingan dinilai krusial dalam mewujudkan visi pariwisata berkualitas ini.

“Seluruh kebijakan ini adalah bagian dari strategi jangka panjang untuk pariwisata yang berorientasi pada kualitas, bukan hanya kuantitas."

"Sinergi antara pemerintah, asosiasi, dan masyarakat sangat diperlukan agar Badung menjadi destinasi kelas dunia yang berakar pada nilai lokal dan mensejahterakan masyarakat Bali,” ungkap Adi Arnawa, mengapresiasi masukan konstruktif dari pelaku industri.

Lebih lanjut, Bupati menyatakan akan meningkatkan pengawasan, penegakan hukum, dan menunda proyek non-prioritas untuk fokus pada pengembangan infrastruktur dasar seperti penerangan jalan dan jalur alternatif pariwisata.

Sementara itu, Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Badung, I Gusti Agung Rai Suryawijaya, menyampaikan sejumlah rekomendasi strategis.

Rekomendasi tersebut meliputi peningkatan kualitas sumber daya manusia pariwisata, optimalisasi promosi digital, dan penegakan regulasi bagi pelaku usaha yang belum berizin.

Ia juga menekankan pentingnya pemerataan pembangunan infrastruktur untuk menghindari over capacity di wilayah tertentu.

Audiensi ini juga mengidentifikasi isu-isu krusial lain seperti kelebihan kapasitas destinasi, pelanggaran hukum oleh wisatawan asing, ketidaktertiban transportasi, dan peningkatan angka kriminalitas. (fathur)

Baca juga: Polisi Tewas Ditusuk Usai Batal Booking Cewek Michat