Pemerintah Tegas Tolak Visa Atlet Israel ke Jakarta

Pernyataan tegas itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra dalam keterangan resmi, Kamis (9/10/2025). Menurutnya, keputusan tersebut diambil sebagai bentuk konsistensi sikap pemerintah terhadap prinsip politik luar negeri Indonesia.

“Pemerintah Indonesia tidak akan memberikan visa kepada atlet Israel yang berniat hadir di Jakarta mengikuti kejuaraan senam artistik dunia yang akan diselenggarakan pada tanggal 19–25 Oktober yang akan datang,” kata Yusril.

Yusril menjelaskan, keputusan itu selaras dengan arahan Presiden RI Prabowo Subianto. Dalam pidatonya di Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) beberapa waktu lalu, Presiden menegaskan bahwa Indonesia tidak akan menjalin hubungan diplomatik dengan Israel sebelum negara tersebut mengakui kemerdekaan Palestina.

Menurut Yusril, pemerintah juga menyimak dengan saksama aspirasi masyarakat. Penolakan terhadap rencana kehadiran atlet Israel datang dari berbagai organisasi masyarakat keagamaan, partai politik, serta sejumlah pemerintah daerah.

“Kami ingin menjelaskan bahwa pemerintah tegas dan konsisten sikapnya terhadap Israel dan tidak akan memberikan visa kepada enam atlet Israel yang, menurut berita media Israel, akan hadir dalam kompetisi tersebut,” ujarnya.

Yusril menambahkan, kebijakan ini telah dikoordinasikan dengan kementerian dan lembaga terkait di bawah koordinasi Kemenko Kumham Imipas. Ia juga menyebut bahwa Federasi Gimnastik Indonesia yang menjadi penyelenggara kejuaraan telah menarik kembali surat sponsorship bagi atlet Israel setelah memahami sikap resmi pemerintah Indonesia.

“Memang pernah ada surat sponsorship dari federasi olahraga senam artistik ini, tetapi karena mereka juga mengetahui sikap pemerintah, maka federasi tersebut telah menarik kembali surat sponsorship yang diajukan sebelumnya,” katanya.

Kejuaraan Dunia Senam Artistik 2025 dijadwalkan berlangsung di Jakarta pada 19–25 Oktober mendatang. Ajang ini diikuti oleh atlet dari puluhan negara dan menjadi salah satu event olahraga internasional terbesar menjelang kualifikasi Olimpiade.

Yusril menegaskan, pemerintah tetap berkomitmen mendukung penyelenggaraan kejuaraan tersebut sesuai jadwal, tanpa mengubah prinsip politik luar negeri Indonesia.

“Indonesia akan tetap menjadi tuan rumah yang baik bagi semua peserta yang datang sesuai ketentuan hukum dan kebijakan negara. Namun terhadap Israel, sikap pemerintah sudah jelas dan tidak berubah,” ucapnya.

Sikap tegas ini sekaligus menegaskan konsistensi Indonesia dalam memperjuangkan kemerdekaan Palestina, sebagaimana tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan.

(riki/sukadana)